Aturan TNI Atasi Terorisme Berpotensi Tumpang Tindih, Wajar Publik Khawatir

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai kekhawatiran masyarakat sipil terhadap rencana pengaturan tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan hal yang wajar.

Menurut Andreas, aturan itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena penanganan terorisme telah memiliki lembaga khusus, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Karena pertama, untuk tugas penanggulangan terorisme ini sudah diatur ada lembaga yang menangani, yakni BNPT sehingga bisa terjadi tumpang tindih dalam penanganan terorisme,” kata Andreas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/1/2026).

Politikus PDI-P itu mengakui bahwa di dalam Undang-Undang TNI telah diatur tugas perbantuan TNI di luar tugas utama pertahanan, melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk mengatasi terorisme.

Namun, Andreas menegaskan bahwa pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan menjadi ranah BNPT.

“UU TNI memang secara umum mengatur mengenai tugas perbantuan TNI selain tugas utama dalam bidang pertahanan, perang. Penugasan perbantuan ini diatur dalam pasal-pasal yang menyangkut Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk mengatasi terorisme,” ujar Andreas.

“Sementara dalam hal pencegahan, penanggulangan dan penindakan terorisme sebagaimana diatur dalam UU Anti Terorisme menjadi ranah penugasan BNPT,” imbuh dia.

Oleh karena itu, Andreas menilai wajar apabila kelompok masyarakat sipil khawatir, apabila Peraturan Presiden (Perpres) mengatur batasan OMSP bagi TNI dalam penanggulangan terorisme terlalu luas.

“Hal yang wajar menjadi kekhawatiran kelompok civil society, apabila Peraturan Presiden mengatur terlalu luas batasan OMSP bagi TNI untuk penanggulangan terorisme,” ucap Andreas.

Selain potensi tumpang tindih kewenangan, dia juga menilai perluasan tugas TNI berisiko menimbulkan multi tafsir penugasan di ranah sipil.

“Kedua, perluasan tugas bagi TNI ini juga bisa menimbulkan multi tafsir penugasan TNI dalam ranah sipil,” ucap dia.

Andreas pun mengingatkan bahwa kritik dari masyarakat sipil adalah hak yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Pemerintah, kata dia, justru perlu mengapresiasi sikap kritis terhadap rencana kebijakan tersebut.

“Memang Perpres tersebut belum ditanda tangani oleh Presiden, tetapi kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kebijakan yang keliru dalam mengimplementasikan UU tentu tidak ada salahnya,” kata Andreas.

“Justru kita patut berterima kasih kepada masyarakat sipil yang mengingatkan potensi terjadinya pelanggaran UU, sebelum itu terjadi,” ujar dia.

TNI dilibatkan atasi terorisme

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil menolak draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang disebut telah beredar di publik.

Koalisi terdiri dari YLBHI, Imparsial, PBHI, Centra Inisiatif, Human Right Watch Group, KontraS, dan Amnesty Internasional Indonesia.

“Koalisi menilai draf Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini bermasalah secara formal dan materiil,” kata Koalisi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/1/2026),

Koalisi menilai, secara formal pelibatan TNI seharusnya diatur melalui undang-undang, bukan Perpres, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI.

Sementara secara materiil, Koalisi menilai kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas berpotensi membahayakan demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

“Rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme,” ujar Koalisi.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dokumen yang beredar di publik bukan Peraturan Presiden, melainkan Surat Presiden (Surpres) sebagai dasar pembahasan.

“Surpres, baru Surpres itu. Ya surpres itu kan formal ya, biasanya formal untuk coba dibahas, kan begitu,” kata Prasetyo di Istana Negara, Kamis (8/1/2026).

Prasetyo membeberkan, pengaturan peran TNI itu belum mengikat karena belum ditetapkan.

Pihaknya terbuka atas berbagai usulan agar aturan dapat disempurnakan.

Dia pun meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun berspekulasi terhadap kebijakan yang belum diteken tersebut.

“Kenapa sih, cara berpikirnya kita itu selalu nanti akan begini, substansinya itu, lho. Jadi marilah kita belajar sesuatu itu jangan selalu nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini gimana. Enggak ketemu nanti inti masalahnya,” ucap Prasetyo.

Dia menyatakan, pemerintah tidak akan serta-merta memberlakukan peran penanggulangan terorisme kepada TNI, melainkan hanya pada kondisi tertentu.

"Misalnya ya, dalam konteks itu kan pastilah akan diberlakukan pada kondisi dan titik tertentu, kan begitu lho," beber Prasetyo.

Tag:  #aturan #atasi #terorisme #berpotensi #tumpang #tindih #wajar #publik #khawatir