2 Sinyal PDIP Jadi Oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran: Tak Hadiri Penetapan KPU hingga Pesan Megawati

- KPU telah resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada Rabu (24/4/2024) kemarin.

Publik pun mulai bertanya-tanya partai mana saja yang nantikan akan menjadi koalisi dan oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Salah satu yang membuat publik penasaran adalah keputusan PDIP, apakah akan bergabung ke koalisi atau menjadi oposisi.

Namun setelah kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024, santer beredar kabar bahwa PDIP berpeluang untuk menjadi oposisi.

Berikut rangkuman sinyal-sinyal peluang PDIP menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

1. PDIP Tak Hadir di Penetapan Prabowo-Gibran

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan, pihaknya telah memberikan undangan kepada seluruh peserta pilpres dan partai politik pengusung sebelum acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Dalam surat undangan, KPU menggunakan dua metode yaitu metode konvensional, di mana surat undangan dalam bentuk fisik atau hardcopy itu diserahkan secara langsung oleh petugas pengantar surat," kata Anggota KPU RI, Idham Holik di kantornya, Rabu (24/4/2024).

"Kedua menggunakan metode digital atau internet di mana KPU mengirim softcopy dari surat undangan itu melalui messenger maupun melalui surel atau surat elektronik," sambungnya.

Sebagaimana diketahui pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tak menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran. Hanya satu partai pengusung 03 yang tampak hadir, yakni PPP.

Terkait ketidakhadirannya, Ganjar beralasan baru dikabari undangan penetapan Prabowo-Gibran pada pukul 08.22 WIB.

Selain itu, Ganjar juga sedang berada di Yogyakarta, sehingga tak bisa hadir ke Gedung KPU di Jakarta.

"Kebetulan saya di Yogya jadi tidak bisa datang. Tadi saya konfirmasi ke staf undangan awalnya untuk para ketua partai," ujar Ganjar.

Dia mengungkapkan, dirinya dikabari via WhatsApp (WA) mengenai undangan tersebut.

"Saya dikasih kabar via WA baru jam 08.22 pagi ini. Saya buka WA jam 9.27 setelah olah raga pagi dan wawancara kawan-kawan wartawan yang menunggu di rumah," ucap Ganjar.

2. Ganjar Ungkap Pesan Megawati soal Posisi Politik PDIP

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bicara soal peluang partainya yakni PDI Perjuangan (PDIP) yang akan berada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dia mengaku, punya keyakinan yang sama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengambil sikap berada di luar pemerintahan.

"Ya mudah-mudahan nanti di Rakernas partai akan memutuskan itu."

"Meskipun kalau saya spill dari beberapa statement Bu Mega yang sangat ideologis, bersikap yang sangat tegas, rasa-rasanya iya (di luar pemerintahan)," jelas Ganjar, saat wawancara khusus secara daring, Rabu (24/4/2024).

Lebih lanjut, Ganjar bicara soal peluang dirinya yang tetap bertahan di luar pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Ganjar mengaku, memberikan hak pihak yang menang untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan.

Dia juga merasa, akan lebih baik jika dirinya tetap di luar pemerintahan Prabowo.

"Saya memberikan kesempatan kepada para pemenang untuk menentukan kabinetnya. Dan akan sangat baik kalau saya tidak di situ," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini, juga menilai, bahwa keberadaannya di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance kepada pemerintah ke depan.

Apalagi, Ganjar mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran Rakabuming yang secara resmi telah ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres terpilih periode 2024-2029.

"Karena di luar pemerintahan itu juga bisa melakukan check and balances. Dan saya kira sama-sama terhormatnya."

"Jadi saya akan sekali lagi menghormati Pak Prabowo, Mas Gibran untuk memutuskan kabinetnya, jadi alangkah baiknya kalau kita, saya setidaknya di luar," jelas Ganjar.

Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Tangkapan Layar YouTube KPU RI)

PDIP Siap Menjadi Oposisi ataupun Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tergantung Keputusan Megawati

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Namun, Basarah menegaskan, mengenai sikap partai akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dia menyebut, kader PDIP telah dilatih dan dididik untuk harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.

Menurut Basarah, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujarnya.

Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.

Contohnya, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," ucap Basarah.

Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024 mendatang.

Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposan.

"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," tuturnya.

Basarah menuturkan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi.

Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku/Hasanudin Aco/Mario Christian Sumampow)

Baca berita lainnya terkait Kabinet Prabowo Gibran.

Tag:  #sinyal #pdip #jadi #oposisi #kabinet #prabowo #gibran #hadiri #penetapan #hingga #pesan #megawati