AS Alokasikan Bantuan Militer ke Lebanon Rp1,5 T demi Lemahkan Hizbullah

Amerika Serikat (AS) mengalokasikan kembali bantuan militer sebesar $95 juta atau setara Rp1,5 triliun untuk Mesir ke Lebanon.

Pengalihan bantuan tersebut dilakukan AS untuk membantu Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) melemahkan kelompok Hizbullah.

Sebelumnya pada 2023, AS juga mengalihkan bantuan militer sebesar $30 juta atau Rp484 miliar dari Mesir ke Lebanon.

Pejabat AS mengatakan dukungan untuk LAF sangat penting bagi kepentingan keamanan nasional AS.

Para kritikus mengatakan LAF perlu berbuat lebih banyak untuk melawan Hizbullah yang terus memberikan pengaruh atas sebagian besar aspek pemerintahan.

Meskipun demikian, LAF telah menjadi mitra penting dalam perang melawan ISIS.

Dikutip dari Al Arabiya, utusan AS, Amos Hochstein memimpin pertemuan mekanisme gencatan senjata di Lebanon selatan saat pasukan Israel mulai menarik diri dari Naqoura dan LAF dikerahkan.

Naqoura adalah kota kedua yang ditinggalkan Israel, dan Hochstein mengatakan ini akan terus berlanjut "sampai semua pasukan Israel keluar dari Lebanon sepenuhnya".

Lebanon mengatakan LAF membutuhkan $400 juta atau Rp6,4 triliun untuk memperlengkapi pasukan secara memadai guna dikerahkan ke selatan dan melaksanakan kontrol negara atas wilayah Lebanon.

Menurut sumber, gelombang pertama yang diumumkan pada hari Senin sebesar $95 juta adalah bagian dari rencana tersebut.

Alasan Mengalihkan Dana dari Mesir ke Lebanon

Pemberitahuan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres tentang rencana perubahan tersebut menyebut LAF sebagai "mitra utama" dalam menegakkan perjanjian Israel-Lebanon pada 27 November 2024 untuk menghentikan permusuhan dan mencegah Hizbullah mengancam Israel.

Langkah tersebut diambil setelah sejumlah rekan Demokrat Biden di Kongres menyatakan kekhawatiran mendalam tentang catatan hak asasi manusia di Mesir, khususnya penangkapan ribuan tahanan politik.

Dikutip dari Reuters, Departemen Luar Negeri AS dan Kedutaan Besar Mesir di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada bulan September, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintahan Biden mengesampingkan persyaratan hak asasi manusia terkait bantuan militer ke Mesir, memberikan Kairo alokasi penuh sebesar $1,3 miliar, termasuk $95 juta yang terkait khusus dengan kemajuan Mesir dalam pembebasan tahanan politik.

Pemberitahuan itu tidak menjelaskan secara rinci bahwa $95 juta itu adalah dana tersebut secara khusus, tetapi seorang ajudan kongres mengatakan dia tidak percaya jumlah itu suatu kebetulan.

Mesir telah menjadi mitra penting dalam upaya pemerintahan Biden untuk mendapatkan lebih banyak bantuan ke Gaza dan telah membantu menengahi upaya yang sejauh ini tidak berhasil untuk mengamankan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Menurut dokumen Departemen Luar Negeri AS, dana tersebut akan disediakan untuk memprofesionalkan LAF, memperkuat keamanan perbatasan, memerangi terorisme, dan menangani kebutuhan keamanan yang terpengaruh oleh peralihan kekuasaan di Suriah.

"Amerika Serikat tetap menjadi mitra keamanan pilihan Lebanon, dan dukungan AS kepada LAF secara langsung membantu mengamankan Lebanon dan wilayah Levant yang lebih luas," kata pemberitahuan itu.

Israel-Hizbullah Kembali Panas

Tentara Israel (IDF) dalam agresi militer mereka ke Lebanon Selatan untuk memukul mundur pasukan Hizbullah. (khaberni/tangkap layar)

Dalam sebuah laporan menyebutkan, perjanjian gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah terancam hancur.

Salah satu surat kabar berbahasa Ibrani Israel, Hayom mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Katz, kepala pemerintahan koalisi, dan anggota senior lembaga keamanan untuk membahas situasi di Lebanon.

Surat kabar itu mengutip pernyataan pejabat keamanan yang mengatakan bahwa penarikan pasukan pendudukan Israel dari Lebanon berlangsung dengan kecepatan terukur, sambil mempertahankan zona penyangga keamanan di Lebanon selatan.

Dikutip dari Middle East Monitor, Katz sebelumnya mengancam akan mengakhiri perjanjian gencatan senjata jika Hizbullah tidak menerapkan dua syarat dasar yang menjamin keamanan Israel.

Ia mengklaim "Israel tertarik untuk melaksanakan perjanjian di Lebanon dan akan terus melaksanakannya sepenuhnya tanpa konsesi untuk memastikan kembalinya para pemukim ke wilayah utara dengan aman."

Perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel mulai berlaku pada tanggal 27 November.

Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, tentara pendudukan Israel harus mundur dari Lebanon selatan dalam waktu 60 hari, sebagai imbalan atas penarikan penuh Hizbullah ke wilayah utara Sungai Litani.

(Tribunnews.com/Whiesa)

Tag:  #alokasikan #bantuan #militer #lebanon #rp15 #demi #lemahkan #hizbullah