Keamanan Maritim Menghadapi Pemberontakan Houthi di Laut Merah

PEMBERONTAKAN Houthi di Yaman telah menyulut ketegangan di kawasan Teluk, terutama di Laut Merah.

Salah satu konsekuensi yang mencolok dari konflik ini adalah serangan yang dilakukan oleh Pemberontak Houthi terhadap kapal-kapal niaga di wilayah tersebut menggunakan rudal dan dron mereka.

Pejabat Kementerian Pertahanan (Pentagon) Amerika Serikat, sebagaimana dikutip pers, melaporkan bahwa Houthi meluncurkan serangan besar-besaran dari dua lokasi, yakni Barat Daya Mokha dan Hodeidah, Yaman. Sekitar 50 kapal dagang berada di daerah tersebut pada saat serangan terjadi.

Pemberontak Houthi juga menyerang kapal kontainer Maersk Hangzhou berbendera Singapura di Laut Merah, yang sedang dalam perjalanan dari Singapura menuju Terusan Suez.

Pada Selasa (2/1/2024) malam, Houthi telah menargetkan MSC United dengan rudal dan menembakkan beberapa drone ke arah Eilat.

Namun Militer AS menjatuhkan 12 drone kamikaze, tiga rudal balistik anti-kapal, dan dua rudal jelajah serangan darat yang ditembakkan oleh Houthi di Laut Merah selatan dalam waktu hanya 10 jam.

Serangan Houthi memaksa perusahaan pelayaran utama dunia mengambil jalur lebih panjang dan mahal, melewati Pantai Tanjung Harapan, Afrika Selatan, untuk menghindari Terusan Suez.

Laut Merah, sebagai akses utama ke Terusan Suez yang melayani 12 persen perdagangan global laut, kini terganggu.

Dampak pada perusahaan pelayaran

Dampak dari Serangan Houthi bukan hanya terbatas pada aspek keamanan, namun juga membawa risiko signifikan terhadap perusahaan pelayaran, asuransi kapal, dan keselamatan para pelaut yang melintasi perairan tersebut.

Salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan pelayaran adalah kerugian materi akibat serangan terhadap kapal-kapal mereka. Kapal-kapal niaga yang melintasi Laut Merah menjadi sasaran yang rentan.

CMA CGM, perusahaan pelayaran asal Perancis, telah menghentikan pengiriman kontainer melalui Laut Merah pada 16 Desember.

Sedangkan Hapag-Lloyd, perusahaan Jerman, juga sedang mempertimbangkan untuk menghentikan pelayaran melalui Laut Merah sejak 15 Desember.

Adapun A.P. Moller-Maersk dari Denmark telah menghentikan pengiriman kontainer melalui Laut Merah sejak 15 Desember setelah kapalnya, Maersk Gibraltar, menjadi sasaran rudal.

MSC, perusahaan Swiss, menyatakan bahwa kapal-kapalnya tidak akan melintasi Terusan Suez. Beberapa sudah dialihkan melalui Cape of Good Hope sejak 16 Desember setelah serangan rudal Houthi.

OOCL dari Hong Kong mengumumkan penghentian penerimaan kargo ke dan dari Israel sejak 16 Desember, karena masalah operasional.

Selain itu, risiko asuransi kapal menjadi semakin kompleks. Serangan yang sering terjadi di wilayah tersebut dapat menyebabkan kenaikan premi asuransi kapal. Hal ini membuat biaya yang lebih tinggi untuk perlindungan terhadap risiko serangan.

Tidak hanya perusahaan pelayaran yang terpengaruh, melainkan juga pelaut yang menjalani tugas mereka di Laut Merah. Risiko terhadap keselamatan pelaut menjadi lebih besar karena potensi serangan dan konflik di wilayah tersebut.

Bersamaan pula perusahaan pelayaran dihadapkan pada dilema terkait pemilihan rute. Mengambil rute yang lebih dekat dan efisien melalui Laut Merah dapat menghemat waktu dan biaya operasional.

Namun, risiko serangan oleh Pemberontak Houthi dapat membahayakan keselamatan kapal dan kargonya.

Dampak finansial

Di sisi lain, memilih rute memutar yang lebih jauh untuk menghindari wilayah konflik dapat meningkatkan biaya bahan bakar dan waktu perjalanan, hal ini menyebabkan dampak finansial tambahan.

Pemberontakan Houthi dan serangan terhadap kapal-kapal niaga di Laut Merah bukan hanya menyulitkan perusahaan pelayaran, tetapi juga memiliki dampak signifikan bagi dunia pelayaran global dan nasional.

Dalam konteks ini, perusahaan pelayaran nasional akan menghadapi tantangan serupa.

Biaya operasional yang meningkat dapat menjadi beban berat, mengancam daya saing dan rentabilitas perusahaan pelayaran dalam negeri.

Peningkatan biaya ini dapat merambat ke sektor lain, termasuk logistik dan distribusi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketersediaan dan harga barang di pasar domestik.

Kondisi ini dapat menghadirkan hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu terlibat secara aktif untuk mendukung perusahaan pelayaran nasional.

Bersamaan pula perusahaan pelayaran nasional harus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencari solusi bersama.

Peningkatan inovasi dan teknologi dalam sektor pelayaran juga menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut.

