Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas

Baca 10 detik

• MABT Ketapang menolak tegas aksi anarkis dan kekerasan yang terjadi baru-baru ini melibatkan aparat keamanan setempat.
• Ketua MABT, Susilo Aheng, mendesak penegakan hukum yang profesional untuk menyelesaikan persoalan secara adil dan transparan.
• MABT mengimbau masyarakat tidak mengaitkan insiden tersebut secara keliru dengan komunitas Tionghoa lokal secara umum.

Insiden dugaan penyerangan terhadap petugas keamanan dan anggota TNI di kawasan pertambangan emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memicu perhatian berbagai pihak, termasuk otoritas keimigrasian dan tokoh masyarakat Tionghoa setempat.

Kepala Kantor Imigrasi Ketapang, Benny Septiyadi, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan menyusul peristiwa yang melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China tersebut.

Imigrasi, kata dia, saat ini masih melakukan pendalaman bersama aparat penegak hukum (APH) sambil menunggu hasil penanganan dari TNI dan Polri.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan aparat keamanan. Saat ini masih dilakukan pendalaman bersama APH. Untuk penanganan pidananya, itu menjadi kewenangan Polri karena peristiwa ini menyangkut pelanggaran ketertiban umum,” ujar Benny kepada Suara Ketapang, Senin (15/12/2025).

Berdasarkan data Imigrasi Ketapang, terdapat 30 TKA asal China yang tercatat bekerja di PT SRM. Mayoritas memegang izin tinggal terbatas (ITAS) dengan masa berlaku sekitar satu tahun, meski ada pula yang hanya enam hingga tujuh bulan, menyesuaikan kebutuhan kerja perusahaan.

“Rata-rata izin tinggal terbatasnya satu tahun, tergantung RPTKA. Ada juga yang enam bulan atau tujuh bulan, menyesuaikan kebutuhan kerja,” jelasnya.

Benny menegaskan, secara administratif keberadaan para WNA tersebut sejauh ini sesuai dengan izin keimigrasian yang dimiliki. Namun, Imigrasi masih mendalami pihak-pihak yang terlibat langsung dalam insiden penyerangan.

“Yang melakukan penyerangan itu siapa, yang mana, ini yang masih kami dalami,” katanya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (14/12/2025) sore di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi. Sebanyak 15 WNA asal China diduga terlibat dalam aksi penyerangan terhadap petugas keamanan PT SRM, yang juga melibatkan lima anggota TNI yang tengah melaksanakan latihan dasar satuan (LDS) di sekitar lokasi tambang.

Chief Security PT SRM, Imran Kurniawan, membenarkan insiden tersebut. Ia menyebut kejadian bermula saat petugas keamanan mendeteksi aktivitas penerbangan drone di area perusahaan sekitar pukul 15.30 WIB. Upaya pengejaran terhadap operator drone kemudian dilakukan bersama anggota TNI.

Sekitar 300 meter dari pintu masuk kawasan tambang, petugas menemukan empat WNA yang diduga menerbangkan drone. Situasi berubah tegang ketika sebelas WNA lainnya tiba di lokasi dan diduga melakukan penyerangan.

“Mereka membawa senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum. Karena kalah jumlah dan untuk menghindari benturan lebih lanjut, petugas langsung menyelamatkan diri ke dalam area perusahaan,” kata Imran.

Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan mengalami kerusakan berat. “Dalam kejadian itu, satu unit mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan mengalami kerusakan berat akibat aksi penyerangan oleh WN China,” ujar Imran.

Pihak perusahaan juga telah mengamankan satu bilah senjata tajam yang diduga digunakan dalam insiden tersebut sebagai barang bukti. Hingga kini, motif penerbangan drone maupun aksi penyerangan masih belum diketahui.

Kapolsek Tumbang Titi, Iptu Made Adyana, membenarkan adanya insiden tersebut. Meski demikian, ia menyatakan bahwa hingga Minggu malam belum ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian.

“Belum ada laporan resmi. Namun, situasi saat ini sudah kondusif,” ujar Made Adyana. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pendalaman awal, sementara pihak perusahaan masih berkoordinasi dengan tim kuasa hukum terkait langkah hukum selanjutnya.

Di tengah situasi tersebut, Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kabupaten Ketapang, Susilo Aheng, menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk aksi anarkis.

Ia menilai, kekerasan dalam bentuk apa pun, terlebih yang menyasar aparat keamanan hingga melibatkan anggota TNI, tidak dapat dibenarkan.

“Kami menolak segala bentuk anarkisme. Sampai aparat TNI saja diserang, ini sudah menyangkut harga diri bangsa kita,” tegas Aheng, Senin (15/12/2025).

Aheng berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional dalam menangani kasus tersebut. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa proses hukum akan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami berharap aparat yang berwenang bertindak tegas. Saya yakin aparat pasti akan bertindak dan menyikapi persoalan ini dengan serius,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Harapan kita, peristiwa seperti ini jangan sampai terulang kembali,” katanya.

Aheng juga mengimbau masyarakat agar tidak menarik persoalan ini ke ranah sentimen etnis. Ia menegaskan bahwa komunitas Tionghoa Indonesia tidak bisa disamakan dengan WNA asal China yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami sebagai warga Tionghoa Indonesia tidak sama dengan WNA asal China. Jangan sampai muncul asumsi yang keliru, karena dikhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang justru memperkeruh suasana dengan isu ini,” jelasnya.

Tag:  #majelis #adat #budaya #tionghoa #buka #suara #soal #penyerangan #china #kawasan #tambang #emas