Mendagri Klaim Pemerintah Maksimal Tangani Bencana Sumatera, Presiden Berkali-kali ke Lokasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, jumlah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi bencana Sumatera yang melanda tiga provinsi.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).

“Kemudian Bapak Presiden sendiri tercatat lebih kurang hampir 4 kali ke Aceh, 3 kali ke Sumatera Utara, 3 kali ke Sumatera Barat melihat langsung dan mengendalikan langsung,” ujar Tito.

Pada momen-momen itu, Tito menyebut Prabowo telah beberapa kali memimpin rapat di lokasi bencana, salah satunya di Bandara Malikussaleh, Aceh Utara.

Dalam konteks ini, Tito menegaskan, pemerintah telah bekerja sangat keras dalam penanganan bencana Sumatera.

Bahkan, pemerintah memberlakukan penanganan layaknya berstatus bencana nasional.

“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di masa tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja dengan sangat maksimal melakukan mobilisasi nasional. Jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional,” kata Tito.

Sejak Selasa, 25 November, pemerintah mulai melakukan pengerahan kekuatan. Tidak hanya dari tiga provinsi terdampak, ribuan personel TNI dan Polri yang berstatus bantuan kendali operasi (BKO) turut dikerahkan.

Berbagai bantuan juga dikirimkan, mulai dari bahan kebutuhan pokok, peralatan, helikopter, kapal, hingga perahu karet untuk evakuasi dan penyelamatan warga.

Tito menyebut, pada 29 November, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana langsung menuju Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Sejumlah menteri lainnya juga turun ke lapangan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

Seluruh unsur pemerintah dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut, mulai dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Dalam Negeri.

Dalam catatan pemerintah, TNI mengerahkan hampir 40.000 personel, baik pasukan organik maupun BKO. Sebanyak 86 pesawat, terdiri atas pesawat sayap tetap dan helikopter, turut dikerahkan.

Berbagai peralatan juga dikirimkan, seperti jembatan Bailey, tenda, genset, alat berat, ekskavator, hingga perlengkapan logistik lainnya.

Sementara itu, Polri mengerahkan sedikitnya 7.465 personel dari satuan wilayah dan pusat, termasuk enam unit helikopter, dapur lapangan, serta fasilitas pengolahan air bersih.

Alat berat juga didatangkan dari berbagai daerah, termasuk Riau, melalui dukungan kodam dan kepolisian daerah.

TNI dan Polri turut membangun sumur bor, jembatan darurat, serta membantu layanan dapur umum dan kesehatan.

“Demikian juga BNPB dengan jumlah personel dan kekuatannya. Badan SAR Nasional, Kementerian PU ribuan dikerahkan. Kemenhub, Kementerian Kesehatan relawannya saja sudah hampir 4.700 yang berangkat,” kata dia.

“Kementerian Sosial hampir 1.000 Tagana-nya, 648. Kemendikdasmen, KKP, Badan Pusat Statistik, saya mohon maaf kalau ada yang saya enggak sebutkan, banyak sekali. Dan ini memberikan hasil. Setelah lebih dari 40 hari, banyak terjadi perubahan,” tambah dia.

Diberikan sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari menyampaikan laporan terbaru jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 1.189 jiwa berdasarkan pemutakhiran data hingga Senin (12/1/2026).

"Tercatat total korban meninggal dunia mencapai 1.189 jiwa, dengan rincian 550 jiwa di Aceh, 375 jiwa di Sumatera Utara, 231 jiwa di Sumatera Barat," kata Abdul Muhari dalam keterangan pers, Rabu (14/1/2026).

Sementara itu, masih ada 33 jiwa lainnya masih dalam proses identifikasi.

"Bencana ini juga mengakibatkan 141 orang hilang dan memaksa 195.542 jiwa mengungsi," ucapnya.

Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi tertinggi mencapai 67.876 jiwa. Untuk mempercepat langkah pemulihan, pemerintah telah menetapkan status darurat di berbagai daerah.

"Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan di enam daerah di Provinsi Aceh serta transisi darurat di puluhan kabupaten/kota lainnya di ketiga provinsi terdampak," jelasnya.

Tag:  #mendagri #klaim #pemerintah #maksimal #tangani #bencana #sumatera #presiden #berkali #kali #lokasi