Anggaran Kemhan dan TNI Kena Pangkas Rp 26,9 Triliun, DPR Setuju, Bagaimana Reaksi Para Jenderal?

- Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah melalui Inpres Nomor 1 tahun 2025 ditindaklanjuti dengan pemangkasan terhadap alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tahun 2025.

Total anggaran yang dipangkas untuk Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) mencapai Rp26,993 triliun.

Hal itu terungkap dalam laporan yang disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Marsdya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (13/2/2025).

Donny menjelaskan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2025 Kemhan dan TNI melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir sesuai kriteria yang termuat dalam Inpres tersebut.

Kriteria itu di antaranya kegiatan yang tidak urgen sama sekali dan tidak produktif, kegiatan yang kurang berdampak langsung dan tidak efisien, Biaya Perjalanan Dinas (BPD), seminar, rapat, Focus Group Discussion (FGD), kajian, penelitian dan pengembangan (Litbang), selebrasi dan seremoni, dan peresmian.

Selain itu juga perayaan ulang tahun satuan, pameran, studi banding, honorarium, pembangunan infrastruktur dan rehab yang tidak mendesak, pembangunan sistem informasi, dan pengadaan kendaraan dinas baru.

Donny menjelaskan hal itu sesuai surat Menteri Keuangan nomor S75/MK02/2025 tentang tindak lanjut efisiensi belanja K/L dalam pelaksnaan APBN TA 2025 dan penyampaian Direktur Anggaran bidang Polhukhankam BA GUN Itjen Kementerian Keuangan pada rapat daring pada 11 Februari 2025 pukul 23.15 WIB.

Donny menjelaskan terdapat tiga penekanan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal itu.

Pertama, rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran.

Kedua, agar kegiatan yang sifatnya layanan publik termasuk biaya dari sumber non rupiah murni dapat dipenuhi.

Keriga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru dan kegiatan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Donny merinci efisiensi anggaran Kemhan dan TNI sebesar Rp26,993 triliun itu terbagi menjadi jenis belanja, Unit Organisasi (UO), dan sumber dana.

Menurut jenis belanja, kata Donny, pertama belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi.

Kedua, lanjut dia, belanja barang sebesar Rp10,94 triliun.

Ketiga, belanja modal sebesar Rp16,05 triliun.

Ia menjelaskan terkait hal itu efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal, belanja pegawai tidak dikenakan efsiensi, dan anggaran tetap berada pada DIPA Kemhan dan TNI namun dengan status diblokir.

Menurut sumber dana, lanjut Donny, rupiah murni sebesar Rp20,34 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp4,71 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,01 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp184,66 miliar, badan layanan umum sebesar Rp548,37 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp193,29 miliar.

"Menurut Unit Organisasi (UO), UO Kemhan sebesar Rp8,43 triliun, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun, UO TNI AD sebesar Rp5,16 triliun, UO TNI AL sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU sebesar Rp3,63 triliun," ujar Donny.

Ia menjelaskan pembagian jumlah efisiensi terhadap empat unit organisasi tersebut didapatkan dari kajian terhadap jumlah total efisiensi Rp26,99 triliun yang ditetapkan Kemenkeu.

Dari total Rp26,99 triliun tersebut, kata Donny, pihaknya telah mengeluarkan sejumlah mata anggaran di antaranya belanja pegawai, belanja barang operasional, belanja barang dan modal, serta biaya pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista.

"Sehingga tersisa ada angka di situ, baru angka itu yang kami bagi untuk diefsiensikan di tiap-tiap UO. Itu ketemu angka 47,75 persen potongan di tiap UO," ucap dia.

Donny menjelaskan posisi pada saat ini markas besar Angkatan sedang melakukan kajian dari angka-angka tersebut sesuai ketentuan dari Kemenkeu dan Kemhan.

"Pada intinya nanti kami akan melakukan penyisiran kembali, evaluasi berdasarkan prioritas-proritas yang mana yang sangat tidak prioritas itulah yang akan pertama kami coret," ujar Donny.

"Kemudian berikut-berikutnya lagi nanti terkait dengan alutsista, dan sebagainya itu adalah prioritas yang terakhir (untuk dilakukan efisiensi)," lanjutnya.

Ia menegaskan Kemhan dan TNI siap melaksanakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. 

Namun, di penghujung rapat saat proses pemeriksaan draf kesimpulan, Donny meminta adanya penambahan frasa "blokir sementara" dalam kesimpulan.

"Jadi ini membuka peluang nanti bisa kita buka blokir tersebut," kata Donny.

DPR Setujui

Dalam kesimpulannya, Komisi I DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Kementerian Pertahanan untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 setelah dilakukan rekonstruksi oleh pemerintah ditetapkan blokir sementara sebesar Rp26.933.400.000.000 (Rp26,933 triliun) atau 16,24 persen dari pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp166.263.726.748.000 (Rp166,263 triliun). 

Sehingga pagu alokasi yang digunakan setelah dilakukan efisiensi sebesar hanya Rp139.270.314.688.000 (Rp139,270 triliun). 

Kedua, Komisi I DPR RI memahami sepenuhnya Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN TA 2025. 

Namun demikian, Komisi I DPR RI mebyatakan tetap terus mendukung peningkatan alokasi anggaran kementerian pertahanan dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan negara.

"Jadi konsepnya yang nomor satu adalah kewajiban atas efisiensi instruksi presiden. Kedua apabila ekonomi bergerak, ini (anggaran) bisa kembali ke tempat semula. Setuju? Jadi nomor satu dan dua kita ketok," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Di awal rapat, Utut juga menjelaskan rapat tersebut dihadiri enam fraksi dan lebih separuh anggota Komisi I. 

