Kemhan Pedomani Komitmen Kemlu Agar TNI Tak Terlibat Tempur dan Demiliterisasi di Gaza Palestina

 

 

- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah menegaskan tidak akan melibatkan TNI dalam operasi tempur maupun demiliterisasi di Gaza, Palestina. Komitmen itu disampaikan seiring dengan persiapan para prajurit untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) yang berada di bawah Board of Peace (BoP). 

 

Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang berkoordinasi secara intensif dengan TNI untuk menyiapkan pasukan memastikan bakal mempedomani komitmen tersebut. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, hal itu selaras dengan mandat yang diberikan kepada TNI. 

 

”Kami akan pedomani arahan dari pemerintah yang tercantum dalam pernyataan Kemlu. Komunikasi dan diplomasi diatur sesuai dengan jalur-jalur yang ada dalam hubungan internasional, termasuk penetapan mandat dan aturan misi pasti melibatkan seluruh unsur yang terlibat,” terang Rico dikutip pada Selasa (17/2). 

 

Kemlu melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada publik sudah menyampaikan bahwa kemungkinan partisipasi TNI dalam ISF berada sepenuhnya di bawah kendali nasional Indonesia. Pemerintah akan mengambil langkah berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), politik luar negeri bebas-aktif, dan hukum internasional.

 

”Ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik, sesuai mandat dan national caveats tegas dan mengikat yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF,” bunyi keterangan tersebut.

 

Dalam keterangan yang sama, Kemlu menegaskan pokok-pokok national caveats Indonesia. Pertama mandat non-combat dan non-demiliterisasi. Kemlu memastikan keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi. Kemudian mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina.

 

Kedua, tidak dihadapkan pada pihak manapun. Dalam arti personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun. Ketiga, penggunaan kekuatan sangat terbatas. Yakni hanya diperbolehkan untuk self-defense dan mempertahankan mandat, dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional serta Rules of Engagement.

 

Keempat, area penugasan terbatas di Gaza. Pasukan dari Indonesia hanya bertugas pada area penugasan Indonesia, dibatasi secara khusus hanya di Gaza yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina. Kelima, persetujuan Palestina sebagai prasyarat. Artinya, deployment hanya dapat dilakukan dengan consent dari otoritas Palestina, sebagai prasyarat mendasar.

 

Keenam, Indonesia menolak perubahan demografi dan relokasi paksa. Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun. Ketujuh, menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina.

 

Kedelapan, Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Kemlu menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.

 

”Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun,” terang Kemlu.

 

Tag:  #kemhan #pedomani #komitmen #kemlu #agar #terlibat #tempur #demiliterisasi #gaza #palestina