Kesenjangan Pasokan MBG Dinilai Buka Peluang Investasi Pangan

Kesenjangan pasokan pangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai membuka peluang investasi baru bagi dunia usaha nasional, khususnya di sektor agrikultur dan pangan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebut kebutuhan pangan berskala masif yang diciptakan program tersebut dapat menjadi momentum strategis untuk memperkuat rantai pasok terintegrasi dari hulu hingga hilir sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Pandangan itu disampaikan Anindya dalam diskusi publik MBG Talks bertema MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia pada Rabu (14/1/2026).

Kompas.com/Dian Erika Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie memberikan keterangan usai menghadiri pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

“Program MBG menciptakan permintaan harian yang sangat besar, puluhan juta porsi makanan untuk anak sekolah. Jika masih terdapat kekurangan pasokan ayam, telur, sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, hingga susu, itu bukan semata persoalan, melainkan peluang ekonomi bagi pengusaha nasional untuk meningkatkan produksi,” ujar Anindya.

Menurut dia, peningkatan kapasitas produksi domestik akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Anindya menambahkan, MBG dapat berperan sebagai lokomotif hilirisasi agrikultur berbasis potensi lokal.

Setiap daerah, kata dia, memiliki peluang mengembangkan industri pengolahan pangan sesuai komoditas unggulan masing-masing. Wilayah pesisir dapat mengoptimalkan sektor perikanan, sementara daerah lain memperkuat peternakan unggas, hortikultura, atau pangan olahan.

“Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi tidak terpusat, tetapi menyebar ke daerah,” katanya.

ANTARA FOTO/Anis Efizudin Sejumlah pelajar menyantap makanan yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tambakrejo di SD Negeri Tambakrejo, Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (13/11/2025). SPPG yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Purworejo tersebut menerapkan prosedur ketat dan terperinci dalam melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) guna mendukung pembentukan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.

Ia juga menegaskan komitmen Kadin untuk mendukung percepatan implementasi MBG melalui kolaborasi lintas sektor. Dukungan tersebut meliputi penguatan tata kelola, fasilitasi pembiayaan, serta dorongan penerapan sertifikasi keamanan pangan dan halal guna menjamin kualitas produk.

Menurut Anindya, ekosistem usaha yang terintegrasi akan mempermudah pembiayaan perbankan dan meningkatkan keberlanjutan program.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan memaparkan perkembangan Program MBG sejak diluncurkan.

Ia menyebut jumlah unit dapur MBG meningkat dari sekitar 190 unit pada tahap awal menjadi 19.000 unit saat ini. Seiring dengan itu, jumlah penerima manfaat melonjak dari sekitar 400.000 orang menjadi 55 juta orang.

BGN menargetkan jumlah unit dapur mencapai 32.000 unit pada akhir April mendatang dengan total penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang.

Pemerintah, menurut Tigor, telah menyetujui anggaran sebesar Rp 268 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dengan peluang penambahan melalui anggaran biaya tambahan apabila diperlukan.

Tigor mengakui, pada tahap awal pelaksanaan MBG muncul berbagai kritik dan keraguan, terutama terkait kesiapan infrastruktur serta kemampuan penyerapan anggaran. Namun, hingga kini seluruh unit dapur yang beroperasi merupakan hasil inisiatif dan kemandirian masyarakat serta pelaku usaha.

“Tidak ada bangunan baru dari alokasi negara. Seluruh dapur yang ada tumbuh dari partisipasi publik,” ujarnya.

Meski demikian, ia mencatat sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain proses perizinan pembangunan fasilitas yang kerap memakan waktu, manajemen risiko keamanan pangan, serta kebutuhan bahan baku dalam jumlah sangat besar.

KOMPAS.com/Putu Ayu Prama Sugiyo Ilustrasi SPPG di Kota Malang

Untuk itu, BGN menyediakan berbagai insentif bagi pengelola dapur dan menerapkan sistem pengawasan keuangan berlapis guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.

Tigor juga menekankan pentingnya pencegahan risiko, seperti potensi keracunan pangan, melalui sosialisasi standar pengadaan bahan baku dan pengolahan makanan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreasta Meliala menyoroti praktik internasional dalam penyelenggaraan program makan sekolah.

Ia menyampaikan, di sejumlah negara, program makan sekolah yang berhasil ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan manusia jangka panjang, bukan sekadar proyek karitatif.

Andreasta mencontohkan Brasil yang melibatkan petani lokal dalam penyediaan pangan sekolah, Jepang dengan sistem makan sekolah terstandarisasi dan bersifat edukatif, serta India melalui Midday Meal Scheme yang berdampak pada penurunan stunting dan peningkatan partisipasi sosial.

Menurut dia, desain kebijakan MBG perlu inklusif agar tidak menimbulkan stigma.

“Ketika semua anak mendapat manfaat, penerimaan publik akan jauh lebih kuat,” katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Alven Stony menegaskan, pemenuhan gizi anak merupakan fondasi penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Isu gizi, menurut dia, tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kesehatan, melainkan juga penentu kualitas generasi masa depan dan daya saing bangsa.

Alven menilai keberhasilan Program MBG sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi. Kolaborasi yang kuat diperlukan agar program berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Tag:  #kesenjangan #pasokan #dinilai #buka #peluang #investasi #pangan