Jaksa Sempat Terdiam Saat Ditanya Hakim Soal Perhitungan Kerugian Rp 271 T di Kasus Korupsi Timah

- Pada persidangan Harvey Moeis, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat terdiam ketika ditanya Majelis Hakim perihal perhitungan kerugian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan komoditas  timah.

Adapun momen itu terjadi bermula ketika Direktur Pengembangan Usaha PT Refined Bangka Tin (RBT) Reza Andriansyah menjelaskan soal program reklamasi dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dijalankan oleh pihaknya sebelum adanya kerjasama dengan PT Timah Tbk.

Dalam kesaksiannya Reza menuturkan bahwa program itu pihaknya jalankan dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah setempat.

Informasi itu Reza jelaskan saat hadir sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi taya niaga timah dengan terdakwa Crazy Rich Helena Lim, eks Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi, eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra dan Direktur PT Stanindo Inti Perkasa MB Gunawan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Program reklamasi berkelanjutan ini ialah kerjasama multi stakeholder. Jadi kami mengajak LSM Telapak lalu mengajak pemerintah daerah dalam bidang pertanian, perkebunan," ujar Reza

Akan tetapi pada saat Reza tengah menjelaskan soal program tersebut, tiba-tiba Hakim Pontoh mengambil alih.

Pada saat itu Hakim bertanya pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) apakah keterangan yang diberikan Reza berkaitan dengan dakwaan yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Selain itu Hakim juga mempertanyakan soal kerugian lingkungan akibat korupsi tersebut apakah termasuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT RBT atau tidak.

"Penuntut umum yang Rp 300 triliun itu untuk kerugian lingkungan dampak lingkungan itu yang Rp 271 triliun apakah masuk IUP PT RBT? Hitung-hitungan keseluruhan IUP yang ada disana atau gimana supaya kita terarah? Karena yang dijelaskan ini adalah IUP PT RBT," tanya Hakim.

Mendapat pertanyaan Hakim, pada saat itu Jaksa sempat terdiam dan tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut.

Akan tetapi tak berselang lama, Jaksa menyebutkan bahwa kerugian negara triliunan tersebut juga terjadi diluar IUP PT Timah Tbk.

Terkait hal ini Jaksa mengatakan bahwa terkait perhitungan total kerugian itu nantinya akan dijelaskan saksi ahli ketika pihaknya hadirkan di persidangan.

"Jadi perhitungan ahli ada beberapa kriteria termasuk yang diluar IUP PT Timah. Tapi ada kaitannya nanti ahli nanti yang akan menjelaskan," jawab Jaksa.

Kemudian menyikapi hal tersebut penasihat hukum Helena Lim menyebut juga akan menguji keterangan ahli terkait total kerugian lingkungan dalam kasus tersebut.

"Nanti juga mungkin akan diuji dalam keterangan ahli, tapi memang yang kami lihat disitu bahwa berdasarkan laporannya di dalam dakwaan disampaikan bahwa ada IUP dan non IUP Yang Mulia," kata Penasihat Hukum Helena.

Sebagai informasi, berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun. 

Perhitungan itu didasarkan pada Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam Nomor: PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tertanggal 28 Mei.

Kerugian negara yang dimaksud jaksa, di antaranya meliputi kerugian atas kerja sama penyewaan alat hingga pembayaran bijih timah. 

Tak hanya itu, jaksa juga mengungkapkan, kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp 271 triliun. Hal itu sebagaimana hasil hitungan ahli lingkungan hidup.

Tag:  #jaksa #sempat #terdiam #saat #ditanya #hakim #soal #perhitungan #kerugian #kasus #korupsi #timah