DPR Segera Bahas RUU Jabatan Hakim untuk Akomodir Tuntutan Peningkatan Kesejahteraan

  Anggota DPR RI fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh memastikan akan mengawal peningkatan kesejahteraan hakim, usai menyusul aksi cuti massal hakim se-Indonesia karena menuntut kenaikan gaji. Ia mengamini, kondisi hakim di berbagai daerah cukup memprihatinkan.   “Para hakim ini sudah bertahan untuk menerima keterbatasan kondisi, tapi memang keadaan mereka cukup memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari Pemerintah. Bertahun-tahun mereka menunggu adanya peningkatan kesejahteraan, tapi belum ada perhatian juga,” kata Pangeran kepada wartawan, Rabu (9/10).   Hal ini diketahui setelah DPR RI menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di ruang Komisi III, pada Selasa (8/10) kemarin. Mereka menuntut kenaikan gaji dan tunjangan hakim setelah tidak mengalami peningkatan selama 12 tahun terakhir.  

  Ia menegaskan, RUU Jabatan Hakim akan kembali dibahas untuk mengakomodir tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim. Pasalnya, DPR periode 2019-2024 juga mendorong Pemerintah agar merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak-hak keuangan dan fasilitas hakim.   "Gaji hakim saat ini dianggap tidak layak dan jauh di bawah standar gaji profesi hakim di Asia Tenggara. Hakim harus mendapatkan kelayakan dan kehormatan agar tidak mudah tergoda dengan aksi suap menyuap di dunia hukum," tegas Pangeran.   "Seharusnya memang ada perhatian lebih untuk para hakim, terutama menyangkut fasilitas bagi hakim yang bertugas di daerah terpencil. Tapi nyatanya memang selama ini kondisi hakim kita kurang diperhatikan,” imbuh Pangeran.  

  Disisi lain, Pangeran juga mengapresiasi komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait kesejahteraan hakim. Komitmen itu disampaikan Prabowo saat ditelepon oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi perwakilan hakim.   "Saya mengapresiasi komitmen Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto yang dengan tegas mengutarakan akan memperbaiki kesejahteraan hakim. Tentunya kami di DPR siap mengawal hal tersebut,” pungkas Pangeran.   

Tag:  #segera #bahas #jabatan #hakim #untuk #akomodir #tuntutan #peningkatan #kesejahteraan