Oleh karena itu, rapat itu sudah memenuhi kuorum.

Ia pun mengingatkan karena rapat tersebut terkait anggaran maka diwajibkan untuk terbuka untuk umum.

"Kami telah menerima surat yang isinya Pak Menteri Pertahanan tidak bisa hadir, beliau sedang ada tugas yang memang sudah terjadwal lama. Beliau menugaskan Saudara Wamenhan," ungkap Utut.

"Kemudian surat dari KSAU yang intinya beliau sedang ada di Papua dan menugaskan Pak Wakasau untuk mewakili beliau," ucap dia.

Reaksi Para Jenderal 

Terdapat tiga jenderal bintang empat TNI yang hadir dalam rapat tersebut yakni Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

Selain itu, hadir pula Wakasau Marsdya TNI Andyawan Martono Putra yang hadir mewakili KSAU Marsekal M Tonny Harjono.

Pada sesi pendalaman, sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat melontarkan sejumlah topik dalam pernyataan dan pertanyaan.

Topik tersebut di antaranya soal dampak efisiensi tersebut terhadap kesiapan operasi dan operasional TNI serta dampak efisiensi terhadap rencana-rencana pembangunan instansi yang telah dinyatakan oleh TNI.

Terdapat kesan, para anggota DPR tersebut tidak ingin efisiensi anggaran terhadap Kemhan dan TNI berpengaruh pada kinerja khususnya pada aspek penegakan kedaulatan serta pertahanan dan keamanan negara.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto tampak sibuk mencatat pandangan-pandangan yang mengemuka dalam rapat tersebut.

Ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut mengingat tidak ada pertanyaan yang spesifik ditujukan kepadanya.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan pada TNI AD belanja pegawai mencapai 67 persen dari pagu yang ada meski menurutnya ada penyampaian dari Kemhan bahwa belanja pegawai rata-rata 32,9 persen.

Belanja pegawai TNI AD yang mencapai 67 persen tersebut, kata dia, belum termasuk hal-hal yang bersifat wajib (mandatory) di antaranya listrik, gas, BBM, dan sebagainya yang terbilang besar. 

"Jadi kalau dilihat angka begini ya cuma kegiatan itu saja, gaji dan belanja pegawai. Belum dukungan Babinsa, pendidikan, latihan, belum termasuk. Mungkin juga kami akan laporkan," ungkap Maruli.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa 90 persen biaya perjalanan dinas (BPD) yang dikeluarkan TNI AD adalah untuk perpindahan personel, dan bukan karena kunjungan pejabat atau kegiatan lain. 

Perpindahan personel di TNI AD tersebut, ungkap dia, karena memang prajurit tersebut harus pindah satuan dan harus mendapatkan dukungan anggaran.

Selain itu, ia juga mengungkapkan pandangnnya kriteria kajian dan litbang yang terdampak efisiensi.

Menurut dia, kajian dan litbang di TNI AD merupakan kegiatan tim yang memiliki kegiatan rutin dan anggarannya relatif kecil.

"Jadi ini nanti yang kami mohon bantuannya untuk menjelaskan sehingga masalah-masalah seperti ini perlu dijelaskan bahwa kalau di TNI, BPD itu lebih banyak perpindahan, pendidikan, dan saya kira litbang itu kami lakukan juga saya kira dana yang dikeluarkan untuk litbang di kami itu tidak besar. Mungkin kemarin itu tidak sampai Rp10 miliar kali Pak," ujarnya.

"Namun sangat terasa sekali kalau memang itu dicoret semua. Jadi intinya, kalau kita dikasih Rp51 triliun, Rp38 triliun itu sudah gaji. Mandatory kami sekitar Rp11 (triliun). Untuk listrik saja kita sampai Rp1 triliun untuk bayar listrik," lanjut dia.

KSAL Laksamana Muhammad Ali mengatakan efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh pada operasional TNI AL.

Menurut dia, efisiensi anggaran itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh pada pengawasan perairan.

Selain itu, ungkap Ali, dalam melaksanakan patroli keamanan laut TNI AL sudah mulai berkoordinasi dan terintegrasi dengan aparat maritim lainnya misalnya Bakamla, KKP, dan lain-lain.

"Di perairan Natuna pun kita bekerja sama dengan Bakamla dan KKP," ujarnya.

Ali juga mengungkapkan saat ini TNI AL lebih banyak menggunakan sensor-sensor unmanned system sebagai surveilance dalam sistem pertahanan maritim.

Dengan demikian, ungkap Ali, sistem deteksi maupun radar yang digunakan TNI AL saat ini lebih hemat secara operasional.

"Kemudian masalah harwat saat ini kita mengoptimalkan atau mengefktifkan fasharkan-fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) dengan sistem atau metode swakelola," ujar Ali.

"Dan ini lebih banyak menghemat jika dibandingkan dulu kita masih menggunakan galangan-galangan luar. Saat ini kita dari galangan kita sendiri," ungkapnya.

Wakasau Marsekal Andyawan Martono Putra menjelaskan terdapat beberapa kendala terkait harwat dan pembinaan serta latihan yang terdampak efisiensi tersebut.

Namun demikian, ia menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan kajian terhadap alokasi anggaran yang ditetapkan untuk TNI AU setelah efisiensi tersebut. 

Ia mengungkapkan kendala tersebut nantinya akan disampaikan setelah kajian.

"Sehingga nanti dengan efisiensi ini secara langsung operasional yang ada di TNI AU dan kesiapan pesawat pun tidak akan mengalami gangguan karena sudah terpisah dari apa yang sudah disampaikan dari Kemhan," ungkap Andyawan.

 

Tag:  #anggaran #kemhan #kena #pangkas #triliun #setuju #bagaimana #reaksi #para #jenderal