Kritikus Media Sosial dan Pengamat Ekonomi Sentil Kinerja Erick Thohir Selama Pimpin Kementerian BUMN

 Menteri BUMN Erick Thohir dinilai belum bisa memberikan kinerja terbaiknya selama menjabat di kementerian yang diemban. Hal ini diungkapkan oleh Kritikus Media Sosial, Agustinus Edy Kristianto.

Agustinus mengungkapkan, undang-undang BUMN telah diintegrasikan dengan undang-undang cipta kerja (Ciptaker) yang secara jelas menyebutkan maksud dan tujuan BUMN. Ia merinci, di pasal 2 undang-undang tersebut terdapat sekitar lima atau enam tujuan utama yang harus dipenuhi. Jika tujuan-tujuan ini tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, kata Agustinus, maka bisa dikatakan bahwa Erick Thohir telah gagal.

Salah satu tujuan yang paling ditekankan Agustinus adalah bahwa BUMN seharusnya bertugas membantu masyarakat miskin dan koperasi yang berasal dari golongan ekonomi lemah.

"Makanya ketika dalam kasus GoTo, argumen saya simpel. Anda membantu orang kaya, berarti melanggar undang-undang. Begitu juga di kasus PT Rekind. Dia membantu pengusaha yang tidak lemah dengan penghapusan utang," kata dia dalam Diskusi Media dengan Tema Evaluasi Kinerja Menteri BUMN Jokowi-Ma'ruf yang diselenggarakan Sinergi Kawal BUMN di Jakarta, lewat keterangan tertulis yang diterima.

Agustinus mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakadilan dalam penanganan kasus investasi BUMN. "Yang paling akhir, kita lihat Taspen saja yang nilainya Rp 1 triliun, dalam tanda petik hanya, investasi Rp 1 triliun, itu diusut KPK. Sementara yang Rp 6,4 triliun mana?" ujar dia.

Dia menyebutkan, investasi sebesar Rp 6,4 triliun dalam Telekomsel di GoTo perlu diusut, dan dirinya telah memberikan klarifikasi sebagai narasumber dalam forum Panja Komisi VI DPR terkait dugaan penyimpangan tersebut.

"Saya sudah bicara di panja komisi 6 DPR tentang dugaan adanya penyimpangan dalam ini. Yang saya minta adalah, setelah rapat itu, agar masing-masing argumen dibuka saja. Namun, saya merasa tidak etis untuk membahas hal yang tertutup," tambah dia.

Agustinus menuntut agar semua kasus diusut tuntas, tanpa memandang kedekatan pribadi, dan berharap agar keadilan dapat ditegakkan. "Jangan karena ada satu kasus yang diproses secara kencang dan diumumkan secara meriah, sementara kasus lain yang diduga melibatkan orang dekat diabaikan," kata dia.

"Negara ini kan milik semua, bukan milik segelintir orang aja," tegas dia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak dalam permainan kekuasaan, melainkan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu bukti Erick Thohir gagal mengelola BUMN dari kaca matanya yakni kondisi masyarakat yang semakin tertekan secara ekonomi akibat meningkatnya utang melalui pinjaman online (pinjol).

Padahal, kata dia, BUMN punya peran penting untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga masyarakat tidak terjebak dalam pemasalahan ekonomi.

"Pinjol begitu naik. Coba teman-teman bayangin tahun lalu pinjol Rp 54 triliun, kemarin angka yang keluar dari OJK Rp 74 triliun. Gila nggak? Enam bulan Rp 27 triliun sendiri," kata dia.

"Orang bilang daya beli kita bagus, pendidikan naik, kita masih bisa bayar. Tapi, lihat pinjolnya berapa," kata eks Komisaris PT Pupuk Indonesia ini.

Yanuar menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi ini agar kesejahteraan rakyat dapat terjaga. "Anda boleh saja di atas sibuk dengan kekuasaan, tapi lihatlah di bawah. Kelas menengah mulai menggerogoti tabungan, kelas bawah bergantung pada pinjol, sementara bantuan sosial hanya menjadi solusi sementara," pungkas dia.

Tag:  #kritikus #media #sosial #pengamat #ekonomi #sentil #kinerja #erick #thohir #selama #pimpin #kementerian #bumn