Dua Pimpinan Partai Politik Pendukung Prabowo-Gibran Jadi Nakhoda 'Kapal' ATR/BPN di Bawah Jokowi

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki pimpinan baru yaitu Agus Harimurti Yudhoyono.

Pria yang biasa disapa AHY ini ditunjuk menjadi Menteri ATR/Kepala BPN di masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tersisa sekitar 8 bulan.

Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 ini adalah putra sulung Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama dua periode era Jokowi memimpin Indonesia.

Tak lama setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan dan mengusung Prabowo-Gibran, Jokowi pun mengangkat AHY sebagai menterinya.

AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang di tunjuk menjadi Menko Polhukam.

Sementara Raja Juli Antoni masih menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN mendampingi AHY.

Raja Juli yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilantik Jokowi pada 15 Juni 2022.

Raja Juli sempat dipanggil Jokowi ke di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024) sore.

Ia menyebutkan bahwa kedatangan tersebut sebagai kapasitasnya sebagai Wamen ATR/BPN.

"Hari ini pukul 15.00 WIB saya dipanggil oleh Presiden Jokowi kedudukannya sebagai Wamen," kata Raja Juli kepada awak media di kantor PSI Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Atas kapasitasnya sebagai Wamen ATR/BPN tersebut, ia menegaskan kedatangannya itu tak ada perbicangan politik.

"Jadi tidak ada perbincangan politik sama sekali. Presiden Jokowi lebih banyak mengevaluasi kinerja kami terutama tugas saya," tegasnya.

Pertemuan itu dikabarkan berlangsung sejak pukul 15.00 WIB.

Namun, ia tidak merinci lebih lanjut akan membahas apa pertemuan tersebut.

Diduga pertemuan Jokowi dengan Raja Juli membahas soal pergantian kepemimpinan di Kementerian ATR/BPN.

AHY dan Raja Juli adalah dua pimpinan partai politik yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

AHY akui ditawari menteri oleh Prabowo

AHY menjadi salah satu tokoh di Koalisi Indonesia Maju yang diprediksi mendapat jabatan menteri di kabinet Prabowo-Gibran. 

Meski belum secara spesifik menyebut menteri, Prabowo berharap AHY bisa membantu pemerintah lima tahun ke depan. 

"Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu," ujarnya usai pelantikan di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

AHY menjelaskan tawaran untuk bergabung di pemerintahan selanjutnya dinyatakan saat dirinya menemui Prabowo pada Selasa (20/2/2024) atau sehari sebelum pelantikannya menjadi Menteri ATR/BPN.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (20/2/2024). (Tangkap layar akun Instagram @agusyudhoyono)

Sebagai Capres yang diusung Partai Demokrat, dan juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju, AHY tentu meminta doa restu ke Prabowo perihal tugas Menteri ATR/BPN yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Di pertemuan itu, Prabowo mengucapkan selamat sekaligus mendorong dirinya bersama Partai Demokrat berperan di pemerintahan dan tentunya di lima tahun ke depan. 

"Dengan Pak Prabowo tadi malam, saya tentu melaporkan kepada beliau. Termasuk juga meminta doa restu. Karena bagaimanapun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju lima tahun ke depan," ujar AHY. 

"Dan beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang, sejak awal, agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan," imbuhnya.

Masa Transisi

AHY menjelaskan langkah Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merupakan bagian dari perjuangan partai. 

Demokrat, kata AHY, ingin melanjutkan yang sudah baik, dan terus memberikan masukan serta solusi jika ada permaslahan yang perlu diperbaiki bersama. 

Ia juga menilai dengan bergabungnya Demokrat di pemerintahan menandakan, partai yang dipimpinnya ikut terlibat dalam transisi pemerintahan.

Sekaligus meyakinkan masyarakat dalam mengawal kesuksesan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga akhir periode nanti dan mengawali pemerintahan lima tahun ke depan dengan baik.

"Ini komitmen yang dihadirkan oleh presiden yang ingin melibatkan Demokrat dalam pemerintahan beliau, dan ini masa yang penting karena masa transisi kepemimpinan nasional 2024-2029, perlu dilakukan secara seksama," ujar AHY. 

Reward dari Jokowi

Ditunjuknya AHY sebagai Menteri ATR/BPN dinilai sebagai sebuah hadiah dari Presiden Joko Widodo.

Sebab, Demokrat masuk ke dalam gerbong pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

"Mungkin juga ini semacam ‘reward’ (hadiah) kepada Demokrat dan AHY yang telah memberikan dukungan politik pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ini. Apapun judulnya paslon nomor 2 adalah jagoan Jokowi," kata pengamat politik Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) ini mengatakan, pelantikan AHY merupakan wujud politik rekonsiliasi antara Jokowi dengan Demokrat.

Apalagi, Partai Demokrat selama sembilan tahun terakhir merupakan oposisi pemerintahan Jokowi.

"Dan sangat mungkin AHY akan jadi menteri lagi di era Prabowo-Gibran mengingat Demokrat dukung penuh paslon 2 ini," tambah dia.

Selain itu, Adi berpandangan momentum ini menjadi titik awal bagi AHY untuk mulai mengorbitkan karir politiknya di masa depan.

"Menteri adalah momen pembuktian apakah AHY layak jadi calon pemimpin nasional atau tidak," terang dia. 

Peringatan Jokowi untuk Menteri kabinet yang tak dukung Prabowo-Gibran

Sementara itu, pengamat politik, Karyono Wibowo mengatakan pengangkatan AHY adalah sebuah peringatan dari Jokowi untuk partai lain yang kadernya masih menjabat menteri namun tidak mendukung capres-cawapres nomor urut 2.

Adapun dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM), ada sejumlah menteri yang partainya tidak mendukung Prabowo-Gibran yakni PDI-P, PPP, Nasdem, dan PKB.

"Jadi reshuffle terbatas ini ya dengan dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu bisa dibaca sebagai sebuah peringatan bagi Partai Nasdem, PDI-P, dan PKB yang masih ada dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin," kata Karyoni, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Karyono, ke depan tidak menutup kemungkinan Jokowi juga akan mengganti atau me-reshuffle menteri dari PDI-P, Nasdem, dan PKB.

Namun, kata Karyono, hal ini juga tergantung sikap dari partai-partai tersebut terhadap hasil pilpres.

"Dilantiknya AHY sebagai Menteri ATR itu secara semiotika politik ya bisa menjadi sinyal bahwa Presiden Jokowi itu bisa saja nanti akan mereshufle menteri-menteri dari PDI-P, PKB, dan Nasdem," ujar dia.

Dia mencontohkan, jika nantinya partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang ada di Parlemen mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, peluang reshuffle besar terjadi.

Jika hak angket nantinya benar akan diajukan, menurutnya, situasi politik sudah semakin memanas karena sudah terjadi perang terbuka.

"Kalau seandainya hak angket itu kemudian di dorong ke DPR oleh PDI-P kemudian PKB dan Nasdem ikut mendukung, maka bisa jadi Jokowi akan me-reshuffle, me-reshuffle menteri-menteri dari PDI-P, PKB dan Nasdem," ucap dia.

Apalagi, Peneliti sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI) ini menyebut dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi.

Dengan demikian, ayah dari Gibran ini juga turut bertanggung jawab untuk mengamankan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2.

"Sehingga jokowi juga ikut mengawal sampe Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," kata dia lagi. (*)

Tag:  #pimpinan #partai #politik #pendukung #prabowo #gibran #jadi #nakhoda #kapal #atrbpn #bawah #jokowi