Menyikapi Pelemahan Rupiah Terparah dalam Sejarah

PADA 14 Januari 2026, nilai tukar rupiah sempat bergerak di kisaran Rp 16.800–Rp 16.900 per dollar AS, mendekati ambang psikologis Rp 17.000 per dollar AS.

Angka ini segera memantik kecemasan publik karena sering dilekatkan dengan label “terlemah dalam sejarah”.

Dalam perspektif ekonomi makro, nilai tukar bukan sekadar harga mata uang, melainkan indikator kepercayaan pasar terhadap stabilitas dan prospek ekonomi suatu negara (Mankiw, 2021). Karena itu, reaksi publik menjadi wajar.

Namun, pertanyaan kuncinya: apakah pelemahan ini benar mencerminkan krisis, atau justru gejolak yang harus disikapi secara rasional dan dewasa?

Rupiah dan psikologi kolektif pasar

Pergerakan nilai tukar selalu bekerja dalam dua ranah: ekonomi dan psikologis. Teori ekspektasi rasional menjelaskan bahwa pelaku ekonomi merespons bukan hanya data aktual, tetapi juga persepsi atas masa depan (Muth, 1961; Lucas, 1972).

Ketika rupiah mendekati Rp 17.000 per dollar AS, memori kolektif masyarakat terhadap krisis 1998 ikut aktif, meskipun struktur ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda.

Dalam kerangka ekonomi internasional, depresiasi mata uang negara berkembang sering kali dipicu oleh penguatan mata uang utama dunia akibat ketidakpastian global dan kebijakan moneter ketat, yang mendorong investor melakukan flight to safety (Krugman & Obstfeld, 2018).

Artinya, pelemahan rupiah saat ini lebih mencerminkan tekanan eksternal dan sentimen global ketimbang rapuhnya fundamental domestik.

Kesalahan terbesar justru muncul ketika masyarakat membaca sinyal global ini sebagai krisis nasional.

Secara teoritis, pergerakan nilai tukar dapat dijelaskan melalui Interest Rate Parity dan Purchasing Power Parity. Paritas suku bunga menjelaskan bahwa perbedaan tingkat bunga antarnegara memicu arus modal lintas batas, sementara paritas daya beli mengaitkan nilai tukar dengan perbedaan inflasi jangka panjang (Dornbusch, Fischer & Startz, 2019).

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap dollar AS meningkat, sehingga mata uang negara berkembang tertekan.

Dari sisi domestik, indikator fundamental Indonesia relatif masih terjaga. Cadangan devisa yang memadai – naik signifikan pada Desember 2025, sistem perbankan yang likuid, dan stabilitas sistem keuangan merupakan bantalan penting dalam teori ketahanan eksternal (external resilience) yang dikemukakan IMF (2023).

Karena itu, langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia—melalui intervensi pasar valas, kebijakan suku bunga, dan instrumen makro prudensial—lebih ditujukan untuk mengurangi volatilitas, bukan mempertahankan kurs pada angka tertentu.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang optimistis bahwa rupiah berpotensi kembali normal dalam waktu dekat berfungsi sebagai policy signaling.

Dalam teori manajemen ekspektasi kebijakan moneter, komunikasi yang kredibel dapat menenangkan pasar, bahkan sebelum indikator riil berubah (Blinder, 2018).

Dampak riil bagi ekonomi dan kehidupan sehari-hari

Dalam teori exchange rate pass-through, pelemahan mata uang akan diteruskan ke harga domestik melalui kenaikan harga barang impor dan bahan baku (Taylor, 2000).

Dampak ini paling cepat dirasakan masyarakat dalam bentuk kenaikan harga pangan impor, energi, dan barang konsumsi tertentu, yang pada akhirnya memengaruhi inflasi dan daya beli.

Namun, teori yang sama juga menunjukkan bahwa dampak tersebut tidak selalu penuh dan langsung. Besarnya tergantung pada struktur pasar, kebijakan subsidi, dan strategi produsen.

Di sisi lain, depresiasi rupiah dapat meningkatkan daya saing ekspor, sebagaimana dijelaskan dalam konsep competitiveness effect, karena harga produk domestik menjadi relatif lebih murah di pasar global (Salvatore, 2020).

Dengan kata lain, pelemahan rupiah bukan semata ancaman, tetapi juga peluang—asal inflasi terkendali dan sektor riil mampu merespons.

Bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi?

Menyikapi pelemahan rupiah menuntut literasi ekonomi praktis. Dalam sistem nilai tukar mengambang, fluktuasi adalah keniscayaan (Mishkin, 2019).

Karena itu, kepanikan—menarik simpanan, memborong valuta asing secara spekulatif, atau menunda aktivitas ekonomi produktif—justru berpotensi memperbesar tekanan.

Pada level rumah tangga, pendekatan manajemen risiko keuangan menjadi kunci. Teori keuangan personal menekankan pentingnya penataan anggaran, pengendalian konsumsi, dan menghindari utang valuta asing tanpa lindung nilai, karena eksposur kurs meningkatkan risiko gagal bayar saat mata uang melemah (Bodie, Kane & Marcus, 2021).

Diversifikasi aset—antara tabungan rupiah, instrumen pendapatan tetap, dan aset lindung nilai seperti emas—merupakan strategi rasional dalam menghadapi volatilitas.

Bagi pelaku UMKM, pelemahan rupiah seharusnya dibaca sebagai momentum memperkuat substitusi impor dan efisiensi rantai pasok, sejalan dengan konsep resilience economics yang menekankan kemampuan adaptasi terhadap guncangan eksternal (Briguglio et al., 2009).

Ketergantungan pada input impor tanpa mitigasi hanya akan memperbesar risiko usaha.

Pada level sosial dan kebijakan, masyarakat berhak menuntut komunikasi kebijakan yang transparan dan konsisten.

Dalam perspektif ekonomi politik, kepercayaan publik adalah modal institusional utama yang menentukan efektivitas kebijakan stabilisasi (North, 1990).

Ketika otoritas mampu menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana responsnya, kepanikan dapat diredam tanpa harus menunggu kurs kembali menguat.

Melemahnya rupiah hingga mendekati Rp 17.000 per dollar AS memang mencolok secara angka, tetapi tidak otomatis berarti krisis.

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa krisis besar justru lahir dari kegagalan mengelola ekspektasi dan respons kolektif, bukan semata dari fluktuasi kurs (Kindleberger & Aliber, 2011).

Rupiah boleh bergejolak, tetapi nalar ekonomi publik tidak boleh goyah. Di situlah ukuran kedewasaan ekonomi bangsa: mampu memahami risiko, mengelolanya secara rasional, dan tetap melangkah tanpa panik.

Tag:  #menyikapi #pelemahan #rupiah #terparah #dalam #sejarah