Perbedaan Pandangan soal Board of Peace, Mensesneg: Karena Keputusan Presiden Belum Tersampaikan Utuh

- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai masih ada perbedaan pandangan terkait bergabungnya Board of Peace atau Dewan Perdamaian.

Namun, Prasetyo menegaskan, perbedaan pandangan itu bukan resistensi terhadap Board of Peace.

"Bukan resistensi ya, mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang melandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, perbedaan pandangan itu terjadi karena ada poin-poin yang belum tersampaikan secara utuh.

Baca juga: Soal Board of Peace, Menag: Kalau Belum Paham Penjelasan Presiden Berpotensi Beda Pendapat

"Termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu," tutur Prasetyo.

Diharapkan pertemuan Presiden RI dengan para tokoh ormas Islam di Istana, Jakarta, hari ini dapat menjadi forum agar Board of Peace bisa dimengerti dan diterima semua pihak.

"Saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak," tutur dia.

Saat ditanya apakah masukan dari para ormas-ormas Islam akan mengubah keputusan pemerintah terkait keterlibatan di Board of Peace, Prasetyo mengaku belum tahu.

"Ya belum tahu, masukkannya saja belum kita terima kan. Kalau masukan itu di pertemuan siang hari ini kan belum," ujar Prasetyo.

Akan tetapi, ia menegaskan, Presiden Prabowo adalah sosok yang mengedepankan dialog dengan sejumlah tokoh sebelum mengambil suatu keputusan.

"Komunikasi kan tidak hanya yang formal seperti siang hari ini kan, dengan beberapa tokoh kan beliau selalu, itu cara beliau sih untuk mengambil keputusan. Sebelum keputusan biasanya beliau meminta pertimbangan beberapa tokoh-tokoh tertentu," ucap Prasetyo.

Diketahui, bergabungnya Indonesia ke Board of Peace menimbulkan pro dan kontra.

Masih ada beberapa pihak yang menolak Indonesia gabung Board of Peace.

Baca juga: Tokoh-tokoh Ormas Islam Datang ke Istana, Akan Bahas Board of Peace dengan Prabowo

Salah satu yang menolak adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI meminta Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam forum Board of Peace atau Dewan Perdamaian, bahkan mendorong opsi menarik diri dari keanggotaan tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada Palestina.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata KH Cholil Nafis dikutip dari MUI Digital, dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Kamis (29/1/2026).

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar mempertimbangkan untuk menarik Indonesia dari forum tersebut.

Baca juga: Board of Peace dan Kinerja Pembantu Presiden

Selain itu, sejumlah warga Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan pernyataan sikap menolak keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace pada 22 Januari 2026.

Mereka juga mengecam dukungan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia masuk dalam inisiatif tersebut.

Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani ratusan tokoh warga NU dari berbagai latar belakang akademisi, aktivis, ulama, hingga pegiat sosial, sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan mendalam terhadap arah diplomasi yang dinilai berpotensi mengabaikan keadilan bagi Palestina.

Begitu juga dengan Jaringan Gusdurian Indonesia menyatakan sikap menolak inisiatif internasional Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Baca juga: Berhitung Manfaat dan Risiko Indonesia di Board of Peace

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi yang dirilis di Yogyakarta, Senin (2/2/2026). Jaringan Gusdurian menilai sejak awal Board of Peace sarat kepentingan politik Amerika Serikat dan tidak mencerminkan semangat perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

“Rancangan inisiatif ini dibuat sepihak tanpa melibatkan bangsa Palestina sebagai pihak yang paling terdampak. Bahkan tidak ada satu pun perwakilan Palestina yang duduk di dalam dewan tersebut,” demikian pernyataan resmi Jaringan Gusdurian.

Tag:  #perbedaan #pandangan #soal #board #peace #mensesneg #karena #keputusan #presiden #belum #tersampaikan #utuh