PDI-P Respons Kritik soal Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Bentukan Trump

- Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto merespons kritik sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), lembaga perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hasto menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas dan aktif, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi global.

“Politik luar negeri kita kan bebas aktif. Kita punya Pancasila sebagai jawaban atas sistem internasional yang anarkis," kata Hasto, saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurut Hasto, Indonesia selama ini konsisten mendorong demokratisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk memperjuangkan penghapusan hak veto yang dinilainya kerap menjadi penghambat utama penyelesaian konflik global, khususnya konflik Palestina dan Israel.

Baca juga: PDI-P Belum Bicara Capres 2029, Hasto: Prioritas Konsolidasi dan Turun Bantu Rakyat

Ia juga menyinggung rekam jejak kebijakan luar negeri AS yang menurut dia, patut dikritisi.

Hasto menilai, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat harus berani mempertanyakan kredibilitas moral negara adidaya tersebut.

"Kita juga harus mempertanyakan kredibilitas dari Presiden Trump karena kita melihat aksi terhadap Irak yang dilakukan sebelumnya, kemudian berbagai persoalan dengan mengatasnamakan perang terhadap terorisme di Suriah," ujar Hasto.

"Kemudian, berbagai persoalan-persoalan intervensi kedaulatan suatu negara seperti Venezuela itu tidak terlepas dari posisi superpower dari Amerika Serikat. Sehingga sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan menentang berbagai bentuk penjajahan, kita harus mempertanyakan kredibilitas bahkan moral dari Presiden Donald Trump tersebut," tambah dia.

Hasto kemudian mengaitkan sikap PDI-P dengan pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno.

Baca juga: PDI-P Bakal Gelar Soekarno Run 2026 di GBK, Diprakarsai Anak Muda

Menurut dia, jika Bung Karno masih hidup, Indonesia akan lebih mengedepankan penguatan solidaritas Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok dalam menyelesaikan konflik global.

“Yang dilakukan oleh Bung Karno adalah yang pertama kita gelorakan spirit Asia Afrika, bahkan mengadakan istilahnya Bu Mega Konferensi Asia Afrika 2.0. Kemudian menggalang kembali Gerakan Non-Blok," tutur Hasto.

Ia menilai, prakarsa perdamaian seharusnya dipimpin Indonesia dengan mengorganisir kekuatan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin sebagai kekuatan kolektif untuk memperkuat peran PBB.

Menjawab pertanyaan apakah Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace, Hasto mengatakan, PDI-P masih melakukan kajian mendalam terhadap substansi lembaga tersebut.

“Tentu saja kami melakukan kajian ya secara mendalam, isi dari Board of Peace kami pelajari secara mendalam," terang dia.

Namun, Hasto menegaskan bahwa upaya resolusi konflik yang tidak melibatkan Palestina secara langsung akan sia-sia.

Ia menilai, dialog Palestina dan Israel harus difasilitasi dengan kepemimpinan Indonesia dan dukungan negara-negara Asia, Afrika, serta Amerika Latin.

“Resolusi konflik tanpa melibatkan Palestina itu juga akan sia-sia. Maka Palestina-Israel itu atas campur tangan kita, kepemimpinan kita harus didorong untuk duduk bersama atas kepemimpinan Indonesia," ucap Hasto.

Sebelumnya, aktivis HAM Fatia Maulidiyanti menilai, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB.

Menurut Fatia, keberadaan BoP berpotensi menegasikan legitimasi PBB dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, khususnya terkait Palestina.

Baca juga: PDI-P Minta Negara Jaga Suara Rakyat di Pemilu, seperti Publik Percaya M-Banking

"Yang takutnya ketika Prabowo bergabung bersama dengan Board of Peace ini, mewakili pemerintah Indonesia, ini sangat bertentangan dengan posisi Indonesia sebagai presiden Dewan PBB," kata Fatia dalam audiensi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Board of Peace sendiri diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyebut keikutsertaan Indonesia dalam lembaga tersebut sebagai peluang bersejarah untuk mendorong perdamaian di Gaza.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” kata Prabowo, usai penandatanganan piagam Board of Peace.

Tag:  #respons #kritik #soal #indonesia #masuk #dewan #perdamaian #bentukan #trump