Airlangga Pastikan Proses Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Tak Ganggu Kestabilan Ekonomi

    - Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, proses transisi pemerintahan akan berjalan dengan baik, dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Ia memastikan, proses transisi ke depan akan menstabilkan perekonomian Indonesia.   "Kestabilan politik menjadi modal Indonesia untuk terus melanjutkan transformasi ekonomi. Indonesia, di tengah kompleksitas lingkungan perekonomian global, kinerja perekonomian kami mengalami kemajuan dan menunjukkan ketahanan," kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (2/5).   Airlangga menjelaskan, sepanjang 2023, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,05 persen. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, saat persiapan dan pelaksanan pemilu, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berkualitas, inflasi terjaga, dan nilai tukar rupiah dijaga dengan seimbang.   Airlangga juga mengutarakan, kebijakan strategis Pemerintah Indonesia seperti hilirisasi komoditas nikel. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian, serta menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.    Ia menyebut, kebijakan hilirisasi nikel telah memperbaiki posisi neraca perdagangan Indonesia dan transaksi berjalan  Indonesia secara signifikan, yang mencatat surplus sejak 2021. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak yang sangat positif terhadap penciptaan lapangan kerja.    "Menjawab persoalan dan peluang di sektor perubahan iklim, maka investasi pada kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi semakin penting," ujar Airlangga.   Ia mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan teknologi ini untuk mengurangi polusi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.   Hal ini didukung dengan berkah alamiah dimana Indonesia memiliki cadangan nikel (bahan utama baterai EV) terbesar di dunia. Posisi geografis yang strategis juga mendukung daya tarik Indonesia untuk menjadi basis produksi EV di Asia, selain Tiongkok.    Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong upaya transisi energi dalam rangka pencapaian National Determined Contribution (NDC). Ia menekankan, Indonesia berkomitmen meningkatkan target penurunan emisi dari 29 persen menjadi 31,89 persen tanpa syarat (tanpa bantuan internasional).   "Sementara untuk komitmen dengan  melibatkan bantuan internasional, meningkat dari 41 persen pada NDC pertama menjadi 43,20 persen. Lebih luas, upaya transisi energi membuka peluang investasi senilai USD 3,5 triliun bagi Indonesia," pungkasnya.  

Tag:  #airlangga #pastikan #proses #transisi #pemerintahan #jokowi #prabowo #ganggu #kestabilan #ekonomi