Kejagung Dahulukan Penyidikan Dugaan Pemalsuaan Sertifikat Laut di Desa Kohod oleh Polri

 

- Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung Polri dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten.

Saat ini, Kejagung masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi terkait dengan penerbitan sertifikat tersebut. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa pihaknya mendahulukan proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Polri. Yakni tindak pidana dugaan pemalsuan.

”Sekarang ini Polri sedang melakukan penyidikan apakah ada dugaan tindak pidana pemalsuan di situ. Jadi, kami mendahulukan itu,” ungkap Harli pada Senin (17/2). 

Harli mengungkapkan, laporan yang diterima oleh Kejagung terkait dengan persoalan yang terjadi di wilayah pesisir Tangerang itu memang sama dengan laporan kepada Polri. Yakni terkait dengan penerbitan sertifikat. Karena itu, Kejagung memilih menunggu hasil proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara. 

”Karena objeknya kan sama, soal penerbitan sertifikat. Nanti kami lihat sekiranya tindak pidana pemalsuan itu benar ada. Apakah pemalsuan itu karena adanya suap atau gratifikasi, atau murni memang pemalsuan saja,” beber Harli. 

Dia menegaskan bahwa saat ini tidak ada bahasa penghentian penyidikan atau SP3. Sebab, langkah yang dilakukan oleh Kejagung atas laporan yang mereka terima masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi. Sehingga tidak ada kata penghentian penyidikan.

”Kan masih pengumpulan data dan informasi. Istilah SP3 itu kalau sudah penyidikan,” imbuhnya. 

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memastikan bahwa kasus dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat laut di Tangerang, Banten tinggal menunggu hasil pengujian barang bukti oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polri. Dia memastikan, kasus tersebut ditangani dengan mengedepankan pendekatan scientific crime investigation. 

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa proses penyidikan kasus tersebut sudah berjalan dengan baik. 

”Tinggal nunggu alat bukti-alat bukti lainnya. Karena kami masih menunggu dari labfor dan lain sebagainya. Tapi, kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup,” kata dia. 

Mereka telah memeriksa 44 orang saksi. Termasuk Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin dan sekretaris desa (sekdes) kohod. Mereka sudah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri.

”Hanya tinggal pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu. Tentu saja secara scientific akan dibuktikan oleh penyidik melalui uji labfor,” imbuhnya.

Tag:  #kejagung #dahulukan #penyidikan #dugaan #pemalsuaan #sertifikat #laut #desa #kohod #oleh #polri