Segudang Kendala Jadi Penyebab PLTSa di RI Masih Sedikit yang Beroperasi

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, meski krisis sampah kian mendesak untuk segera ditangani.

Senior Economics Researcher Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firman, menilai waste to energy (WTE) sejatinya merupakan solusi strategis, namun implementasinya di Tanah Air belum berjalan optimal akibat hambatan regulasi, pembiayaan, hingga teknologi.

Intan memaparkan, timbulan sampah nasional saat ini telah mencapai sekitar 56,98 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 33 persen yang berhasil diolah, sementara sisanya masih dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Yang pertama adalah, di Indonesia sendiri timbulan sampahnya itu sudah mencapai 56,98 juta ton per tahun. Itu setara kalau Jakarta ditutupi sampah tebelnya 20 cm,” kata Intan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

“Dan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup itu hanya 33 persen yang diolah. Jadi 66 persen itu dibuang di TPA,” lanjut dia.

Kondisi ini membuat banyak TPA kelebihan kapasitas, seperti yang terjadi di Tangerang Selatan, sehingga sampah kerap menumpuk di ruang publik dan menimbulkan persoalan kesehatan maupun lingkungan.

Ketergantungan pada TPA, lanjut Intan, juga membawa risiko besar. Selain memicu pencemaran lingkungan dan emisi gas metana yang menyumbang 2–3 persen gas rumah kaca nasional, sejumlah insiden serius pernah terjadi, mulai dari kebakaran hingga longsor TPA.

Tragedi TPA Leuwigajah di Bandung pada 2005, yang menewaskan lebih dari 150 orang, menjadi pengingat nyata bahwa persoalan sampah merupakan ancaman serius yang membutuhkan solusi berkelanjutan.

Meski WTE telah lama digagas dan sempat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), realisasinya berjalan lambat. Sejumlah proyek PLTSA bahkan batal beroperasi, seperti di Sunter, Jakarta dan Gedebage, Bandung.

Kendala utama antara lain keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah, ketidakpastian skema tipping fee, serta minimnya kepastian arus kas jangka panjang yang dibutuhkan investor.

“PLTSA di Sunter, Jakarta maupun PLTSA Gedebage di Bandung itu batal beroperasi. Ini salah satunya karena kendala keuangan,” ujar dia.

“Selain aspek pembiayaan, pemilihan teknologi juga menjadi persoalan krusial,” tamah dia.

Intan mengatakan, PLTSA di Indonesia banyak menggunakan teknologi gasifikasi yang dinilai belum cukup matang dan kurang sesuai dengan karakteristik sampah nasional yang heterogen.

Kondisi ini berbeda dengan negara seperti China dan Singapura yang mayoritas menggunakan teknologi insinerator skala besar yang lebih stabil dan telah teruji.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai upaya mempercepat pengembangan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (PSEL).

Aturan ini mengatur kenaikan harga beli listrik PLTSA, pemberian kompensasi kepada PLN, skema must dispatch, hingga penegasan penggunaan teknologi yang teruji dan ramah lingkungan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan pembangunan 33 fasilitas PSEL hingga 2029 untuk menangani krisis sampah di kota-kota besar.

“Target pembangunan PSEL ini cukup banyak ya, jadi sampai 2029 ditargetkan terdapat sekitar 33 PSEL dengan 7 unit yang diharapkan dilokasi pada tahun 2026. Jadi ini accelerated biar kedaruratan sampah di kota-kota besar ini segera tertangani,” ungkap Intan.

Intan menegaskan, meski masih menghadapi banyak tantangan, WTE tetap menjadi salah satu solusi paling realistis untuk mengatasi darurat sampah nasional.

“Dari berbagai masalah ini, tetap tidak bisa dipungkiri waste to energy ini ibaratnya salah satu solusi yang paling signifikan untuk mengatasi darurat sampah,” ujar Intan.

“Karena tanpa ada yang skala yang besar, masalah sampah di Indonesia itu sulit terselesaikan,” tegas Intan.

Tag:  #segudang #kendala #jadi #penyebab #pltsa #masih #sedikit #yang #beroperasi