TNI Kantongi Sejumlah Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

- Markas Besar (Mabes) TNI mengungkapkan telah mengantongi sejumlah nama jenderal bintang tiga calon komandan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza.

Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, penetapan komandan pasukan tersebut masih menunggu keputusan pemerintah.

"TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa," kata Freddy, dikutip dari Antaranews, Selasa (25/11/2025).

Saat ditanya perihal asal matra para calon komandan pasukan tersebut, Freddy enggan menjelaskan. Dia hanya memastikan pimpinan pasukan tersebut adalah Jenderal Bintang 3 TNI.

"Yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme,” ujarnya.

Kriteria Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

Sebelumnya, Freddy mengungkapkan kriteria komandan pasukan perdamaian Gaza, yakni harus memiliki pengalaman melakukan operasi gabungan.

Kriteria kedua dan ketiga adalah harus punya pengalaman penugasan internasional atau pendidikan luar negeri, dan memiliki pemahaman operasi perdamaian.

“Pengalaman operasi gabungan TNI, pengalaman penugasan internasional atau pendidikan luar negeri, dan pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian,” kata Freddy saat dikonfirmasi, Selasa.

Terkait kriteria tersebut, Freddy menjelaskan, perwira tinggi (pati) bintang tiga akhirnya dipilih karena menjadi pasukan perdamaian termasuk skala operasi besar yang melibatkan tiga brigade komposit, yakni Batalyon Kesehatan (Yonkes), Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur), dan Batalyon Bantuan.

Kriteria keempat, komandan pasukan perdamaian Gaza harus memiliki kemampuan diplomasi militer dan komunikasi strategis.

Sebab, menurut Kapuspen, tugas memimpin pasukan tersebut memiliki kompleksitas tugas yang mencakup aspek kemanusiaan, rekonstruksi, kesehatan, dan perlindungan warga, serta kebutuhan koordinasi intensif dengan PBB dan aktor internasional.

Saat memimpin pasukan, jenderal bintang tiga ini akan berkedudukan sebagai Force Commander yang memimpin seluruh unsur kontingen Indonesia dalam misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian.

“Tugas utamanya meliputi, mengendalikan operasi seluruh elemen di tiga brigade komposit, mengatur koordinasi dengan PBB, negara-negara kontributor pasukan, serta otoritas setempat,” ujar Freddy.

Komandan Pasukan Jenderal Bintang 3

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa pasukan perdamaian yang hendak dikirim ke Gaza, Palestina, akan dipimpin oleh jenderal bintang tiga.

Hal tersebut disampaikan Agus usai menghadiri rapat secara tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Komisi II DPR pada Selasa, 24 November 2025.

“Kemudian rencana nanti dipimpin oleh jenderal bintang tiga,” ujar Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Kendati demikian, Agus belum mengumumkan sosok jenderal bintang tiga tersebut.

Hingga kini, proses seleksi prajurit untuk pasukan perdamaian di Gaza masih berlangsung.

Di bawah kepemimpinan jenderal bintang tiga itu nantinya akan dibentuk tiga brigade komposit, yaitu Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan.

“Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua kapal rumah sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut,” kata Panglima TNI.

DK PBB Setujui Usulan Donald Trump

Sebelumnya diberitakan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza.

Resolusi yang diajukan AS mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza, menyetujui pembentukan otoritas transisi di bawah pengawasan pemerintahan Trump, serta membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan.

Melalui resolusi ini juga diatur mengenai pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi yang akan dipimpin Trump, namun struktur lengkapnya belum dibentuk.

Kemudian, Mandat luas diberikan kepada pasukan stabilisasi internasional untuk mengawasi perbatasan, menjaga keamanan, dan melaksanakan demiliterisasi, dengan otorisasi yang berlaku hingga akhir 2027.

Tag:  #kantongi #sejumlah #kandidat #komandan #pasukan #perdamaian #gaza