Kaleidoskop 2025: Indonesia Resmi Bergabung ke BRICS

Indonesia menutup babak panjang “menimbang” dan “menunggu” dengan satu keputusan penting pada awal 2025, yakni resmi menjadi anggota penuh BRICS.

Pengumuman itu datang dari Brasil selaku Ketua BRICS 2025 pada 6 Januari 2025, sekaligus menandai masuknya Indonesia sebagai anggota penuh terbaru dalam blok negara berkembang yang pengaruhnya terus membesar dalam percaturan ekonomi-politik global.

Di dalam negeri, pemerintah menempatkan langkah ini sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan upaya memperkuat kerja sama Selatan-Selatan.

WIKIMEDIA COMMONS/PRIME MINISTER'S OFFICE Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama para pemimpin negara anggota BRICS sebelum dimulainya KTT BRICS ke-17 di Modern Museum of Arts, Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan Indonesia menyambut baik keanggotaan penuh itu dan menyebutnya sebagai langkah strategis untuk memperluas kolaborasi dengan negara berkembang lain berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Keputusan tersebut terjadi di tengah perubahan peta ekonomi dunia, yakni fragmentasi rantai pasok, tren proteksionisme, perlombaan investasi transisi energi, serta pergeseran pusat pertumbuhan menuju negara berkembang.

Keanggotaan BRICS memberi Indonesia sebuah platform baru untuk menegosiasikan kepentingan, tetapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan: apa yang sebenarnya bisa diperoleh Indonesia secara ekonomi, dan risiko apa yang perlu diantisipasi?

Apa itu BRICS dan seberapa besar bobotnya?

BRICS awalnya adalah akronim Brazil, Russia, India, China, South Africa. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS memperluas keanggotaan, seiring ambisi memperkuat suara negara berkembang dalam tata kelola global.

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto pada hari kedua rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025, ketika Kepala Negara menghadiri sesi pertemuan bersama para pemimpin dan delegasi di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (7/7/2025).

Dalam keterangan seusai KTT BRICS di Rio de Janeiro pada Juli 2025, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menggambarkan skala blok ini, yakni hampir 50 persen adalah populasi dunia dan GDP-nya sekitar 35 persen dari GDP global.

Angka-angka tersebut sering dipakai untuk menjelaskan mengapa BRICS dipandang sebagai wadah penting bagi negara berkembang, baik untuk memperluas jejaring dagang dan investasi maupun untuk mendorong reformasi lembaga-lembaga global.

Kronologi Indonesia bergabung BRICS: dari “minat” hingga anggota penuh

Proses Indonesia menuju BRICS bukan peristiwa semalam. Sebelum resmi menjadi anggota penuh, Indonesia melalui beberapa fase status, mulai dari negara yang menyatakan berminat hingga tahap aksesi yang lebih lanjut.

Pernyataan minat Indonesia menandai dimulainya proses aksesi, dengan jenjang status yang dapat bergerak dari “interested country” menuju tahapan berikutnya sampai “anggota penuh”.

Dari sisi BRICS, pemerintah Brasil menyebut keanggotaan Indonesia disetujui pada KTT BRICS di Johannesburg pada Agustus 2023 dan baru diformalkan setelah terbentuknya pemerintahan baru Indonesia pasca pemilu 2024.

Puncaknya terjadi pada 6 Januari 2025 ketika Brasil mengumumkan Indonesia resmi masuk sebagai anggota penuh.

Pemerintah Brasil menekankan posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menautkannya dengan agenda BRICS, terutama reformasi tata kelola pemerintahan global  dan pendalaman kerja sama Global South.

Di sisi Indonesia, Kemenlu menegaskan komitmen untuk ikut aktif dalam agenda BRICS.

"Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan pembangunan berkelanjutan," kata Kemenlu.

WIKIMEDIA COMMONS/ENVAYAR Negara-negara anggota BRICS (diberi warna biru tua).

Kemenlu juga menyatakan, Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.

Apa potensi manfaat ekonomi Indonesia gabung BRICS?

Ada beberapa manfaat potensial Indonesia bergabubg BRICS yang dapat muncul melalui kanal perdagangan, investasi, hingga pembiayaan pembangunan.

1. Akses pasar dan jejaring dagang antaranggota

Dilansir Kontan, analis senior Indonesia Strategic and Economic, Ronny Sasmita, menilai bergabungnya Indonesia berpotensi membuka akses ekspor yang lebih besar ke negara anggota, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Namun, narasi akses pasar dalam BRICS tidak otomatis berarti tarif turun atau kuota bertambah seperti perjanjian dagang formal.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

Manfaatnya lebih banyak melalui intensifikasi hubungan antarpemerintah, business matching, dan peluang kerja sama sektoral, yang tetap bergantung pada kesiapan industri dan strategi ekspor Indonesia sendiri.

Terkait kerja sama perdagangan, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Putin secara terbuka menawarkan berbagai peluang kerja sama, mulai dari pertahanan, energi, hingga sektor pertanian.

Dia menyebut prospek kerja sama kedua negara sangat luas di bidang pertanian dan pertahanan.

"Kami juga memiliki banyak proyek menarik dalam bidang kerja sama industri serta di sektor pertanian. Bahkan, dalam hubungan pertanian kita, terdapat surplus tertentu yang menguntungkan Indonesia," kata Putin, saat bertemu Prabowo, di Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025).

Putin menegaskan bahwa surplus tersebut bukan masalah bagi Rusia.

Sebaliknya, kata dia, Rusia siap mencari cara untuk memperluas hubungan dagang, terutama di sektor pangan dan komoditas pokok.

