Pemerintah Diminta Rumuskan Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan, Stop Eksploitasi SDA

 

- Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menyoroti masih masifnya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan. Ia mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Menurutnya, kebijakan lingkungan tidak boleh dipandang semata sebagai hambatan bagi dunia usaha. Justru, kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

“Kebijakan lingkungan mungkin dianggap membebani dunia usaha dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan memberi manfaat besar bagi perusahaan, masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” kata Marianus kepada wartawan, Minggu (11/1).

Marinus menekankan pentingnya memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi lingkungan yang telah ada. Ia juga mendorong pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran hijau sebagai bagian dari kebijakan strategis pembangunan nasional.

Ia menegaskan, praktik keberlanjutan sejatinya merupakan upaya menjaga daya dukung lingkungan agar tetap dapat dimanfaatkan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sumber daya alam dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa menimbulkan kerusakan permanen.

Legislator PDIP itu menekankan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah terbukti menimbulkan bencana ekologis di berbagai daerah. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, hingga kemanusiaan.

“Dengan penerapan praktik keberlanjutan, perusahaan tidak hanya meningkatkan nilai ekonominya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Marinus juga menyinggung bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menilai bencana tersebut tidak terlepas dari praktik deforestasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam.

Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan dalam disertasinya, meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan telah mengubah cara pandang terhadap nilai perusahaan. Faktor finansial tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kinerja korporasi.

“Nilai perusahaan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnisnya,” ujarnya.

Marinus menjelaskan bahwa hasil uji hubungan kausalitas dalam penelitiannya menunjukkan Sustainability Commitment memiliki pengaruh paling kuat terhadap Company Value. Temuan tersebut menjadi kebaruan utama atau main novelty dalam riset disertasi program doktor Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara yang ia lakukan.

“Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan nilai perusahaan,” bebernya.

Meski demikian, ia menilai penilaian terhadap company value di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh indikator finansial jangka pendek. Aspek keberlanjutan serta Environmental, Social, and Governance (ESG) masih kerap dipersepsikan sebagai beban oleh pelaku usaha dan pasar.

“Kontribusi keberlanjutan terhadap valuasi perusahaan belum sepenuhnya terinternalisasi di pasar modal Indonesia,” pungkasnya.

Tag:  #pemerintah #diminta #rumuskan #kebijakan #lingkungan #berkelanjutan #stop #eksploitasi