Hamas Kecam Veto AS atas Resolusi Gencatan Senjata di Gaza
Hamas mengatakan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab atas kerusakan dan penderitaan yang sangat besar di Gaza.
"AS secara langsung bertanggung jawab, sama seperti pendudukan Israel, dalam perang genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat kami," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.
Dilansir Associated Press, Hamas mengatakan bahwa AS memberikan perlindungan diplomatik untuk perang Israel di Gaza.
Saat ini, sebagian besar wilayah Gaza telah hancur, dan sekitar 90 persen dari 2,3 juta penduduknya telah mengungsi, seringkali beberapa kali.
Sementara itu, Amerika Serikat beralasan bahwa resolusi PBB tersebut tidak terkait dengan pembebasan segera sandera yang ditawan oleh Hamas di Israel pada bulan Oktober 2023.
Dewan Keamanan PBB, yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota non-permanen, memberikan suara 14-1 untuk mendukung resolusi gencatan senjata tersebut.
Namun, resolusi tersebut pada akhirnya tidak diadopsi karena veto AS.
AS veto resolusi gencatan senjata PBB, 20 November 2024 (X/ UN News)Tidak seperti lima anggota tetap—AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis—anggota non-permanen tidak memiliki hak veto.
Resolusi yang diajukan dalam pemungutan suara tersebut menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen yang harus dihormati oleh semua pihak, serta menegaskan kembali tuntutan untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera.
Pada bulan Juni, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pertamanya tentang rencana gencatan senjata yang bertujuan untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas.
Resolusi yang disponsori AS tersebut menyambut baik proposal gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden, yang menurut Amerika Serikat telah diterima oleh Israel.
Resolusi tersebut meminta Hamas untuk menerima rencana tiga fase tersebut, tetapi perang terus berlanjut.
Gencatan Senjata di Lebanon
Sementara itu, di Lebanon, gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah menunjukkan tanda-tanda kemajuan.
Namun, Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa pihaknya menginginkan hak untuk bertindak secara militer terhadap Hizbullah dalam perjanjian apa pun untuk mengakhiri pertempuran.
Pemerintah Lebanon kemungkinan akan memandang tuntutan semacam itu sebagai pelanggaran kedaulatannya, yang mempersulit upaya untuk mengakhiri pertikaian selama lebih dari setahun antara Israel dan Hizbullah.
Serangan dan pertempuran Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 3.500 orang dan melukai 15.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon.
Perang tersebut telah menyebabkan hampir 1,2 juta orang mengungsi, atau seperempat dari populasi Lebanon.
Puluhan orang tewas di Gaza utara
Sementara itu, serangan Israel di Beit Lahia, Gaza utara, menewaskan sedikitnya 66 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, pada Kamis (21/11/2024) dini hari.
Setidaknya 100 orang lainnya terluka dalam serangan itu, dilansir The New Arab.
Pasukan Israel juga menargetkan bagian lain dari daerah kantong itu, menewaskan 7 orang di Khan Younis barat, 2 orang di Kota Gaza, dan beberapa orang di Al-Mawasi.
Di Lebanon, serangan Israel yang menargetkan kota Maarakeh, yang terletak di dekat Tyre, menewaskan 5 orang, demikian dilaporkan Kantor Berita Nasional negara itu.
Sebuah pernyataan dari kantor berita itu menambahkan bahwa sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan itu.
Kementerian kesehatan Lebanon mengatakan bahwa sedikitnya 14 orang tewas dalam serangan Israel dalam 24 jam terakhir.
Agresi yang terus berlanjut bertepatan dengan kedatangan utusan khusus AS Amos Hochstein di Israel, setelah pertemuan dengan Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri tentang usulan gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel.
Perang Israel di Gaza telah menewaskan 43.985 warga Palestina dan melukai 104.092 orang sejak 7 Oktober 2023.
Perang tersebut telah menjerumuskan Jalur Gaza ke dalam krisis kemanusiaan yang mendalam dan menghancurkan seluruh wilayah.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
Tag: #hamas #kecam #veto #atas #resolusi #gencatan #senjata #gaza