Darurat Underemployment: Menyelamatkan Kompetensi ASN yang Terparkir

STIGMA bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah "beban negara" kerap mencuat setiap kali publik menyoroti porsi belanja pegawai yang menyedot APBN.

Gaji dan tunjangan kinerja yang sering dinilai fantastis menjadi sasaran kritik, seolah-olah negara sedang "membakar uang" untuk membiayai birokrasi. Namun, pandangan ini luput melihat tragedi yang sebenarnya.

Kerugian negara yang sesungguhnya bukan terletak pada besarnya gaji yang dibayarkan, melainkan pada inefisiensi pemanfaatannya.

Kita sedang membayar harga premium untuk talenta yang hanya digunakan separuh kapasitasnya.

Inilah fenomena underemployment: ribuan ASN berotak cemerlang "diparkir" tanpa tugas yang menantang pasca-penyederhanaan birokrasi.

Reformasi birokrasi dengan slogan "miskin struktur, kaya fungsi" memang berhasil memangkas ribuan jabatan.

Namun, di balik perayaan efisiensi itu, tersimpan ironi. Instansi mengeluhkan kekurangan personel untuk posisi strategis baru, sementara di sudut lain, banyak pegawai kompeten justru menganggur secara terselubung.

Baca juga: Conscious unbossing dan Krisis Regenerasi: Saat Gen Z Menolak Jadi Bos

Tugas mereka hilang bersama jabatan yang dihapus, atau mereka terjebak rutinitas administratif yang jauh di bawah kualifikasi pendidikan mereka.

Kondisi kekurangan muatan kerja ini adalah bentuk pemborosan talenta atau talent waste yang berbahaya.

Ketika negara berjuang mengejar target transformasi digital, membiarkan ribuan individu cerdas "gabut" (gaji buta) bukan karena kemauan sendiri, melainkan karena ketiadaan desain pekerjaan, adalah krisis manajemen.

Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memangkas tunjangan, sebab langkah tersebut justru akan mendemotivasi.

Kita memerlukan pendekatan radikal yang menggabungkan etika kepemimpinan, strategi talenta, pengembangan terarah, serta teknologi.

Selama ini, kepemimpinan di sektor publik sering kali diukur dari serapan anggaran dan kepatuhan administratif.

Namun, Levine dan Boaks (2014) dalam kajian mereka tentang Kepemimpinan Etis mengingatkan kita bahwa kepemimpinan tanpa fondasi moral hanyalah kepemimpinan semu atau pseudo leadership. Efektif secara teknis, tapi rapuh secara nilai.

Dalam konteks ASN yang mengalami underemployment, pemimpin yang etis tidak boleh menutup mata. Membiarkan staf potensial tanpa pekerjaan yang jelas, padahal mereka digaji penuh oleh uang rakyat, merupakan pelanggaran etika publik.

Demikian pula membagi beban kerja secara tidak adil dengan menumpuk tugas pada segelintir "orang kepercayaan", sementara yang lain diabaikan.

Perampingan organisasi tanpa etika berisiko menjadi alat patronase baru. Tanpa kompas moral, perampingan hanya menyisakan posisi nyaman bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan, sementara ASN profesional yang kritis terpinggirkan ke ruang hampa tanpa pekerjaan bermakna.

Baca juga: Permendiktisaintek 52 Tahun 2025: Standar Ganda bagi Dosen PPPK

Pemimpin birokrasi harus melihat distribusi pekerjaan sebagai kewajiban moral untuk menjaga martabat profesional staf dan akuntabilitas anggaran negara.

Talenta sebagai aset strategis

Jika etika adalah fondasinya, maka strategi adalah kerangkanya. Michael Armstrong (2021) menegaskan kembali bahwa dalam Manajemen SDM Strategis (SHRM), manusia adalah aset vital yang harus diselaraskan dengan tujuan besar organisasi.

Sayangnya, manajemen kepegawaian kita sering kali masih terjebak pada administrasi presensi dan pensiun. Fenomena pegawai tanpa beban kerja memadai adalah bukti bahwa manajemen talenta kita belum strategis.

Negara merekrut individu cerdas dengan biaya seleksi yang mahal, menyekolahkan mereka ke luar negeri dengan beasiswa LPDP atau instansi, lalu pulang-pulang hanya disuruh mengurus administrasi ringan. Ini adalah investasi bodong.

Armstrong menawarkan perspektif talent mapping yang serius. Birokrasi harus memiliki kolam talenta nasional. ASN yang saat ini kekurangan pekerjaan di satu kementerian harus dilihat sebagai cadangan strategis yang siap digeser ke instansi lain yang membutuhkan.

Ini adalah tentang menempatkan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk memaksimalkan return on investment belanja pegawai.

Bagi mereka yang telanjur kehilangan beban kerja, solusinya bukan didiamkan. Di sinilah peran Pengembangan SDM Strategis (SHRD) menurut Grieves (2003). Masa kosong tanpa pekerjaan harus diubah menjadi masa inkubasi kompetensi.

Jika seorang ASN kehilangan tugas karena perampingan, sistem harus segera merespons dengan skema reskilling agresif.

Bukan pelatihan seremonial sekadar menghabiskan anggaran akhir tahun, tetapi pelatihan yang terhubung langsung dengan jalur karir baru, seperti analis data atau manajer proyek digital.

Organisasi yang cerdas tidak membuang pegawai saat struktur dirampingkan; mereka melakukan upgrade. Tanpa ini, perampingan hanya melahirkan barisan sakit hati yang membebani anggaran tanpa kontribusi nyata.

Niat baik pemimpin akan lumpuh tanpa data. Tesis Nyathi (2024) mengenai konfigurasi Electronic HRM menjadi relevan. Kita butuh sistem digital yang mampu menyajikan analitik talenta secara real-time.

Baca juga: Stagnasi Gaji Aparatur Negara

Seringkali, underemployment tertutup oleh laporan kinerja formalitas yang seragam "Baik". Konfigurasi sistem digital yang tepat akan bertindak sebagai lampu sorot. Ia harus mampu memetakan kompetensi individu versus beban kerja riil.

Dengan teknologi ini, publik dan pimpinan bisa melihat siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang "diparkir", sehingga keputusan mutasi atau promosi berbasis data, bukan kedekatan personal.

Reformasi birokrasi bukan sekadar memangkas kotak struktur. Keberhasilan reformasi diukur dari seberapa efektif negara mengelola triliunan rupiah belanja pegawai menjadi kinerja pelayanan publik yang nyata.

Sintesis dari keempat elemen di atas menawarkan jalan keluar. Kepemimpinan Etis menjaga keadilan; SHRM memastikan keselarasan strategi; SHRD menjamin kompetensi; dan e-HRM menyediakan akurasi data.

ASN bukanlah beban jika dikelola dengan benar. Yang menjadikan beban adalah sistem yang membiarkan kompetensi mereka terparkir dan berkarat.

Sudah saatnya kita menyelamatkan talenta-talenta ini, bukan demi ASN itu semata, tapi demi memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali dalam bentuk pelayanan publik yang prima.

Tag:  #darurat #underemployment #menyelamatkan #kompetensi #yang #terparkir