Sosok MH Tersangka Gratifikasi Ditjen Pajak, Pernah Terseret Kasus Suap Restitusi Pajak Mobil Mewah

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapakan tersangka tunggal dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sosok tersangka tersebut diketahui berinisial MH.

Dia sempat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

MH dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pihak Imigrasi juga telah mencegah MH bepergian ke luar negeri, sebagaimana permintaan KPK.

MH dicegah bepergian selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 19 Februari 2025.

Sebelum menjadi tersangka kasus gratifikasi di Ditjen Pajak ini, MH diketahui sempat terseret juga dalam pusara kasus suap restitusi pajak mobil mewah PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun 2015 dan 2016 silam.

Di mana, kasus tersebut salah satunya menjerat mantan Kepala Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) 3 DKI Jakarta, Yul Dirga.

MH pun pernah dihadirkan dalam persidangan Yul Dirga, tetapi dia membantah pernah meminta dan menerima uang R0150 juta dari Yul Dirga.

Uang tersebut diklaim sebagai bantuan dana sponsor untuk acara fashion show anak dari MH.

Tak hanya itu, MH juga sempat disebut menerima bagian dari total Rp6 miliar yang diterima mantan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno.

Uang tersebut dari terpidana Country Director PT EK Prima (EKP) Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan. 

Dalam perkara itu, Handang sebelumnya didakwa menerima uang 148.500 dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp1,9 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

KPK Panggil 3 Saksi Usut Kasus Gratifikasi di Ditjen Pajak

Sebelumnya, KPK memanggil tiga saksi untuk diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi tersebut.

Dari pemeriksaan itu, KPK kemudian meningkatkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan hingga menetapkan MH sebagai tersangka.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam pernyataannya, Senin (24/2/2025).

Adapun, tiga saksi yang dipanggil penyidik KPK ke Gedung Merah Putih tersebut yaitu Direktur PT Panasia Synthetic Abadi, Agnes Novella; Direktur PT Midas XChange Valasia periode 2012–2016, Arief Deny Patria; dan agen asuransi, Bagus Jalu Shakti.

Namun, saksi-saksi yang dipanggil itu tidak semuanya hadir dalam pemeriksaan.

Dari ketiga saksi tersebut, Tessa mengatakan, saksi Arief Deny Patria dan Bagus Jalu Shakti memenuhi panggilan penyidik.

Sementara itu, saksi Agnes Novella tidak memenuhi panggilan penyidik.

Sebelum ini, KPK diketahui juga telah mengusut sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat di lingkup Ditjen Pajak Kemenkeu, salah satunya adalah kasus korupsi Rafael Alun.

Dalam perkara ini, Rafael Alun dijerat dengan pasal gratifikasi, suap, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Atas perbuatannya tersebut, mantan pejabat Ditjen Pajak itu diketahui dijatuhi vonis hukuman 14 tahun penjara.

Selain itu, Rafael Alun turut dihukum pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10.079.095.519.

Apabila tak dibayarkan uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Rafael Alun akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

Jika Rafael Alun tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. 

Rafael Alun Trisambodo dinilai terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU 25/2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

(Tribunnews.com/Rifqah/Ilham Rian)

Tag:  #sosok #tersangka #gratifikasi #ditjen #pajak #pernah #terseret #kasus #suap #restitusi #pajak #mobil #mewah