Indef Sebut MBG Jadi Beban Fiskal Jika Tak Diikuti Lapangan Kerja Luas
Ilustrasi makanan bergizi gratis (KOMPAS.COM/BAYU APRILIANO)(Fatah Akrom / KOMPAS.com)
18:12
8 Januari 2026

Indef Sebut MBG Jadi Beban Fiskal Jika Tak Diikuti Lapangan Kerja Luas

– Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurrahman menilai program Makan Bergizi Gratis berisiko berubah menjadi beban fiskal lintas generasi jika tidak diiringi serapan tenaga kerja yang tinggi.

Rizal menyebut, anggaran MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah tidak langsung berdampak negatif terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena bersumber dari realokasi belanja.

Risiko muncul ketika manfaat jangka panjang program tidak terkonversi menjadi produktivitas ekonomi. Kondisi tersebut terjadi jika lulusan dan penerima manfaat tidak memperoleh akses kerja yang memadai.

“Jadi kalau misalnya tanpa ada kualitas dan keterkaitan tersebut maka MBG ini berisiko menjadi transfer konsumtif yang menciptakan beban fiskal antar generasi nantinya gitu loh ya,” kata Rizal dalam diskusi daring, Kamis (8/1/2026).

Indef meneliti MBG bersama Badan Pengelola Investasi Danantara menggunakan pendekatan Overlapping Generation Model Indonesia atau OLG IDN.

Model tersebut digunakan untuk menghitung dampak kebijakan hingga generasi berikutnya. Fokus analisis diarahkan pada potensi manfaat jangka panjang, bukan hanya efek fiskal jangka pendek.

Rizal menjelaskan, model OLG IDN memotret sejauh mana MBG meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, serta kapasitas belajar anak.

Hasil kajian menunjukkan, manfaat tersebut perlu ditopang kebijakan struktural yang mendorong produktivitas ekonomi.

Salah satu sektor kunci adalah industri manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja besar.

Tekanan kebutuhan lapangan kerja akan semakin besar seiring datangnya bonus demografi.

“Industri manufaktur harus didorong yang terutama menyerap tenaga kerja banyak ya apalagi Gen Z katakanlah sekarang gitu ya atau nanti di bonus demografi,” ujar Rizal.

Ia menegaskan, MBG tidak berdiri sendiri. Program ini perlu berjalan seiring tata kelola pembangunan ekonomi yang solid dan terarah.

Evaluasi pelaksanaan juga perlu dilakukan secara konsisten. Perbaikan harus berangkat dari pengakuan atas kelemahan di lapangan.

“Memang harus jujur pemerintah kekurangan-kekurangannya di mana dan itu diperbaiki gitu,” ucapnya.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun pada 2026. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional meningkatkan prosedur pelaksanaan MBG.

Presiden ingin program berjalan optimal sekaligus menekan kesalahan pelaksanaan.

“Tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Prasetyo usai retret kabinet di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Tag:  #indef #sebut #jadi #beban #fiskal #jika #diikuti #lapangan #kerja #luas

KOMENTAR