Jeda Perang di Gaza, Ormas Islam Indonesia Mengawal Perdamaian...

- Gencatan senjata di Gaza telah mendekati satu bulan sejak diberlakukan. Namun, jeda perang yang seharusnya menjadi ruang bernapas bagi penduduk Palestina ternyata belum sepenuhnya terbebas dari intimidasi.

Di sejumlah titik, warga masih melaporkan ulah provokatif pasukan Israel, seperti tembakan selingan, rudal kecil, hingga manuver bersenjata. Ketegangan belum benar-benar surut.

Meski begitu, pengumuman gencatan senjata oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (9/10/2025) tetap menjadi garis tipis harapan bagi warga Gaza.

Jeda ini menjadi kesempatan langka bagi masyarakat untuk mulai merebut kembali sedikit ruang kehidupan normal yang bertahun-tahun dirampas perang.

Salah satunya adalah mengembalikan anak-anak ke sekolah.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan proses pembelajaran mulai dibuka kembali secara bertahap.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan, lebih dari 25.000 siswa bersekolah di ruang belajar sementara yang dikelola UNRWA, sedangkan sekitar 300.000 siswa lainnya akan mengikuti pembelajaran secara daring.

Di Sekolah Al Hassaina, wilayah barat Nuseirat, Jalur Gaza tengah, kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung pada Sabtu (1/11/2025). Namun, prosesnya masih terkendala keterbatasan ruang kelas dan fasilitas.

“Saya sekarang kelas enam, tetapi saya kehilangan dua tahun sekolah karena pengungsian dan perang,” kata Warda Radwan, siswi berusia 11 tahun, kepada AFP.

Sekolah Al Hassaina sebelumnya digunakan sebagai tempat pengungsian selama perang dua tahun terakhir.

Seperti banyak fasilitas UNRWA lainnya, gedung sekolah ini menjadi rumah sementara bagi puluhan keluarga. Sisa-sisa kehadiran mereka masih tampak, di antaranya jemuran yang membentang di sepanjang tiga lantai bangunan.

Dunia memberikan pandangan positif atas kemajuan perdamaian di Gaza, termasuk Indonesia yang memiliki sejarah kental dengan bangsa Palestina.

Selain aktivitas sekolah yang dimulai, ribuan pengungsi akibat perang berkepanjangan juga kembali ke daerah mereka masing-masing.

Indonesia, dalam proses ini, masih terus mendukung kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Gelombang dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga ormas-ormas Islam.

Indonesia jaga perdamaian di Gaza

Kompas TV, AP/US Network Pool Prabowo dan Trump berbincang usai KTT Perdamaian soal Gaza di Mesir.

Salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian di Gaza pernah diungkapkan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2025).

Saat itu, Prabowo mengatakan siap mengirim 20.000 prajurit TNI untuk membantu pengamankan proses perdamaian di Gaza.

"Jika dan ketika Dewan Keamanan PBB dan majelis besar ini memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih putra-putri kami untuk membantu mengamankan perdamaian di Gaza atau di tempat lain," katanya.

Janji Prabowo tersebut kini menunggu mandat dari PBB. Kementerian Pertahanan RI menegaskan, Indonesia siap jika mandat tersebut sudah didapat.

"Pada prinsipnya kita siap," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas saat ditemui di kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

"Hanya, selagi belum ada mandat PBB ataupun izin dari negara tuan rumah, tentunya kita tidak bisa mengirimkan secara sepihak,” imbuh Frega.

Ia menjelaskan, dalam konteks operasi pemeliharaan perdamaian, keputusan pengiriman pasukan berada di bawah kewenangan PBB dan persetujuan negara yang bersangkutan.

Namun demikian, Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai Indonesia tidak perlu menunggu mandat dari PBB untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

"Banyak yang mengatakan kita harus mendapatkan mandat dari PBB. Saya berpandangan bahwa kita tidak perlu mendapatkan mandat dari PBB karena ISF (Pasukan Stabilisasi Internasional) ini tidak dalam skema yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Hikmahanto.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antarnegara yang memiliki kesamaan tujuan kemanusiaan.

Pasukan perdamaian yang direncanakan itu bisa dibentuk melalui koalisi sukarela, seperti yang pernah dilakukan sejumlah negara dalam operasi kemanusiaan internasional.

“Ini hampir sama-sama seperti coalition of the willing. Jadi, negara-negara yang memang pada waktu Trump mengajukan 20 poin proposal, itu punya 7 poin. Dan ide saya adalah kalau kita menyumbang sampai 20.000, bagaimana dijanjikan oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Dalam pandangannya, keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian di Gaza sejalan dengan amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi.

