Pemerintah Siapkan Hilirisasi hingga Reskilling untuk Dorong Kesejahteraan dan Mobilitas Ekonomi Pekerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengaku tengah menyiapkan berbagai kebijakan jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memperluas mobilitas ekonomi masyarakat.

Mulai dari penguatan pendidikan dan pelatihan, hilirisasi industri, hingga reformasi regulasi ketenagakerjaan.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, strategi tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menghasilkan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan pendapatan pekerja secara berkelanjutan.

Baca juga: BPS: Upah Pekerja Lulusan S1 Rp 4,63 Juta, Tamatan SD Rp 2,22 Juta

“Ada lima kebijakan jangka menengah dan pendek mulai dari link and match dunia pendidikan dengan dunia industri hingga memastikan kepastian berusaha,” ujar Haryo kepada Kompas.com, Selasa (17/2/2026).

Memperkuat link and match

Jika dirinci lebih lanjut, salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri.

Haryo memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja saat ini dan masa depan, sekaligus mendorong program reskilling dan upskilling agar pekerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ekonomi, termasuk didorong ke sektor digital dan ekonomi hijau (green jobs).

Selain itu, kurikulum pendidikan juga diarahkan agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha, sehingga lulusan memiliki kesiapan kerja yang lebih baik dan dapat langsung terserap di pasar tenaga kerja.

Baca juga: Pemerintah Perkuat Perlindungan Sosial Pekerja Informal, Perluasan BPJS hingga Digitalisasi Jadi Fokus

Program hilirisasi industri

SHUTTERSTOCK/AIPCREATIVE Ilustrasi industri tekstil.

Di sisi lain, Haryo mengaku mempercepat program hilirisasi industri untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Melalui hilirisasi, pemerintah membangun ekosistem industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan lebih tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan standar upah dan kesejahteraan pekerja.

Program tersebut juga diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri, yang diproyeksikan menjadi pusat penyerapan tenaga kerja lokal dalam skala besar.

Selain sektor industri, pemerintah juga memperkuat ekonomi padat karya, khususnya di industri tekstil dan garmen, serta memperluas akses pasar melalui kerja sama ekonomi internasional seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian perdagangan lainnya.

Baca juga: Kala Tingkat Pengangguran Turun Namun Separuh Pekerja Indonesia Masih Alami Ketidaksesuaan Pendidikan dan Pekerjaan

Reformasi regulasi

Haryo menambahkan, reformasi regulasi juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah, termasuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan perlindungan pekerja dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Reformasi tersebut juga diharapkan dapat membantu transformasi pekerja dari sektor informal ke sektor formal yang lebih stabil dan memiliki perlindungan lebih baik.

“Pemerintah terus memperkuat kepastian berusaha melalui berbagai kebijakan, termasuk pembentukan Satgas Percepatan dan Penyelesaian Perizinan serta implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025,” ujarnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis mobilitas ekonomi masyarakat dapat meningkat, sekaligus menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tag:  #pemerintah #siapkan #hilirisasi #hingga #reskilling #untuk #dorong #kesejahteraan #mobilitas #ekonomi #pekerja