Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi, TPN Ganjar-Mahfud Bentuk TPDK

– Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membentuk organ baru untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Namanya Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK).

Tim itu dipimpin dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis (ketua) dan Henry Yosodiningrat (wakil ketua).

Todung mengajak seluruh anak bangsa berkontribusi mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. ”Dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law,” kata Todung seusai rapat tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin (19/2).

Menurut Todung, seluruh perjuangan itu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Bukan demokrasi kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Dia mengatakan, hal tersebut sangat penting dan strategis karena pada November 2024 akan diselenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. ”Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” tuturnya.

Menurut Todung, TPDK Ganjar-Mahfud dibentuk berdasar rekomendasi rapat TPN yang dihadiri ketua umum PDI Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 15 Februari lalu. Dalam rapat tersebut, para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud itu menyepakati pembentukan tim khusus guna melakukan perlawanan secara terukur melalui jalur hukum dan politik. Mereka menyebutkan, ada berbagai kecurangan dari hulu ke hilir yang mengarah pada pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Kemudian, pada 16 Februari 2024 berlangsung rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan dari para ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud. Hasilnya, tim khusus yang disebut TPDK Ganjar-Mahfud resmi dibentuk. ”Tim khusus sudah dibentuk dan langsung bekerja di bawah arahan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pengusung,” kata Todung.

Henry Yosodiningrat menjelaskan, tim khusus akan mengkritisi kerusakan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai paling parah dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa reformasi.

Henry menjelaskan, dalam menjalankan tugasnya, tim khusus diperkuat pakar-pakar yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikologi.

Sementara itu, founder Drone Emprit Ismail Fahmi menyoroti polemik Sirekap milik KPU. Dia mengakui, memang ada sejumlah kasus kesalahan upload data C1 di Sirekap. ”Seperti yang terjadi di Lampung,” katanya di forum Halaqah Dakwah oleh Komisi Dakwah MUI di Jakarta kemarin.

Wakil ketua Komisi Infokom MUI itu mencontohkan kasus salah input 3,5 juta suara untuk pasangan Anies-Muhaimin di sebuah TPS di Lampung. Ismail menuturkan, keberadaan Sirekap memang tetap penting. Sehingga dia tidak setuju jika layanan Sirekap di-shutdown atau dimatikan sementara.

Menurut Ismail, keberadaan Sirekap itu penting untuk akuntabilitas publik. Kalaupun ada salah input, bisa dilakukan perbaikan. Tanpa harus mematikan layanan tersebut. Ismail mengatakan, aplikasi Sirekap bisa menjadi pendamping data-data yang dilaporkan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. ”Jadi, layanan Sirekap ini harus selalu ada,” katanya.

Ismail kurang sepakat dengan pernyataan komisioner KPU bahwa Sirekap hanya sebagai alat bantu. Menurut dia, Sirekap bukan alat bantu saja. Tetapi juga landasan satu-satunya bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi manual oleh KPU di semua level.

Pada bagian lain, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak semua pihak sama-sama melakukan perbaikan atas berbagai kekurangan yang ditemukan. Dia menyebut temuan itu bukan untuk membolak-balik hasil pemilu. Tapi merupakan bagian dari gerakan perubahan. ”Kita ingin pemilu lebih baik, lebih jujur, bersih, lebih fair, dan lebih transparan,” ungkapnya kemarin.

Perbaikan atas kekurangan tersebut, lanjut Anies, akan membuat kualitas demokrasi menjadi lebih baik. ”Pemilu ini penting karena terjadi lima tahun sekali,” imbuhnya. (lum/tyo/wan/c9/oni)

 

Tag:  #kembalikan #indonesia #jalur #demokrasi #ganjar #mahfud #bentuk #tpdk