“Wajar dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita bahwa kita harus menghapuskan yang namanya penjajahan di muka bumi," tutur Hikmahanto.

Memperkuat jalur diplomasi

Selain siap mengirim pasukan menjaga damai bertahan lama di Holi Land, Indonesia juga terus memperjuangkan lewat jalur diplomasi.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri di Istanbul, Turki, 3 November 2025.

Menlu Sugiono menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya perdamaian yang konkret, sesuai dengan butir-butir proposal damai dan kesepakatan yang telah diambil bersama pada pertemuan di Sharm El Sheikh.

“Kami mendukung langkah nyata menuju perdamaian, namun pelaksanaannya harus berada di bawah mandat resmi PBB atau mekanisme lain yang sah. Kejelasan mandat sangat penting agar proses ini memiliki legitimasi dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memastikan inisiatif perdamaian berjalan selaras dengan tujuan mewujudkan solusi dua negara dan mendukung masa depan rakyat Palestina.

Gerakan organisasi masyarakat Indonesia mendukung Palestina

Tak hanya pemerintah, sipil di Indonesia juga kompak memberikan dukungan agar perdamaian di Gaza bisa terpelihara lebih lama.

Muhammadiyah misalnya, selain aktif menyalurkan bantuan lewat Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LazisMU), dukungan moril juga dinyatakan oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Pria yang akrab disapa Buya Anwar ini mengatakan, semua orang bergembira dengan kondisi damai di Gaza. Hanya saja perlu ada ketegasan agar Gaza tak lagi menjadi bulan-bulanan tentara zionis.

"Jika kondisi di Gaza semakin membaik kita tentu senang dan gembira. Cuma sampai kapan hal ini akan berlangsung?" katanya.

Buya Anwar mengatakan, Israel bisa saja tiba-tiba merusak suasana damai tersebut karena faktanya serangan masih terus terjadi.

"Muhammadiyah tentu saja berharap suasana di Timur Tengah kedepan semakin membaik. Untuk itu Muhammadiyah berharap agar Israel mengakui kemerdekaan Palestina dan memberikan serta mengembalikan hak-hak rakyat Palestina. Sebab melalui cara itulah yang namanya perdamaian di timur tengah akan bisa terwujud," katanya.

Sambutan baik dari PBNU

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla mengatakan, bentuk konkret atas perjuangan kemanusiaan di Gaza adalah menghentikan dengan segera konflik bersenjata yang ada di Gaza.

"Dan itu berhasil dicapai oleh insiatif Presiden AS Donald Trump dan beberapa dengan Arab," katanya.

Pria yang akrab disapa Gus Ulil mengatakan, langkah awal terkait penghentian perang ini adalah langkah yang baik yang bisa berkembang menuju perdamaian sejati.

Dalam konteks Indonesia, perdamaian yang bisa dituju yakni solusi dua negara atau two state solution antara Palestina dan Israel.

"Nah dengan inisiatif Trump ini harapan untuk two state solution itu hidup kembali Meskipun Trump sendiri belum memberikan komentar apapun soal two state solution ini," imbuhnya.

"Meskipun apa namanya penembakan oleh pasukan Israel kepada warga Palestina masih berlangsung sampai hari-hari ini Tapi secara resmi perang di Gaza sudah berhenti Itu bagi saya suatu kemajuan, jadi saya senang dengan perkembangan ini," kata dia.

MUI akan berikan rekomendasi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rumpun organisasi masyarakat Islam juga turut memberikan pandangan bahkan kajian yang komperhensif untuk mempertahankan perdamaian di Gaza.

Ketua MUI bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi mengatakan, isu Palestina ini akan dibahas pada Musyawarah Nasional MUI yang akan diselenggarakan 20-23 November 2025.

"Terkait Palestina ini termasuk dalam bahasan (Munas) kami, termasuk yang paling komperhensif dalam bentuk rekomendasi," katanya.

Beragam aspek akan dibahas, baik dari sisi rakyat Palestina, kemudian kebijakan dari Israel dan Amerika Serikat.

Secara garis besar, MUI akan mendukung konsistensi pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia dalam mukadimah UUD 1945 jelas anti terhadap penjajahan, anti genosida, pro kemerdekaan negara manapun," katanya.

Hal senada disampaikan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan. Buya Amirsyah sapaan akrabnya menyebut semua ormas di Indonesia bersama filantropi terus menghimpun kekuatan untuk memberikan pembiayaan dan bantuan terhadap Palestina.

"Ini bentuk konkret," katanya.

Tag:  #jeda #perang #gaza #ormas #islam #indonesia #mengawal #perdamaian