Komentari tentang Potensi Pemborosan Kabinet Gemuk Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo Sebut Ada Tambahan Cuan hingga Rp 400 T untuk APBN

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, membocorkan adanya tambahan cuan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pengusaha nakal hingga kredit karbon.

Hal ini disampaikan Hashim guna menanggapi potensi pemborosan anggaran dari kebijakan Kabinet "gemuk" Prabowo yang sering diungkap banyak pihak. Adapun tambahan cuan yang Hashim sebut, salah satunya berasal dari pajak ratusan pengusaha nakal yang merupakan pemilik kebun ilegal.

"Sebetulnya ada kabar baik, ada sumber dana yang luar biasa, mungkin ada yang sudah saya sebut, kemarin saya dengar sendiri. Jaksa Agung sudah siap bertindak ini pengusaha-pengusaha nakal, mudah-mudahan tidak ada di Kadin ya," kata Hashim dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, di Menara Kadin Jakarta, Rabu (23/10).

Dia mengungkapkan ada 300 lebih pengusaha nakal yang selama ini tidak memiliki NPWP dan nomor rekening Indonesia. Adapun jumlahnya yang sudah diketahui, sebanyak 25 pengusaha nakal tak punya NPWP dan 15 pengusaha tak punya nomor rekening bank di Indonesia.

Dari jumlah itu, Hashim menaksir bahwa Indonesia bisa mendapat tambahan cuan untuk APBN mencapai Rp 300 triliun hingga tahun depan. "Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo yang segera bisa dibayar adalah Rp 189 triliun dan dalam waktu lebih lama tapi tahun ini atau tahun depan bisa tambah Rp 120 triliun lagi, sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara. Dari pemilik kebun nakal ilegal," ungkapnya.

Tak hanya itu, sumber lain yang akan menjadi tambahan APBN 2025 berasal dari kredit karbon sebesar 577 ton yang bisa ditawarkan kepada sejumlah negara berpenghasil emisi. Seperti, Qatar, Abu Dhabi, dan Arab Saudi.

Bahkan, ia juga memastikan bahwa kredit karbon yang diperoleh negara nantinya bisa menjadi sumber pemasukan baru dalam APBN. Terlebih, kata Hashim, kredit karbon belum masuk menjadi sumber pendapatan negara.

"Ternyata menurut asesmen dari PBB UN, sudah dievaluasi bahwa hutan-hutan kita dan ekonomi kita bisa menawarkan karbon kredit 577 ton karbon kita sudah bisa serap dan tawarkan ke dunia internasional. Dengan biaya cost nilai minimal USD 10 per ton, mungkin kita bisa dapat lebih," ujar Hashim.

"Berarti apa? USD 5,8 miliar anggaran, saya sudah cek ke Tommy Djiwandono wamenkeu, maaf keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN itu tidak dihitung, belum dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp 90 triliun kurang lebih dana baru," sambungnya.

Bahkan, dia mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan berpotensi memiliki 600 juta ton kredit karbon yang bisa ditawarkan dalam beberapa bulan lagi. Sehingga diproyeksikan pada kuartal II atau kuartal III tahun 2024, Pemerintah RI akan bisa memperoleh pendapatan sekitar USD 6 miliar lagi atau sekitar Rp 190 triliun.

Dengan begitu secara total, kata Hashim, potensi pendapatan negara dari sumber baru mencapai kurang lebih Rp 400 triliun. Dengan asumsi sekitar Rp 190 triliun hingga Rp 300 triliun berasal dari pengusaha nakal dan sekitar Rp 190 trilun dari kredit karbon. (*)

Bahkan, Hashim optimistis dengan kehadiran Wamenkeu Anggito Abimanyu ke depan pemerintahan Prabowo akan menggali sumber penerimaan negara baru. Salah satunya dengan pemantauan pemakaian internet dari kegiatan-kegiatan baik yang legal, ilegal dan semiilegal. Dari langkah itu, kata Hashim, diprediksi pendapatan negara akan mencapai Rp 300-600 triliun dalam satu tahun.

"Sebentar lagi akan dilakukan oleh Kemenkeu dari Pak Anggito Abimanyu Wamenkeu akan melakukan peningkatan dan langkah-langkah peningkatan penerimaan negara, kita akan ada program-program yang luar biasa yang pakai internet, pemantauan internet kita akan dapat dari kegiatan-kegiatan, legal, semiilegal, dan ilegal kita akan dapat ratusan triliun lagi. Kita sudah hitung bisa sampai Rp 300 - 600 triliun lagi setiap tahun, dan ini belum termasuk di APBN," ucap pria yang juga anggota dewan penasihat Kadin tersebut. (*)

Tag:  #komentari #tentang #potensi #pemborosan #kabinet #gemuk #prabowo #hasyim #djojohadikusumo #sebut #tambahan #cuan #hingga #untuk #apbn