Di Antara 15 Juta Antrean Rumah, Siapa Menjembatani Harapan Pekerja Informal?

Sudah 13 tahun Darmawan membayar kontrakan. Jika dihitung, lebih dari Rp 100 juta telah ia keluarkan tanpa pernah memiliki satu meter tanah pun atas namanya sendiri.

Setiap bulan, kurir berusia 41 tahun itu menyisihkan Rp 700.000 untuk rumah petakan di Kabupaten Bekasi yang ia tempati bersama istri dan tiga anaknya. Dalam setahun, Rp 8,4 juta habis untuk sewa. Dalam 13 tahun, angkanya menembus Rp 109,2 juta.

“Kalau dipikir-pikir, uangnya sudah cukup buat mulai cicilan rumah. Tapi pengetahuan saya dan keluarga terbatas. Saya tidak tahu jalannya,” ujarnya saat ebrbincang dengan Kompas.com, Senin (16/2/2026).

Baca juga: KPR Tetap Dominan, Penjualan Rumah Naik 7,83 Persen di Akhir 2025

Sebagai mitra kurir yang menangani beberapa ekspedisi, Darmawan memperoleh penghasilan rata-rata Rp 5 juta per bulan. Istrinya menambah sekitar Rp 3 juta dari usaha kecil di rumah. Total pemasukan yang mereka dapat Rp 8 juta per bulan. Jumlah ini cukup untuk kebutuhan harian, tetapi belum pernah benar-benar terasa cukup untuk membeli rumah.

Dengan tiga anak yang makin besar, ruang kontrakan itu mulai terasa sesak.

Rumah jadi obrolan saat rehat

Belakangan, rumah bukan lagi sekadar angan pribadi. Topik itu sering muncul saat Darmawan dan rekan-rekannya sesama kurir beristirahat di sela pengantaran paket.

Dok pribadi/Darmawan Darmawan (41) berprofesis ebagai kurir pada perusahaan ekspedisi. Sebagai pekerja informal, ia memiliki impian untuk memiliki rumah sendiri.

Di warung kopi dekat gudang ekspedisi atau di bawah pohon peneduh area parkir, percakapan mereka berulang pada hal yang sama, yakni kredit pemilikan rumah (KPR), uang muka, cicilan.

“Sekarang kalau rehat, obrolannya sering soal rumah. Si A sudah survei, si B katanya mau coba KPR. Jadi kepikiran juga,” kata Darmawan.

Baca juga: Apa Bedanya KPR FLPP dan Tapera?

Sebagian dari mereka mulai membaca informasi dari media daring dan akun media sosial perbankan. Ada yang membagikan tautan berita tentang uang muka minimal 1 persen. Ada pula yang bertanya soal riwayat kredit dan peluang pekerja informal.

“Kami ini sama-sama kerja lapangan, penghasilannya tidak tetap. Jadi sering saling tanya, bisa tidak ya orang seperti kita ambil rumah? Sekarang sudah tidak cuma mimpi, sudah mulai cari tahu caranya,” ujarnya.

Backlog 15 juta dan tantangan mayoritas pekerja informal

Apa yang dirasakan Darmawan terjadi di tengah persoalan nasional yang lebih besar. Pemerintah mencatat angka backlog atau kekurangan rumah pada 2025 telah mencapai 15 juta unit, meningkat dari 9,9 juta unit pada 2023. [Badan Pusat Statistik, September 2025]

Di sisi lain, struktur tenaga kerja Indonesia menunjukkan tantangan tersendiri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada November 2025 mencatat 57,7 persen dari 147,91 juta penduduk bekerja berstatus informal. Artinya, mayoritas pekerja Indonesia tidak memiliki slip gaji tetap.

Baca juga: Menguak Biang Keladi Backlog Rumah Tak Pernah Tuntas

Dalam konteks inilah persoalan perumahan tidak hanya soal membangun unit baru, melainkan bagaimana memastikan akses pembiayaan menjangkau kelompok yang selama ini berada di luar sistem formal.

Dok pribadi/Darmawan Keadaan operasional kurir sebagai pekerja informal di salah satu gudang ekpedisi.

Di sisi lain, skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dibangun sebagai kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah menyediakan subsidi bunga dan dukungan likuiditas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Badan Pengelola Tabungan erumahan Rakyat (BP Tapera) mengelola dana dan kuota. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tata kelola dan mitigasi risiko berjalan baik. Pengembang membangun rumah sesuai standar dan harga yang ditetapkan. Perbankan menyalurkan pembiayaan sekaligus melakukan analisis kelayakan debitur.

Di antara simpul-simpul tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berperan sebagai penghubung utama antara sisi pasokan dan permintaan.

Baca juga: Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp 555,11 Triliun untuk Hampir 6 Juta Rumah

Dari sisi pasokan, BTN bermitra dengan lebih dari 10.000 pengembang di seluruh Indonesia, termasuk pengembang kecil di daerah. Melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP), pengembang dapat memperoleh pembiayaan modal kerja untuk pengadaan lahan, pembelian material, hingga pembangunan rumah.

Langkah tersebut memastikan ketersediaan rumah tetap terjaga ketika kuota subsidi meningkat.

Dari sisi permintaan, BTN mendorong pendekatan pembiayaan yang lebih inklusif bagi pekerja informal. Penilaian kelayakan tidak semata-mata bertumpu pada slip gaji, tetapi juga mempertimbangkan arus kas, karakter, dan kapasitas pembayaran.

