KPK Periksa Ketua DPRD Pati, Dalami Batalnya Pemakzulan Bupati Sudewo Lewat Hak Angket

- Upaya pemakzulan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, melalui panitia khusus (pansus) hak angket di DPRD Pati didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendalaman itu dilakukan saat penyidik memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, pada Selasa (24/2).

Ali Badrudin yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Pati diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Kasus tersebut turut menjerat Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Ali dilakukan karena penyidik telah mengantongi bukti percakapan atau komunikasi antara pihak Sudewo dan sejumlah pihak di DPRD Pati.

Komunikasi itu berkaitan dengan rencana pemakzulan yang sempat bergulir beberapa waktu lalu melalui pansus hak angket.

“Dari pihak DPRD ada juga yang diperiksa, didalami terkait percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan pihak saudara SDW dengan pihak di DPRD, khususnya terkait rencana atau isu pemakzulan yang waktu itu bergulir,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/2).

Diketahui, dalam rapat paripurna DPRD Pati pada 31 Oktober 2025, mayoritas fraksi sepakat tidak melanjutkan proses pemakzulan terhadap Sudewo.

Dari tujuh fraksi yang ada, hanya Fraksi PDIP yang menyatakan setuju pemakzulan dilanjutkan.

Enam fraksi lainnya meminta adanya perbaikan kinerja. Sebanyak 36 anggota DPRD Pati saat itu sepakat agar Sudewo memperbaiki kinerjanya ke depan.

Budi belum merinci lebih jauh mengenai pendalaman terkait isu pemakzulan tersebut. Ia juga hanya merespons secara diplomatis saat ditanya soal dugaan suap di balik kandasnya proses pemakzulan.

“Ini tentu menjadi materi yang akan didalami oleh penyidik,” tegasnya.

Selain Ali Badrudin, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain, antara lain Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra; Ketua KPU Pati, P. Supriyanto; Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko; Mantan Pj Sekretaris Daerah sekaligus mantan Kepala Dinas PUPR Pati, Riyoso; serta Ketua Koperasi/KSPPS Artha Bahana Syariah, Subur Prabowo.

Menurut Budi, dari pihak KPU dan Plt Bupati Pati, penyidik mendalami peran “Tim 8” dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

telusuri Perencanaan dan Penganggaran Calon Perangkat Desa

Selain itu, penyidik juga menelusuri proses perencanaan dan penganggaran bagi calon perangkat desa yang akan mengikuti pemilihan pada Maret 2026.

Pemeriksaan terhadap Riyoso difokuskan pada dugaan pengondisian proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pati. KPK menduga pengondisian proyek dilakukan oleh Tim 8 atas perintah Sudewo.

“Terkait saksi dari Dinas PUPR, didalami pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Pati yang diduga ada pengondisian oleh Tim 8 atas perintah saudara SDW. Penyidik masih akan terus menelusuri proyek-proyek mana saja yang diduga dikondisikan,” jelas Budi.

Sementara itu, dari pemeriksaan Subur Prabowo, penyidik mendalami dugaan aliran dana yang berkaitan dengan Sudewo. KPK menelusuri arus uang masuk dan keluar yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sudewo dan tiga kepala desa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa dalam proses pengisian jabatan. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1).

Dalam praktik tersebut, Sudewo diduga mematok tarif awal sekitar Rp 125 juta hingga Rp 150 juta untuk satu posisi perangkat desa.

Tarif itu kemudian diduga dinaikkan oleh dua kepala desa, Abdul Suyono dan Sumarjiono, menjadi Rp 165 juta hingga Rp 225 juta per calon perangkat desa.

 

Tag:  #periksa #ketua #dprd #pati #dalami #batalnya #pemakzulan #bupati #sudewo #lewat #angket