PDI-P Ungkap Ekonomi RI Diterpa Badai, Presiden Prabowo Harus Pimpin Langsung Mitigasi

- Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung langkah mitigasi menghadapi tekanan ekonomi eksternal yang dinilai kian menguat.

Hal itu disampaikan Said usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pakar ekonomi di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

“Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita," kata Said ditemui di Sekolah Partai, Rabu.

Dalam diskusi tersebut, PDI-P menghadirkan sejumlah pakar lintas sektor, yakni Yanuar Rizky (moneter), Dr Hendri Saparani (ketenagakerjaan), Awalil Rizky (fiskal), Dr Yustinus Prastowo (perpajakan), dan Dr Ester Sri Astuti (UMKM).

Baca juga: PDI-P: Saling Sindir Purbaya dan Trenggono Seharusnya Tak Perlu Terjadi

Said menilai, sejumlah sentimen dari lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, hingga FTSE yang cenderung menahan diri hingga Mei mendatang menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak cukup direspons dengan klaim fundamental ekonomi yang kuat atau target pertumbuhan di kisaran 5,4–5,6 persen.

Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan langkah konkret, termasuk melalui rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Politikus senior PDI-P itu mendesak agar KSSK segera menggelar rapat koordinasi untuk merespons dinamika global dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Said juga menyoroti pentingnya membangun kembali kepercayaan (trust) investor, terutama di pasar modal.

Baca juga: PDI-P Dukung Prabowo Prioritaskan Keberhasilan Pemerintah Sebelum Bahas Pilpres 2029

Ia menyinggung isu transparansi dan tata kelola yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah.

“Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust," ujarnya.

Ia mencontohkan komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait ketentuan free float 15 persen yang dinilai belum optimal, serta praktik coordinated trading behavior atau dikenal dengan sebutan “goreng saham” yang masih menghantui bursa.

Menurut Said, tanpa menunggu penilaian negatif dari pihak asing seperti de-freeze atau rebalancing, pemerintah sebenarnya dapat melakukan pembenahan dari dalam.

Lebih lanjut, ia menilai Mei 2026 akan menjadi ujian berat bagi perekonomian nasional seiring dengan evaluasi dari sejumlah lembaga pemeringkat global.

Baca juga: PDI-P Respons Wacana Duet Prabowo-Zulhas: Lebih Baik Selesaikan Masalah Rakyat

Karena itu, ia meminta Presiden memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan OJK tetap terjaga agar dapat bekerja optimal dalam memitigasi dampak tekanan eksternal, terutama pada kuartal pertama dan kedua tahun ini.

“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” pungkas Said.

Tag:  #ungkap #ekonomi #diterpa #badai #presiden #prabowo #harus #pimpin #langsung #mitigasi