Mengapa Tak Semua ASN Bisa Ikut Komcad?
Pemerintah akan melibatkan 4.000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pada semester pertama 2026.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin telah memastikan semester pertama pendidikan Komcad ASN akan berlangsung pada April 2026.
"Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang," kata Sjafrie, Senin (2/2/2026).
Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sistem pertahanan negara di tengah perubahan karakter ancaman, yang kini tidak lagi semata bersifat militer konvensional.
Para ASN yang diikutsertakan berusia 18 sampai 35 tahun.
Mereka akan mengikuti berbagai pelatihan dasar militer.
Baca juga: ASN Bakal Jadi Komcad, Bagaimana dengan Pelayanan Publiknya?
Setelah rangkaian pelatihan dasar selesai, para ASN tersebut akan dipulangkan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan pengabdian.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi pendidikan komcad ASN ini.
"Kami nanti perencanaan ini kan pasti nanti pelaksanaannya dilakukan oleh Darat, Laut, dan Udara. Jadi kalau soal apa yang kami punya, nanti petunjuknya bagaimana, kita siapkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa," kata Maruli dalam rangkaian Rapim TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Tidak semua ASN
Kendati demikian, tidak semua ASN bisa menjadi komcad.
Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini.
Baca juga: Menpan PAN-RB Tegaskan Tak Semua ASN Bakal Jadi Komcad
"Jadi Komcad itu adalah bagian dari keikutsertaan pemerintah untuk kaitannya dengan bela negara. Tapi tidak semua pegawai ASN itu bisa menjadi Komcad," ujar Rini ketika ditemui di Kantor KemenpanRB, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
Rini menyebut, ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pegawai ASN untuk bisa menjadi Komcad.
"Ada persyaratan-persyaratan di dalam undang-undang. Bahkan dari Kementerian Pertahanan pun ada kuota-kuotanya," tuturnya.
Ia menjelaskan, hanya pegawai ASN yang memenuhi syarat yang dapat lolos untuk mengikuti pendidikan komcad.
Pelayanan publik
Hal yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kewajiban ASN untuk melayani publik?
Rini meminta masyarakat tak perlu khawatir tentang ini.
Baca juga: TNI AD Siap Fasilitasi Program Komcad Bagi 4.000 ASN
Ia menegaskan pelatihan pendidikan komcad tidak akan mengganggu kewajiban ASN dalam memberikan pelayanan publik.
"Jadi, memang ada kekhawatiran bagaimana pelayanan publik. Pelayanan publik kan harus tetap jalan," tutur Rini.
Meski pelatihan komcad ini merupakan kewajiban bagi ASN sebagai bentuk untuk bela negara, Rini memastikan bahwa ASN yang mengikuti komcad tidak serta merta langsung berangkat dan meninggalkan kewajibannya.
"Ikut Komcad besok langsung berangkat, enggak gitu. Tapi, memang disiapkan, ada kuotanya. Ada surat dari Menteri Pertahanan untuk kuotanya," ucap dia.
Pelatihan untuk menjadi komcad akan berlangsung sekitar 30-45 hari.
Setelah itu, ASN akan kembali ke instansi masing-masing.
Baca juga: Pendidikan Komcad untuk 4.000 ASN Dimulai April 2026
Diajukan K/L
Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan masing-masing kementerian dan lembaga diminta mengajukan nama ASN yang akan mengikuti program tersebut.
Selanjutnya, Kemenhan akan melakukan seleksi untuk memastikan peserta memenuhi persyaratan.
“Mereka akan memberikan namanya, nanti akan kita seleksi memenuhi syarat, baru kita mulai program tersebut," ujar Donny usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Terkait kekhawatiran bahwa pendidikan Komcad berpotensi beririsan dengan tugas ASN, Donny menegaskan bahwa pelatihan tersebut tidak akan mengganggu kewajiban peserta sebagai aparatur sipil negara.
"Saya rasa ini akan sejalan dengan tugas mereka di ASN ya. Ini kan hanya sekitar dua bulan mereka mendapatkan pelatihan Komcad ini, setelah itu mereka kembali lagi melaksanakan tugas sebagai ASN," tegas Donny.
Dia menambahkan, setelah pelatihan selesai, para peserta akan kembali ke instansi masing-masing tanpa konflik dengan pekerjaan mereka.
"Jadi tidak ada halangan ataupun konflik dari tugas-tugas mereka nantinya," kata Donny.