![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/view.png)
![Dipangkas Rp 81,38 Triliun, Anggaran Kementerian PU Jadi Rp 29,57 Triliun](https://jakarta365.net/uploads/2025/02/12/kompas/dipangkas-rp-81-38-triliun-anggaran-kementerian-pu-jadi-rp-29-57-triliun-1230353.jpg)
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/clock-d.png)
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/calendar-d.png)
Dipangkas Rp 81,38 Triliun, Anggaran Kementerian PU Jadi Rp 29,57 Triliun
- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, kementeriannya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu total Rp 110,95 triliun.
Pemotongan anggaran ini membuat anggaran Kementerian PU setelah alami efisiensi tinggal Rp 29,57 triliun.
"Berdasarkan surat Menkeu (Menteri Keuangan) tanggal 24 Januari, maka pagu alokasi anggaran Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun, dilakukan efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun," kata Dody Hanggodo dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
"Pagu dipa Kementerian PU tahun 2025 per hari ini sebesar Rp 29,57 triliun," ujarnya lagi.
Dody mengatakan, total pagu terbaru kini terdiri dari non rupiah murni Rp 16,31 triliun, dengan rincian ini PHLN dan rupiah murni pendamping sebesar berasal Rp 10 triliun, SBSN dan PNBP sebesar Rp 6,31 triliun. Ada pula rupiah murni Rp 13,26 triliun.
Dia menjelaskan, efisiensi anggaran ini berimplikasi setidaknya pada 10 perubahan pola kerja Kementerian PU yang mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.
Kemudian, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, paperless office, dan pendanaan kegiatan seremonial.
"Peniadaan rapat atau seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja non operasional yang terdiri dari honor output kegiatan, jasa konsultan dan kajian/analisis," kata Dody.
Lebih lanjut, Dody menjelaskan, anggaran yang berasal dari rupiah murni Rp 13,26 triliun bakal dipakai untuk sejumlah hal, meliputi belanja rutin seperti belanja pegawai Rp 3,3 triliun dan belanja operasional perkantoran Rp 1,3 triliun.
Demikian juga, untuk non rutin termasuk alokasi untuk penanganan lumpur Sidoarjo sebesar Rp 162,44 triliun.
"Atas dasar surat Kemenkeu (Kementerian Keuangan) yang dimaksud kami juga telah mengirimkan surat ke Komisi V tertanggal 31 Januari 2025 hal permohonan persetujuan atas efisiensi belanja Kementerian PU," ujar Dody.
Tag: #dipangkas #8138 #triliun #anggaran #kementerian #jadi #2957 #triliun