Perusahaan pelayaran nasional perlu mengadopsi teknologi canggih, seperti sistem keamanan yang lebih pintar dan efisien, untuk melindungi kapal dan muatan mereka.

Penerapan teknologi tidak hanya dapat meningkatkan keamanan, tetapi juga membantu mengoptimalkan operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing.

Tidak kalah penting dari semua itu adalah peningkatan diplomasi ekonomi yang menjadi fokus dalam menyikapi dampak konflik di Laut Merah terhadap perusahaan pelayaran nasional.

Negosiasi dengan negara-negara yang terlibat dan mediasi internasional dapat membantu menciptakan solusi jangka panjang untuk konflik, sehingga memberikan kepastian bagi jalur pelayaran global.

Dengan cara ini, perusahaan pelayaran nasional dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih stabil dan dapat diandalkan, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan keberlanjutan sektor pelayaran secara keseluruhan.

Memicu peningkatan biaya besar

Lebih luas lagi bahwa dampak serangan pemberontak Houthi di Laut Merah tidak hanya terbatas pada tingkat regional, tetapi juga merambah ke sektor suplai dan permintaan bahan pokok serta energi secara global.

Tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara dan perusahaan yang tergantung pada perdagangan maritim, karuan saja jadi semakin kompleks, dan memberikan konsekuensi ekonomi mendalam.

Peningkatan biaya operasional menjadi salah satu dampak paling langsung yang dirasakan oleh perusahaan pelayaran global.

Serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah memicu peningkatan biaya keamanan, asuransi, dan pemilihan rute yang lebih aman. Biaya tambahan ini berdampak tidak hanya pada perusahaan pelayaran, tetapi juga merambat ke berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada kelancaran perdagangan maritim.

Oleh karenanya, kenaikan tarif pengiriman barang dapat membawa dampak inflasi global, terutama pada produk-produk yang sangat tergantung pada rantai pasokan internasional.

Selain itu, negara-negara yang bergantung pada impor bahan pokok melalui jalur maritim Laut Merah menghadapi risiko ketidakstabilan pasokan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

Perubahan dinamika perdagangan dapat menciptakan tekanan tambahan pada perekonomian nasional, mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak serangan di Laut Merah menciptakan tantangan global yang memerlukan kerja sama dan solusi bersama dari komunitas internasional.

Melalui upaya kolaboratif, negara-negara dan perusahaan pelayaran global dapat merespons dengan lebih efektif terhadap ketidakpastian yang diakibatkan oleh konflik regional, sambil menjaga stabilitas ekonomi global dan keberlanjutan sistem perdagangan internasional.

Untuk menyikapi tantangan kompleks yang dihadapi oleh perusahaan pelayaran nasional dan global akibat serangan di Laut Merah, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana dengan baik.

Terlebih lagi, Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) memiliki momentum untuk menempatkan negara ini dalam posisi strategis guna menghadapi tantangan keamanan di Laut Merah.

Dalam konteks ini, pendekatan holistik dan berbasis kerja sama menjadi kunci utama untuk mencapai keamanan maritim yang optimal. Melibatkan berbagai pihak, seperti perusahaan pelayaran, adalah langkah pertama yang perlu diambil.

Dengan mendorong partisipasi aktif dari sektor ini, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian industri pelayaran untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di wilayah Laut Merah.

Penerapan teknologi terkini juga menjadi aspek penting dalam pendekatan ini. Indonesia dapat memanfaatkan inovasi dalam bidang teknologi maritim untuk meningkatkan pemantauan dan deteksi potensi ancaman.

Dengan demikian, potensi serangan terhadap kapal dapat dipersempit, memberikan perlindungan yang lebih baik.

Selain itu, diplomasi internasional memainkan peran krusial dalam mengatasi tantangan keamanan di Laut Merah.

Indonesia, sebagai anggota Dewan IMO, dapat aktif terlibat dalam upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan dan menciptakan kerangka kerja sama yang kuat antarbangsa.

Perubahan kebijakan juga menjadi bagian integral dari solusi ini. Melalui dukungan aktif terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat berperan dalam menegakkan norma internasional untuk melindungi perdagangan global, hak navigasi, dan perdamaian regional.

Meskipun Dewan Keamanan PBB telah meloloskan resolusi dengan mayoritas mendukung, peran diplomasi Indonesia dapat membantu mengatasi ketidaksetujuan dari beberapa negara, seperti Rusia, China, Mozambik, dan Aljazair yang memilih untuk abstain.

Dengan keterlibatan aktif dan efektif, Indonesia dapat memastikan bahwa resolusi ini diimplementasikan dengan baik untuk mencapai lingkungan maritim yang lebih aman dan terlindungi.

Maka secara keseluruhan, melalui pendekatan holistik yang mencakup perusahaan pelayaran, teknologi terkini, diplomasi internasional, dan perubahan kebijakan, Indonesia dapat memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan keamanan di Laut Merah.

Keamanan ini tidak hanya akan melindungi terhadap serangan, tetapi juga akan mendukung kelancaran perdagangan nasional, regional, dan global, serta mendorong keberlanjutan sektor pelayaran.

Tag:  #keamanan #maritim #menghadapi #pemberontakan #houthi #laut #merah