Baca juga: Nasabah Tak Keluhkan Bunga KPR, BTN Tetap Siapkan Strategi Tekan Risiko NPL

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menyatakan bahwa skema tersebut dirancang agar pekerja informal lebih terjangkau untuk memperoleh KPR subsidi sekaligus tetap mendukung aktivitas usahanya.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memperluas jaringan layanan digitalnya dengan membuka BTN Digital Store di tiga kawasan strategis Jakarta, yakni Bintaro Jaya, Bumi Serpong Damai (BSD), dan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Kolaborasi itu tecermin dalam angka. Pada Januari 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP secara nasional mencapai 7.312 unit senilai Rp 912,4 miliar. BTN mencatat penyaluran tertinggi, yakni 4.160 unit, dan secara internal mencapai 6.749 unit termasuk akad dalam proses administrasi.

Tahun ini, dari kuota nasional 350.000 unit, BTN memperoleh alokasi 172.000 unit.
Angka-angka tersebut menunjukkan bagaimana kebijakan, pembiayaan, dan pembangunan rumah saling terhubung dalam satu ekosistem.

Mengurai kekhawatiran

Di kalangan pekerja informal seperti Darmawan, kekhawatiran soal riwayat kredit juga kerap menjadi hambatan psikologis.

OJK menegaskan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan daftar hitam. Dari lebih 103.000 pemohon yang diklarifikasi, sekitar 42,9 persen penolakan terjadi karena ketidaklengkapan administrasi atau ketidaksesuaian dengan kriteria FLPP, bukan semata karena catatan kredit macet.

Bagi Darmawan, informasi itu penting.

“Kalau memang bisa dinilai dari kemampuan bayar dan bukan cuma slip gaji, saya ingin coba konsultasi dulu. Paling tidak saya tahu peluangnya,” katanya.

Baca juga: Prabowo Bakal Resmikan 25.000 Rumah Subsidi di 90 Titik Daerah Secara Serentak di Awal Pekan

Ia mulai menghitung ulang. Jika harga rumah subsidi sekitar Rp 168 juta, uang muka minimal 1 persen berarti sekitar Rp 1,68 juta. Cicilan berkisar Rp 1 juta per bulan. Artinya, tidak jauh berbeda dari pengeluaran kontrakan saat ini.

Ia memang belum memiliki tabungan penuh untuk uang muka. Namun, ia bertekad untuk menyisihkan sedikit demi sedikit.

"Biasanya dari (uang) tips (yang didapat dari pelanggan) itu saya kumpulkan. Saya juga sudah download aplikasi bale by BTN. Tabungan untuk rumah saya tampung di sini,"ujarnya. 

Pilihannya pada BTN, aku Darmawan, didasari pada keyakinannya bahwa bank tersebut merupakan perusahaan yang dikenal sejak dulu sebagai peberi pembiayaan KPR. 

"Dulu orangtua cicil rumah juga pakai BTN. Lagian juga kemarin cari-cari (perbankan) yang mudah daftarnya. Di aplikasi ini, saya tinggal download, daftar untuk pembuatan rekening, lalu dikabarkan melalui email dan kartunya bisa dikirim ke rumah. Praktis banget," ceritanya.

Di aplikasi itu juga, kata Darmawan dirinya kerap melihat-lihat properti via bale properti. Ada informasi penjualan rumah, lengkap dengan harganya. 

DOK. BTN Aplikasi Bale by BTN menjadi penggerak utama transformasi digital Bank BTN untuk memperkuat dana murah.

Tak hanya itu, bale by BTN memiliki fitur khusus yang memudahkannya menghitung simulasi cicilan.

"Sekarang mungkin saya baru bisa hitung-hitung pakai simulasi dulu, siapa yang tahu akhir tahun ini atau tahun depan (bisa mulai) nyicil (rumah) beneran," ujar Darmawan menggantung impian.

Dari obrolan rehat ke keputusan nyata

Setiap hari Darmawan mengantarkan paket ke perumahan-perumahan baru di Bekasi. Ia hafal nama klaster, nomor blok, hingga gang kecil yang sering tergenang saat hujan.

Dulu ia hanya lewat. Kini ia memperhatikan papan promosi rumah subsidi di tepi jalan.
Di sela rehat berikutnya, mungkin ia akan kembali membicarakan hal yang sama dengan teman-temannya, siapa yang sudah konsultasi, siapa yang sedang melengkapi berkas.

Baca juga: Backlog Masih Tinggi, BTN Buka Pintu Bisnis Perumahan Lewat Housingpreneur 2025

Backlog 15 juta rumah memang persoalan besar. Namun di tingkat individu, perubahan sering kali dimulai dari keberanian kecil untuk mencari tahu.

Ketika pemerintah menyediakan subsidi, pengembang menyiapkan pasokan, regulator menjaga sistem, dan perbankan seperti BTN menjembatani pembiayaan, maka akses hunian menjadi lebih inklusif, termasuk bagi pekerja informal.

Bagi Darmawan, kolaborasi itu bukan istilah kebijakan. Ia merasakannya sebagai peluang yang mampu ia wujudkan nantinya.

“Kalau memang jalannya ada, saya ingin mulai. Saya ingin anak-anak punya alamat tetap nantinya. Siapa tahu, di obolan-obrolan saya dan kawan-kawan berikutnya, gantian saya yang berbagi pengalaman sudah survei dan mulai KPR rumah,” ujarnya.

Tag:  #antara #juta #antrean #rumah #siapa #menjembatani #harapan #pekerja #informal