Pemerintah Masif Bagikan Bansos Beras 10 Kg Per Bulan untuk Warga, Jokowi Beberkan Alasannya

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) membangikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun, bantuan tersebut dibagikan Presiden Jokowi di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu, Tangerang Selatan, pada Senin (19/2/2024).

Presiden Jokowi lantas menjelaskan, alasan pemerintah membagikan bantuan sosial (bansos) beras tersebut.

Dikatakan Presiden Jokowi, bantuan beras itu diberikan karena harga beras di Indonesia saat ini kian melonjak.

"Jadi kenapa pemerintah memberikan beras sebulan 10 kilogram. Karena kita tahu harga beras di seluruh negara sekarang naik," ucap Jokowi di kawasan Tandon Ciater, Serpong, Tangerang Selatan, Senin (19/2/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Menurut Presiden Jokowi, kenaikan beras tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan iklim.

Hal tersebutlah yang kemudian menjadikan gagal panen.

"Kenaikan harga beras di dunia terjadi akibat perubahan iklim, sehingga banyak yang mengalami gagal panen," ucap Jokowi.

Akibat perubahan iklim itu, menyebabkan produksi beras berkurang, sehingga harganya mengalami kenaikan.

Maka dari itu, kata Presiden Jokowi, pemerintah memberikan bantuan beras untuk meringankan beban warga.

"Hal ini membuat produksi berkurang hingga mengerek harga beras. Untuk itu, pemerintah mau memberikan bantuan supaya bisa mengurangi beban masyarakat," katanya.

Sebagai informasi, bantuan beras tersebut akan diberikan hingga bulan Juni mendatang, seberat 10 Kg per bulannya.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN nya mencukupi atau tidak. Kalau masih mencukupi kita lanjutkan," kata Presiden Jokowi.

Dijelaskan Presiden Jokowi lagi, kenaikan harga beras itu tak hanya terjadi di Indonesia saja.

Melainkan, di negara lain juga turut merasakan adanya kenaikan harga beras.

"Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh negara," imbuhnya.

Jokowi Klaim Bansos Beras Mampu Kendalikan Harga Beras

Sebelumnya, bansos beras yang dibagikan pemerintah itu dituding menjadi penyebab naiknya harga beras sehingga menjadi langka.

Namun, Presiden Jokowi tidak terima program bansos beras yang masif dijalankan pemerintah sebelum pencoblosan Pilpres 2024 itu dituduh demikian.

"Engga ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali dengan bantuan beras pangan. Tidak ada hubungannya sama sekali," kata Jokowi usai meninjau stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, (15/2/2024).

Sebaliknya, Presiden Jokowi justru mengklaim, bansos pangan yang dilaksanakan pemerintah tersebut mampu mengendalikan harga beras.

"Justru ini yang bisa mengendalikan karena suplainya lewat Bansos ke masyarakat, justru itu menahan harga agar tidak naik."

"Kalau tidak, justru malah melompat. Ini rumus suplai dan demand. Suplainya di berikan dan terdistribusi dengan baik otomatis harga terkendali," katanya.

Presiden Jokowi juga mengatakan, kelangkaan beras premium disebabkan karena masalah suplai.

Di mana, hasil panen beras di beberapa daerah belum masuk ke pasar.

"Ya suplai, suplai itu karena memang panennya belum masuk. Yang dari produksi di panen belum masuk pasar," kata Jokowi.

Namun, yang pasti, kata Presiden Jokowi adalah stok beras sekarang ini melimpah.

Ikappi Minta Pemerintah Buka Data Soal Penyaluran Beras untuk Bansos

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah membuka data jumlah beras yang disalurkan untuk bansos.

Sekretaris Jenderal Ikappi Reynaldi Sarijowan menyoroti mengenai masih tingginya harga beras medium dan premium di pasar.

Sedangkan, pemerintah telah memasok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) ke pasar dan toko ritel selama sepekan.

"Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat dan kami rasa ada beberapa yang memang perlu dikoreksi."

"Karena yang berhak menerima itu, kami akan terus dukung dan support, namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah," ujar Reynaldi saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/2/2024).

Hal tersebutlah yang menjadi alasan agar pemerintah membuka data penerima bansos kepada masyarakat.

Seperti, berapa banyak beras yang digelontorkan untuk bansos dan ada berapa banyak beras yang sudah didistribusi atau disuplai ke pasar-pasar.

"Sebenarnya logika sederhana, jika pemerintah menggelontorkan beras SPHP yang intinya untuk menstabilisasi harga beras tentu di lapangan tidak akan melonjak," terang Reynaldi.

Menurut Reynaldi, di pasar-pasar dan di ritel, harga beras masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Reynaldi kemudian berpendapat, pemberian bansos oleh pemerintah tidak akan menjadi persoalan, apabila penerimanya tepat sasaran.

"Namun jika yang mampu menerima bantuan tersebut ini yang masalah. Maka, kami meminta data itu untuk diberikan kepada publik," tambah Reynaldi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Jokowi Lempar Kaos Hitam dan Jelaskan Alasan Bagi-bagi Beras ke Warga Sejak Jelang Pemilu 2024.

(Tribunnews.com/Rifqah/Dennis Destryawan/Seno Tri) (Wartakotalive.com/Ikhwana Mutuah Mico)

Tag:  #pemerintah #masif #bagikan #bansos #beras #bulan #untuk #warga #jokowi #beberkan #alasannya