Utusan Trump Sarankan Ukraina Gelar Pemilu Akhir Tahun jika Capai Gencatan Senjata dengan Rusia

Amerika Serikat menyarankan agar Ukraina menyelenggarakan pemilihan umum pada akhir tahun ini.

Dengan catatan, Kyiv berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Rusia dalam beberapa bulan mendatang.

Pernyataan tersebut, disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg dalam wawancara dengan Reuters.

Kellogg menekankan, pemilu presiden dan parlemen Ukraina yang ditunda selama perang dengan Rusia sangat penting untuk dilaksanakan.

"Sebagian besar negara demokrasi menyelenggarakan pemilu di masa perang, dan saya pikir itu adalah langkah yang sangat penting untuk Ukraina," kata Kellogg.

Katanya, mengadakan pemilu di tengah perang merupakan bagian dari kekuatan demokrasi, di mana lebih dari satu orang berhak mencalonkan diri.

Rencana Perdamaian

Trump dan Kellogg mengungkapkan, mereka sedang merancang sebuah rencana untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia dalam beberapa bulan pertama pemerintahan baru, dengan tujuan mengakhiri perang yang dimulai sejak invasi Rusia pada Februari 2022.

Meski demikian, rencana tersebut, masih dalam tahap perumusan dan belum ada keputusan resmi mengenai kebijakan ini.

Kellogg dan pejabat Gedung Putih lainnya, berdiskusi untuk mendorong Ukraina agar setuju mengadakan pemilu sebagai bagian dari proses awal gencatan senjata.

Menurut beberapa sumber yang mengetahui percakapan tersebut, jika pemilu dilaksanakan, pemenangnya dapat mengambil alih tanggung jawab untuk menegosiasikan kesepakatan damai jangka panjang dengan Rusia.

Pemilu di Tengah Perang

Usulan untuk mengadakan pemilu di Ukraina menghadapi banyak tantangan.

Terutama terkait status darurat militer yang diberlakukan sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, The Guardian melaporkan.

Masa jabatan Presiden Volodymyr Zelensky seharusnya berakhir pada 2024.

Akan tetapi, menurut hukum Ukraina, pemilu tidak dapat diadakan selama negara berada dalam status darurat militer.

Meski begitu, Zelensky menyatakan, Ukraina mungkin dapat mengadakan pemilu tahun ini, dengan syarat pertempuran berakhir dan adanya jaminan keamanan yang kuat untuk mencegah Rusia melanjutkan permusuhan.

Ketidakstabilan Politik

Beberapa pejabat di Kyiv mengkhawatirkan bahwa menyelenggarakan pemilu di tengah perang bisa memicu ketidakstabilan politik.

Mereka mencemaskan kemungkinan bahwa keputusan untuk mengadakan pemilu bisa melemahkan posisi Zelensky, mengurangi kekuasaannya, dan mendorong perebutan kekuasaan oleh calon-calon lain yang dapat memperburuk situasi.

Selain itu, adanya pemilu dalam situasi perang berpotensi membuka peluang bagi Rusia untuk mengganggu proses politik di Ukraina, bahkan mungkin mempengaruhi hasil pemilihan.

Sumber dari pemerintahan Ukraina juga menyatakan bahwa pemerintah AS belum secara resmi meminta Ukraina untuk menyelenggarakan pemilu pada akhir tahun ini.

Posisi Putin

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, ia tidak mengakui Zelensky sebagai pemimpin sah Ukraina tanpa pembaruan mandat elektoral.

Putin berpendapat bahwa tanpa pemilu, Zelensky tidak memiliki hak untuk menandatangani perjanjian damai yang mengikat antara Ukraina dan Rusia.

Putin juga menegaskan, Zelensky dapat berpartisipasi dalam negosiasi damai sementara waktu, tetapi hanya jika Ukraina mencabut dekrit yang melarang perundingan dengan Rusia selama Putin berkuasa.

Sumber dari pemerintah Ukraina menyebutkan, Rusia menggunakan isu pemilu sebagai taktik untuk mengganggu proses negosiasi yang lebih luas.

"Rusia mencoba memasang perangkap dengan mengatakan bahwa jika Ukraina tidak mengadakan pemilu, mereka bisa mengabaikan semua kesepakatan yang dicapai," kata salah satu sumber.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Tag:  #utusan #trump #sarankan #ukraina #gelar #pemilu #akhir #tahun #jika #capai #gencatan #senjata #dengan #rusia