"Kami tidak mengeluh, dan kami siap mencari cara untuk mengembangkan hubungan ini lebih jauh. Saya kira pasokan gandum ke pasar Anda sedikit menurun, tetapi itu juga merupakan salah satu topik yang dapat kita bahas hari ini," tutur dia.

Di bidang pertahanan, Putin menegaskan hubungan kedua negara selama ini sangat erat.

Indonesia, kata dia, adalah mitra tradisional Rusia di sektor kerja sama teknis-militer.

"Kita secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kuat dalam bidang kerja sama teknis-militer. Indonesia adalah mitra tradisional kami di bidang ini," papar Putin.

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden Pembukaan sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

2. Peluang kerja sama teknologi dan proyek

Ronny juga menilai Indonesia bisa mendapat peluang proyek lebih besar, termasuk yang terkait inisiatif China. Ia menyebut BRICS sebagai salah satu medium yang dapat terkait dengan proyek-proyek tersebut.

Di sisi pemerintah, Kemenlu menekankan kerja sama teknologi sebagai salah satu fokus kontribusi Indonesia di BRICS.

3. Pembiayaan pembangunan dan alternatif sumber pendanaan

BRICS memiliki sejarah pembentukan New Development Bank (NDB) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan.

Meski manfaat spesifik bagi Indonesia akan sangat bergantung pada mekanisme dan proyek yang diajukan, keanggotaan membuka pintu akses dan ruang diplomasi untuk ikut mempengaruhi arah pembiayaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan menyetorkan modal awal ke NDB sebesar 1 miliar dollar AS atau setara Rp 16,6 triliun.

Setoran modal awal ini dilakukan karena Indonesia menjadi anggota baru dalam NDB seiring dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS pada 6 Januari 2025.

"Pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana 1 miliar dollar AS untuk investasi New Development Bank. Jadi kita menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank," ujar Airlangga dalam Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Saat dibentuk NDB memiliki modal awal sebesar 100 miliar dollar AS. Modal ini dibagi rata oleh empat negara pendiri awal yakni Brasil, Rusia, India, dan China.

Setelah Afrika Selatan bergabung, kelima negara tersebut kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi masing-masing sebesar 18,98 persen.

SHUTTERSTOCK/YUTTANA CONTRIBUTOR STUDIO Ilustrasi konstruksi, proyek infrastruktur.

Dengan bertambahnya anggota BRICS menjadi BRICS+, pemegang saham NDB pun ikut berkembang. Negara-negara seperti Bangladesh, Mesir, dan Uni Emirat Arab juga telah menjadi anggota, meski dengan porsi saham di bawah 3 persen.

Struktur ini menunjukkan bahwa kendali utama tetap berada di tangan lima negara pendiri, namun tetap membuka partisipasi lebih luas bagi negara berkembang lainnya.

Modal awal NDB akan disalurkan untuk membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang dan pasar negara berkembang (emerging markets and developing countries/EMDC).

Hingga pertengahan 2025, NDB telah membiayai lebih dari 120 proyek pembangunan di berbagai negara anggota, dengan total nilai sekitar 39 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 600 triliun.

Beberapa proyek besar yang didanai NDB antara lain Greener Shanghai Project (China), Silvania Energy Transmission Project (Brasil), Piramal Finance Affordable Housing Project (India), dan City Bank Sustainable Infrastructure Project (Bangladesh).

4. Dedolarisasi dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi

Salah satu topik yang sering melekat pada BRICS adalah wacana penguatan transaksi non-dollar AS dan penggunaan mata uang lokal.

Ronny menyebut kemungkinan berkurangnya ketergantungan terhadap dollar AS.

"Ketergantungan Indonesia terhadap dollar AS itu akan berkurang. Mungkin Indonesia akan ikut ke dalam proses dedolarisasi," tuturnya.

Apa saja risiko dan tantangan yang ikut mengiringi?

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025).

Masuk BRICS juga memunculkan sisi lain yang perlu dikelola, terutama karena posisi BRICS kerap dilihat sebagai penyeimbang blok negara maju.

1. Persepsi geopolitik dan risiko “dibaca condong”

Ronny mengingatkan adanya risiko geoekonomi dan persepsi negara maju, termasuk kemungkinan “pandangan sinis” bila Indonesia dianggap condong ke salah satu sisi. Ia mengatakan peluang ekonomi besar ada, walaupun mungkin ada risiko geoekonomi dari negara maju.

Bagi Indonesia, isu ini beririsan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni memperluas kemitraan tanpa mengikatkan diri pada satu blok.

2. Risiko ketergantungan teknologi dan banjir produk

Ronny juga mengingatkan potensi dampak apabila ketergantungan pada produk/teknologi negara anggota meningkat dan memicu tekanan pada industri domestik.

Ini terkait pekerjaan rumah klasik kebijakan industri, yakni daya saing manufaktur, TKDN, kualitas SDM, dan insentif investasi yang terarah. BRICS bisa membuka pintu, tetapi dampak akhirnya ditentukan oleh kekuatan fondasi domestik.

3. Implementasi: dari panggung diplomasi ke kontrak konkret

Tantangan paling praktis biasanya muncul setelah euforia pengumuman, yaitu menyusun prioritas sektoral, menyiapkan pipeline proyek dan investasi, serta memastikan pelaku usaha Indonesia bisa memanfaatkan jaringan baru.

Tanpa agenda teknis yang jelas, keanggotaan berisiko berhenti di tataran simbolik.

Tag:  #kaleidoskop #2025 #indonesia #resmi #bergabung #brics