Kubu Laras Sebut Jaksa Berkhotbah Moral, Gagal Paham Feminist Legal Theory dan Unsur Mens Rea

Baca 10 detik

• Tim kuasa hukum Laras Faizati Khairunnisa menilai replik JPU pada sidang 7 Januari 2026 gagal menjawab substansi pembelaan.
• Jaksa dianggap keliru memahami Feminist Legal Theory serta menyederhanakan unsur mens rea dan kesetaraan hukum.
• JPU tetap menuntut hukuman satu tahun penjara bagi Laras atas dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025.

Tim penasihat hukum terdakwa kasus dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025, Laras Faizati Khairunnisa, menilai replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menjawab substansi pembelaan yang mereka ajukan.

Usai sidang replik pada Rabu (7/1/2026), kuasa hukum Laras menyebut jaksa justru bergeser dari pembuktian hukum ke penilaian moral, serta gagal memahami pendekatan Feminist Legal Theory (FLT) dan analisis unsur mens rea.

Pengacara Laras, Said Niam, menyatakan replik jaksa tidak cukup kuat untuk merespons pleidoi yang disampaikan sebelumnya. Ia bahkan mengaku timnya sempat mempertimbangkan apakah duplik masih diperlukan, melihat minimnya substansi tanggapan jaksa.

“Kalau kami melihatnya memang enggak cukup substansial. Replik jaksa itu hanya menanggapi soal feminist legal theory dan equality before the law, tapi justru keliru memahami konsepnya,” kata Said kepada wartawan.

Menurut Said, jaksa keliru memaknai asas persamaan di hadapan hukum dengan menyederhanakannya pada kondisi fisik atau mental semata.

Padahal, dalam berbagai teori hukum modern, perempuan juga diakui sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan khusus secara materiil ketika berhadapan dengan hukum.

“Perempuan itu jelas masuk kategori kelompok rentan. Itu bukan pendapat kami, tapi sudah diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum, dan itu kami kutip dalam pleidoi,” ujarnya.

Said menilai aneh ketika jaksa mempertanyakan posisi Laras sebagai perempuan dewasa dan berpendidikan tinggi, seolah hal itu meniadakan perlindungan hukum yang justru dijamin oleh Peraturan Mahkamah Agung.

Kritik serupa disampaikan pengacara Laras lainnya, Uli Arta Pangaribuan. Ia menilai jaksa gagal memahami inti pembelaan, terutama yang berkaitan dengan Feminist Legal Theory yang telah direduksi menjadi kebijakan konkret melalui Perma.

“Kalau jaksa paham Perma Nomor 3 Tahun 2017, seharusnya dia tidak mempertanyakan posisi perempuan dalam berhadapan dengan hukum,” kata Uli.

Menurut Uli, replik jaksa justru mengulang hal-hal yang sudah dijawab secara rinci dalam pleidoi, sementara aspek paling krusial—yakni pembuktian unsur pasal dan relevansi tuntutan pidana—tidak disentuh secara memadai.

“Yang seharusnya direspons itu pasal dan tuntutannya. Itu malah enggak muncul,” ujarnya.

Sementara itu, pengacara Laras lainnya, Markus Lettang, menyoroti cara jaksa membangun dalil mens rea atau niat jahat. Markus menilai jaksa terlalu menyederhanakan unsur kesengajaan hanya dengan mengaitkannya pada latar belakang pendidikan Laras.

“Jaksa seolah menyimpulkan bahwa karena Laras berpendidikan, maka otomatis dia tahu dan menghendaki semua unsur tindak pidana. Itu lompat logika,” ujar Markus.

Markus menegaskan, dalam hukum pidana, analisis mens rea harus dilihat secara utuh melalui rangkaian pre-factum, factum, dan post-factum. Ia menyebut seluruh rangkaian fakta persidangan justru menunjukkan Laras tidak memiliki niat untuk menghasut.

“Dari sebelum, saat, dan setelah peristiwa, Laras konsisten menjelaskan konteks kemanusiaan dan emosional dari unggahannya. Itu semua sudah kami uraikan di pleidoi,” katanya.

Menurut Markus, jaksa sama sekali tidak mengurai bagaimana unsur kesengajaan itu terbentuk, selain asumsi bahwa pendidikan tinggi otomatis melahirkan niat jahat.

“Padahal kesetaraan di hadapan hukum itu bukan kesetaraan formal. Keadilan justru tercapai ketika pengalaman pribadi seseorang—termasuk pengalaman perempuan—dipertimbangkan,” ujarnya.

Pernyataan tim kuasa hukum ini muncul setelah Jaksa Penuntut Umum dalam sidang replik tetap bersikukuh meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Laras. Jaksa menolak seluruh nota pembelaan dan menilai Laras terbukti melakukan penghasutan sebagaimana Pasal 161 ayat (1) KUHP.

Jaksa juga menolak dalih kebebasan berekspresi dan menyebut penggunaan bahasa Inggris dalam unggahan media sosial Laras tidak menghilangkan unsur kesengajaan.

Menurut jaksa, anggapan bahwa publik Indonesia tidak memahami bahasa Inggris adalah keliru dan berbahaya jika dijadikan pembenaran hukum.

Sidang replik ini merupakan lanjutan dari pembacaan pledoi Laras pada Senin (5/1/2026) lalu yang berlangsung dalam suasana emosional.

Dalam pleidoinya, Laras menegaskan unggahan Instagram Story yang dipersoalkan jaksa merupakan luapan duka, kemarahan, dan kekecewaan atas tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda duplik dari pihak penasihat hukum sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan pada 15 Januari 2026.

Tag:  #kubu #laras #sebut #jaksa #berkhotbah #moral #gagal #paham #feminist #legal #theory #unsur #mens