Di Tengah Efisiensi Anggaran, TNI AL Kaji Pengadaan Kapal Induk untuk Operasi Militer Nonperang

    - Pemerintah melalui Unstruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan efisiensi anggaran dengan target mencapai Rp 306,69 triliun.   Ditargetkan proses efisiensi anggaran tersebut sudah bisa disetorkan oleh masing-masing menteri dan pimpinan lembaga kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (21/2) mendatang.   Namun, di tengah proses efisiensi anggaran itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL) Laksamana Muhammad Ali menyampaikan, bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian soal pengadaan kapal induk untuk meningkatkan operasi militer selain perang atau nonperang (OMSP).   "Kayaknya kita butuh kapal induk untuk operasi militer nonperang," kata Ali kepada wartawan di Markas Besar TNI AL, Jakarta Timur, pada awal Februari ini.   Tak hanya kapal induk, ia pun mengatakan telah mengusulkan pengadaan sejumlah alutsista kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan). Termasuk dua kapal patroli lepas pantai kelas fregat dari Italia.   "Kami berencana mendatangkan berbagai alutsista dalam beberapa tahun ke depan," ujarnya.   Selain itu, Muhammad Ali juga mengatakan bahwa dua kapal kelas fregat produksi dalam negeri sudah disiapkan untuk memperkuat posisi TNI AL. Sejumlah alutsista bahkan akan diterima TNI AL berasal dari hibah beberapa negara, seperti Turki dan Jepang.   Ia menyebut, dari Turki pihaknya akan menerima sejumlah kapal cepat rudal (KCR). Sedangkan dari Jepang, sebanyak dua buah kapal patroli yang rencananya akan memperkuat pertahanan di Pangkalan Angkatan Laut di Kota Balikpapa, Provinsi Kalimantan Timur.   Hibah dua alutsista dari Jepang itu rencananya akan digunakan untuk memperkuat posisi pertahanan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memang berbatasan langsung dengan Balikpapan.   Ali pun mengklaim bahwa ukuran dua kapal patroli dari Jepang sangat cocok dengan kondisi geografis di sekitar IKN atau Nusantara yang banyak sungai-sungai.   "Dengan kapal-kapal kecil yang panjangnya 18 meter ini, kita bisa melakukan patroli keamanan di sungai-sungai," jelasnya.   Sementara itu, mengutips The Economist, pengadaan dan perawatan kapal induk sangatlah mahal. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan efisiensi anggaran yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini.  

  Pasalnya, Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) saja membutuhkan biaya tahunan sebesar USD 726 juta untuk pengoperasian dan pemeliharaan kapal induk Nimitz.   Kebutuhan biaya besar karena pada masing-masing kapal induk dibutuhkan sekitar 6.000 orang yang bertugas. Selain itu, butuh sekitar USD 3-5 miliar untuk pengadaan pesawat-pesawat tempur yang ditempatkan pada kapal induk tersebut.   Bahkan, diperlukan pula sekitar USD 1,8 miliar per tahun untuk biaya pengoperasian sekitar 75 pesawat tempur itu.        

Tag:  #tengah #efisiensi #anggaran #kaji #pengadaan #kapal #induk #untuk #operasi #militer #nonperang