IMF Desak Jepang Terus Naikkan Suku Bunga dan Tahan Pemangkasan Pajak
- Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak Jepang untuk terus menaikkan suku bunga dan menahan diri dari pelonggaran fiskal lebih lanjut.
Lembaga tersebut memperingatkan bahwa pemangkasan pajak konsumsi justru akan menggerus kemampuan ruang fiskal Jepang dalam merespons guncangan ekonomi di masa depan.
Hal tersebut ini muncul setelah kemenangan telak Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dikenal berpandangan dovish, memicu perhatian pasar terhadap kemungkinan ia menolak kenaikan suku bunga lebih lanjut dari bank sentral.
Takaichi sebelumnya berjanji akan menangguhkan pajak konsumsi 8 persen atas penjualan makanan selama dua tahun.
Baca juga: The Fed Ganti Pimpinan, BI Tetap Waspadai Suku Bunga Tinggi AS
Seperti dilansir dari Reuters, IMF menyatakan bahwa “independensi dan kredibilitas yang berkelanjutan” dari Bank of Japan (BOJ) akan membantu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, seraya memperingatkan pemerintah agar tidak terlalu mencampuri kebijakan moneter.
“BOJ secara tepat sedang menarik kembali akomodasi moneter, dan kenaikan bertahap harus terus dilakukan untuk membawa suku bunga kebijakan menuju tingkat netral,” kata IMF dalam rekomendasi kebijakan awalnya untuk Jepang yang dirilis Rabu (18/2/2026).
IMF menambahkan, jika proyeksi dasar terus terwujud, penarikan akomodasi kebijakan harus dilanjutkan sehingga suku bunga kebijakan mencapai posisi netral pada 2027.
BOJ keluar dari program stimulus besar-besaran pada 2024 dan telah beberapa kali menaikkan suku bunga, termasuk pada Desember tahun lalu ketika suku bunga kebijakan dinaikkan ke level tertinggi dalam 30 tahun, yakni 0,75 persen.
Dengan inflasi yang telah melampaui target 2 persen selama hampir empat tahun, BOJ memberi sinyal kesiapan untuk terus menaikkan suku bunga.
IMF memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga dua kali tahun ini dan sekali lagi pada 2027, kata Rahul Anand, kepala misi IMF untuk Jepang, dalam konferensi pers pada Rabu.
Biaya pinjaman yang lebih tinggi berpotensi mempersulit rencana pemotongan pajak dan belanja Takaichi, yang sebelumnya memicu aksi jual obligasi dan yen pada akhir tahun lalu akibat kekhawatiran atas memburuknya kondisi fiskal Jepang.
IMF menyatakan Jepang sebaiknya tidak mengurangi pajak konsumsi karena hal itu akan “menggerus ruang fiskal dan menambah risiko fiskal.”
Sebaliknya, usulan penangguhan sementara pajak atas makanan dinilai dapat membantu menahan biaya fiskal, ujar Anand, seraya menambahkan bahwa IMF dapat menilai dampaknya terhadap keuangan Jepang secara lebih akurat setelah ada kejelasan mengenai sumber pendanaannya.
“Kebijakan fiskal jangka pendek seharusnya menahan diri dari pelonggaran lebih lanjut,” kata IMF dalam pernyataannya, sembari menyerukan kerangka fiskal jangka menengah yang kredibel dengan “jangkar fiskal yang terdefinisi jelas.”
“Utang yang tinggi dan persisten, bersama dengan memburuknya keseimbangan fiskal, membuat ekonomi Jepang rentan terhadap berbagai guncangan,” kata IMF.
Lembaga itu juga memperingatkan bahwa pembayaran bunga diproyeksikan akan meningkat dua kali lipat dari 2025 hingga 2031 seiring utang diperbarui dengan imbal hasil yang lebih tinggi.
Sekitar seperempat belanja pemerintah Jepang dibiayai oleh utang, dan sekitar setengahnya dimiliki oleh BOJ setelah bertahun-tahun pelonggaran moneter besar-besaran untuk mendorong inflasi.
Seiring BOJ mengurangi pembelian obligasi dan memperkecil neraca keuangannya, Jepang perlu memantau secara ketat likuiditas pasar serta perubahan permintaan di kalangan investor, kata IMF.
Jika volatilitas yang meningkat mengganggu likuiditas, lanjut IMF, BOJ harus siap melakukan “intervensi terarah yang luar biasa”, seperti operasi pembelian obligasi darurat.
Baca juga: Ekonomi Tumbuh 0,1 Persen, Jepang Terhindar dari Resesi Teknikal
Tag: #desak #jepang #terus #naikkan #suku #bunga #tahan #pemangkasan #pajak