Kapolri Sigit Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda, Fokus Perlindungan Perempuan, Anak, dan Korban TPPO

- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi melaunching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres. Peresmian ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pelayanan dan perlindungan bagi kelompok rentan di berbagai daerah.

Peluncuran Direktorat PPA-PPO tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan korban berjalan lebih optimal. Fokus utamanya adalah perempuan, anak, serta kelompok rentan yang selama ini kerap menjadi korban kekerasan namun enggan melapor.

Kapolri menegaskan bahwa pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres bertujuan memperkuat layanan hingga ke daerah. Dengan struktur yang lebih dekat ke masyarakat, diharapkan korban mendapatkan pendampingan yang lebih cepat dan menyeluruh.

“Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua ini korban bisa terlayani dengan baik,” kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1).

Sigit menjelaskan bahwa sebelumnya Direktorat PPA-PPO telah lebih dulu dibentuk di tingkat Mabes Polri. Sejak saat itu, jajarannya aktif melakukan sosialisasi untuk mendorong keberanian korban melapor kepada aparat kepolisian.

Upaya sosialisasi tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat merasa aman saat melapor. Kapolri menilai kepercayaan publik menjadi kunci agar korban tidak lagi memendam kasus kekerasan yang dialaminya.

“Kita smapaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi. Karena memang di satu sisi memang menimbulkan traumatik apabila tidak bisa kita berikan pelayanan dan perlindungan dengan baik, dan psikologis yang baik,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan bahwa Direktorat PPA-PPO juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Kerja sama akan dilakukan dengan kementerian, lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk mitra luar negeri.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena kasus kekerasan dan perdagangan orang tidak hanya terjadi di dalam negeri. Banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban People Smuggling setelah tergiur janji pekerjaan melalui jalur tidak resmi.

“Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang alami kekerasan di dalam negeri. Namun di satu sisi banyak terjadi peristiwa People Smuggling yang korbannya warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji pekerjaan, namun jadi korban di luar negeri karena gunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja supaya itu bisa dihindari,” papar Sigit.

Menurut Sigit, kehadiran Direktorat PPA-PPO diharapkan mampu mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Direktorat ini juga berperan memberikan jaminan perlindungan serta memastikan hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri tetap terpenuhi.

Di sisi lain, Kapolri berharap peluncuran Direktorat PPA-PPO menjadi momentum memperkuat komitmen pelayanan publik. Penanganan kasus perempuan, anak, dan kelompok rentan disebut harus dilakukan secara profesional dan berperspektif korban.

“Sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita dorong sehinggga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak terhadap korban People Smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional dan ini juga membuka kesetaraan gender,” tutur Sigit.

Adapun Direktorat PPA-PPO yang diresmikan tersebar di 11 Polda dan 22 Polres. Wilayah tersebut meliputi Polda Metro Jaya dengan sejumlah Polres jajaran, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda NTB, Polda NTT, serta Polda Sulawesi Utara.

Dengan perluasan struktur ini, Polri berharap pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, serta korban perdagangan orang semakin merata. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Tag:  #kapolri #sigit #resmikan #direktorat #polda #fokus #perlindungan #perempuan #anak #korban #tppo