![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/view.png)
![Banding Vonis Harvey Moeis hingga Penetapan Tersangka Hasto Dongkrak Penilaian Kinerja Prabowo](https://jakarta365.net/uploads/2025/02/09/kompas/banding-vonis-harvey-moeis-hingga-penetapan-tersangka-hasto-dongkrak-penilaian-kinerja-prabowo-1178866.jpg)
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/clock-d.png)
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/calendar-d.png)
Banding Vonis Harvey Moeis hingga Penetapan Tersangka Hasto Dongkrak Penilaian Kinerja Prabowo
– Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan penilaian positif masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penilaian positif itu dipengaruhi oleh beberapa upaya penegakan hukum. Di antaranya adalah pengajuan banding terhadap vonis Harvey Moeis dan penangkapan tiga hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur oleh Kejaksaan Agung.
Selain itu, penilaian itu juga dipengaruhi oleh penetapan tersangka Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalan perkara suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi ini salah satu cerminan atau penyebab dari mengapa masyarakat memberikan penilaian yang masih positif kepada kinerja pemberantasan korupsi,” ujar Direktur LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/2/2025).
Djayadi mengatakan, vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata kelola timah menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik.
Sikap Prabowo yang menyinggung hukuman koruptor harus dihukum berat setelah adanya vonis terhadap Harvey Moeis pun mendapatkan dukungan luas dari publik.
Menurut survei LSI, sebanyak 94 persen responden yang mengetahui isu ini setuju dengan gagasan bahwa koruptor seharusnya dihukum 50 tahun penjara.
“Bahkan jika kita lihat dari seluruh masyarakat, termasuk yang tidak mengetahui isu ini, sebanyak 88,6 persen tetap setuju bahwa koruptor harus dihukum berat,” kata Djayadi.
Keputusan Kejaksaan Agung untuk mengajukan banding atas vonis Harvey Moeis pun mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Survei menunjukkan bahwa 56 persen reaponden yang mengikuti isu ini mengetahui langkah banding tersebut, dan lebih dari 80 persen di antaranya mendukungnya.
“Kalau kita gabungkan antara sangat setuju dengan setuju itu. Hampir tidak ada yang menolak usulan itu,” ucap Djayadi.
Kasus dugaan suap terhadap tiga hakim dalam perkara pembebasan Ronald Tanur juga turut memengaruhi penilaian positif terhadap penegakan hukum.
“Isu ini juga menjadi perhatian luas publik. Hampir 40 persen masyarakat yang tahu bahwa kejaksaan agung menangkap tiga hakim dari pengadilan,” kata Djayadi.
Masyarakat mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam menangkap tiga hakim tersebut.
Menurut survei, sebanyak 83,1 persen responden percaya atau meyakini bahwa tiga hakim dalam kasus pembebasan Ronald Tanur menerima suap.
“Sikap masyarakat sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh kejaksaan agung. Jadi, upaya kejaksaan agung menangkap itu menurut masyarakat legitimate memang seharusnya,” ucap Djayadi.
Di samping itu, penilaian positif juga disokong oleh penetapan tersangka Hasto dalam dugaan suap terhadap Harun Masiku.
Hasil survei menunjukkan bahwa 77 persen responden meyakini bahwa Hasto benar-benar terlibat dalam perkara Harun Masiku.
“Jadi di sini kalau kita lihat ada 77 persen masyarakat percaya bahwa sekjen PDIP itu memang terlibat kasus Harun Masiku itu, kasus yang sudah berlangsung cukup lama, sudah enam tahunan,” kata Djayadi.
Hasil survei ini pun menunjukkan bahwa publik mendukung langkah yang dilakukan KPK terhadap Hasto.
“Bagaimana sikap masyarakat terhadap langkah KPK tersebut? Langkah KPK tersebut didukung oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat meyakini bahwa yang bersangkutan itu memang terlibat kasus,” pungkas Djayadi.
Diberitakan sebelumnya, hasil survei LSI menunjukkan bahwa 41,6 persen masyarakat menilai positif terhadap kinerja penegakan hukum 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.
Meski begitu masih ada 25,1 persen yang menilai buruk atau sangat buruk, serta 31 persen yang menganggap kinerjanya biasa saja.
Dalam survei yang sama, sebanyak 44,9 persen responden memberikan respons positif terhadap penegakan kasus korupsi di era pemerintahan Prabowo.
Namun, sebanyak 24,4 persen responden menyatakan bahwa kinerja pemberantasan korupsi biasa saja. Sedangkan 26,2 persen memberikan penilaian buruk.
Adapun survei ini dilakukan LSI melalui proses wawancara tatap muka terhadap para responden yang berusia 17 tahun atau lebih di seluruh wilayah Indonesia.
Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak dan mewakili seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Margin of error hasil survei ini berada di kisaran angka 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Tag: #banding #vonis #harvey #moeis #hingga #penetapan #tersangka #hasto #dongkrak #penilaian #kinerja #prabowo