Rupiah Melemah: Ketika Kepastian Hukum Menjadi Taruhan Pasar

PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menempatkan perekonomian Indonesia pada titik krusial. Fluktuasi kurs yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir bukan semata reaksi atas tekanan global, melainkan juga refleksi dari cara pasar membaca kepastian hukum dan arah kebijakan negara.

Rupiah kini berada di persimpangan, di mana kepercayaan pasar diuji oleh konsistensi aturan dan ketegasan tata kelola. Dalam sistem ekonomi yang semakin terintegrasi, nilai tukar bukan hanya cerminan kekuatan fundamental ekonomi, tetapi juga indikator persepsi. Pasar keuangan bekerja berdasarkan ekspektasi. Ketika ekspektasi itu dibayangi oleh ketidakpastian hukum, respons yang muncul kerap bersifat defensif.

Pelemahan rupiah, dalam konteks ini, menjadi sinyal bahwa pasar sedang menakar risiko, bukan sekadar menghitung selisih suku bunga atau inflasi. Kepastian hukum merupakan fondasi utama kepercayaan pasar. Investor membutuhkan keyakinan bahwa kebijakan ekonomi dijalankan dalam koridor hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Kepastian ini mencakup kejelasan regulasi, stabilitas kebijakan, serta jaminan bahwa perubahan aturan dilakukan secara terukur dan transparan. Ketika prinsip-prinsip tersebut dipertanyakan, kepercayaan pun mudah terkikis.

Tekanan terhadap rupiah juga menunjukkan betapa sensitifnya pasar terhadap sinyal kebijakan. Wacana perubahan regulasi, perbedaan penekanan dalam pernyataan pejabat, hingga ketidakselarasan komunikasi antarotoritas dapat memicu ketidakpastian. Dalam situasi global yang tidak menentu, pasar cenderung mencari kepastian domestik sebagai jangkar. Jika jangkar itu goyah, nilai tukar menjadi salah satu saluran pertama yang bereaksi.

Di titik inilah peran hukum menjadi krusial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen stabilitas ekonomi. Kepastian hukum memberi pesan bahwa negara memiliki arah yang jelas dan komitmen jangka panjang. Pasar menilai bukan hanya kebijakan yang diambil, tetapi juga proses dan dasar hukum yang melandasinya. Ketika proses tersebut dinilai konsisten, tekanan terhadap rupiah dapat diredam meskipun tantangan eksternal tetap ada.

Kepercayaan pasar juga sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Transparansi dalam pengambilan keputusan, koordinasi yang solid antarotoritas, serta komunikasi kebijakan yang tenang dan terukur menjadi prasyarat penting. Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi yang spekulatif atau tidak sinkron justru memperbesar ketidakpastian. Pasar membaca setiap sinyal, termasuk yang tersirat.

Lebih jauh, pelemahan rupiah mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari supremasi hukum. Negara yang mampu menjaga konsistensi hukum cenderung lebih tangguh menghadapi gejolak. Hukum berfungsi sebagai rel yang menjaga kebijakan tetap berada dalam jalur keberlanjutan. Tanpa rel tersebut, kebijakan mudah dipersepsikan sebagai reaktif dan berisiko.

Upaya menjaga stabilitas rupiah, karenanya, tidak cukup dilakukan melalui langkah-langkah jangka pendek, yang dibutuhkan adalah penguatan kepercayaan pasar secara berkelanjutan, salah satunya melalui peneguhan kepastian hukum. Penegakan aturan yang adil, konsisten, dan dapat diprediksi akan memberi sinyal kuat bahwa negara hadir sebagai penjamin stabilitas, bukan sumber ketidakpastian.

Rupiah yang berada di persimpangan hari ini menyampaikan pesan yang jelas. Pasar tidak hanya menilai kekuatan ekonomi, tetapi juga menakar komitmen negara terhadap kepastian hukum. Ketika kepastian itu terjaga, kepercayaan akan tumbuh, dan tekanan terhadap rupiah dapat mereda.

Sebaliknya, jika kepastian hukum terus dipertaruhkan, volatilitas akan menjadi bayangan yang sulit dihindari. Pada akhirnya, menjaga rupiah berarti menjaga kepercayaan. Dan menjaga kepercayaan tidak bisa dilepaskan dari keberanian untuk menegakkan hukum secara konsisten. Di sanalah masa depan stabilitas ekonomi nasional dipertaruhkan.

Tag:  #rupiah #melemah #ketika #kepastian #hukum #menjadi #taruhan #pasar