Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret Dikhawatirkan Jadi Bentuk Perlawanan ke Negara

- Surat instruksi dari PDI Perjuangan (PDIP) yang melarang kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menghadiri retreat yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan.

Tindakan ini dikhawatirkan sebagai perlawanan terhadap negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa).

Menurutnya, PDIP harus berhati-hati dalam menyikapi situasi ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

“Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara,” kata Hensa kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Hensa berpendapat surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah yang berpartai PDIP tidak tegak lurus terhadap Prabowo.

“Mungkin saja, surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDI-P tidak tegak lurus terhadap pemerintah karena surat edaran tersebut,” jelasnya.

Penjelasan PDIP, menurut Hensa, diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa langkah partai tersebut tidak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah.

Oleh karena itu, Hensa menegaskan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

“Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDI harus jelaskan ini supaya tidak ada salah paham,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hensa juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait sifat acara retreat tersebut. Menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan apakah acara tersebut wajib atau tidak.

“Kalau emang itu enggak wajib, jelaskan kalau itu enggak wajib, kalau memang wajib juga jelaskan, beri sanksi jika ada kepala daerah yang tidak datang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kejelasan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kebingungan di masyarakat.

“Pemerintah sebaiknya menjelaskan agar ini tidak bikin gaduh satu Indonesia,” pungkasnya.

Megawati memang telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil Magelang.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. 

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulisnya.

Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Hasto Ditahan 

Hasto telah ditahan atas kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada Kamis (20/2/2025).

Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap bahwa Hasto Kristiyanto yang menyebabkan Harun Masiku tak tertangkap dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada 2020 silam.

Dijelaskan Setyo, pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan bawahannya bernama Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No. 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. 

Hal itu lah yang membuat Harun Masiku berhasil kabur.

"Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Kemudian pada 6 Juni 2024, KPK menyebut Hasto juga memerintahkan Kusnadi (staf Hasto) untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Hal itu dilakukan Hasto sebelum dia diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Dalam ponsel itu, kata Setyo, terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian Harun Masiku.

Selain itu, kata Setyo, Hasto mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 

"Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan," kata Setyo.

Tak hanya perintangan penyidikan, KPK juga menjerat Hasto dengan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024.

Tag:  #megawati #larang #kepala #daerah #dari #pdip #ikut #retret #dikhawatirkan #jadi #bentuk #perlawanan #negara