PDI-P Bantah Instruksi Penundaan Retreat karena Penahanan Hasto

- PDI-P menyebutkan instruksi bagi kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut retreat di Magelang, bukan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya memang menganggap kasus hukum yang menjerat Hasto bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan partai.

"Dalam pandangan hukum dan politik DPP PDI Perjuangan, masalah yang dihadapi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto adalah masalah yang menimpa PDI Perjuangan. Karena jabatan yang melekat dalam diri beliau sebagai Sekjen partai, tentu penahanan ini menjadi masalah serius bagi kami," ujar Basarah dalam konferensi pers di kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025) malam.

Meski demikian, Basarah menegaskan bahwa penundaan keikutsertaan kepala daerah dalam retreat bukan diputuskan karena persoalan tersebut.

Menurut dia, DPP PDI-P belum mendapatkan informasi lengkap mengenai kegiatan retreat yang diselenggarakan.

Hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan partai dalam memberikan instruksi kepada kepala daerahnya.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya, tetapi sampai dengan menjelang kegiatan retreat, DPP PDI Perjuangan sebagai induk organisasi para kepala daerah dari PDI Perjuangan belum mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai kegiatan yang dimaksud,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa kepala daerah yang berasal dari PDI-P merupakan bagian dari pilar eksekutif partai.

Oleh karena itu, keputusan terkait keikutsertaan mereka dalam program semacam ini perlu didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai tujuan dan manfaatnya.

Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan bahwa hanya beberapa hari sebelum rencana pelaksanaan retreat, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah mengumpulkan kepala daerah terpilih dalam sebuah forum internal.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 18 Februari 2025 itu, Megawati memberikan pembekalan kepada para kepala daerah terkait tugas dan tanggung jawab mereka setelah dilantik.

“Bagaimana setelah beliau-beliau itu dilantik oleh Presiden dapat menunaikan janji-janji partai kepada rakyat melalui jabatan kepala daerah yang mereka emban. Itu kita lakukan dalam kegiatan pengkaderan atau kegiatan tertutup yang dilakukan oleh Megawati,” kata Basarah.

Diberitakan sebelumnya, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025).

Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.

Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” sambungnya.

Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui tetap mengikuti retreat di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025.

Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam retreat di Magelang.

Tag:  #bantah #instruksi #penundaan #retreat #karena #penahanan #hasto