Menteri ATR Akui Sedikit Terganggu dengan Efisiensi Anggaran Kementerian

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan penghematan sedikit mengganggu kementeriannya.

Hanya saja, Nusron mengingatkan bahwa manusia diciptakan Allah SWT dengan akal untuk mencari cara.

"Mengganggu pasti kalau mengganggu. Tapi sejauh mana mengganggunya itu enggak banyak. Kalau mengganggu pasti. Enggak mungkin tidak mengganggu, tapi pasti. Tinggal bagaimana kemudian kita ini berpikir ulang karena kita dikasih kecerdasan akal oleh Allah SWT untuk merumuskan program-program yang lebih berkualitas," ujar Nusron saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

Nusron menjelaskan bahwa semua lembaga negara pasti harus efisien di tengah ketidakpastian dunia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, mereka semua harus menghemat semua pengeluaran.

"Apalagi cita-cita besar Bapak kan bagus sekali, Pak Presiden, untuk mencari dana alternatif untuk kepentingan investasi jangka panjang berupa makan bergizi gratis sama investasi di Danantara. Ini kan harus kita dukung," katanya.

"Karena memang kami juga menyadari di hampir semua kementerian, termasuk di tempat kami sendiri pun, masih banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu," ujar Nusron lagi.

Nusron memaparkan, di Kementerian ATR/BPN, ada anggaran yang sebenarnya tidak perlu, mulai dari honor, perjalanan dinas, dan acara serah terima jabatan yang berlebihan.

Dia menyebut, pengeluaran untuk hal-hal seperti itu memang kecil. Namun, jika dilakukan terus-menerus, maka angkanya menjadi besar.

"Kita sudah efisiensi sampai Rp 2,4 triliun dari rencana Rp 7 triliun," katanya.

Sementara itu, Nusron mengatakan, gejolak dari pegawai Kementerian ATR/BPN pasti ada imbas dari pengurangan anggaran tersebut.

Namun, dia mengungkapkan, yang terpenting adalah bagaimana pihaknya mengkomunikasikan kepada para pegawai bahwa anggaran kementerian adalah uang negara.

"Negara punya tuan namanya rakyat. Rakyat membutuhkan prioritas-prioritas yang lain. Harus dipahamkan lah itu," ujar Nusron.

Diketahui, instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga menghemat anggaran yang dikeluarkan pada tahun ini, mulai dieksekusi.

Sejumlah kementerian/lembaga mulai menghitung ulang pengeluaran mereka, agar anggaran yang dihemat sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 306,6 triliun.

Ketentuan penghematan anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Instruksi itu juga menerangkan jumlah efisiensi yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun anggaran belanja negara yang terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Di diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tag:  #menteri #akui #sedikit #terganggu #dengan #efisiensi #anggaran #kementerian