Kucuran Rp 200 Triliun dan 6 Jurus Pajak: Strategi Menkeu Purbaya Genjot Ekonomi

Pemerintah mengeklaim kebijakan penempatan dana sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai menunjukkan hasil.

Langkah tersebut dinilai memperkuat likuiditas sistem keuangan, menggerakkan sektor riil, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan penyerapan dana pemerintah oleh Himbara berjalan baik dan efektif.

Hal ini ia sampaikan setelah bertemu dengan pelaku usaha jasa keuangan, sekuritas, dan ekonom di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (13/10/2025).

”Sudah bagus. Bank-bank pada ngebut-lah. Beberapa bahkan sudah minta tambahan lagi karena penyalurannya cepat,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.id.

Menurutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk sudah mengajukan tambahan penempatan dana seiring cepatnya penyaluran ke sektor produktif.

Namun, besaran tambahan itu masih dibahas karena pemerintah masih memiliki cadangan kas sekitar Rp 250 triliun di Bank Indonesia (BI).

Purbaya menilai kebijakan ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan uang beredar (M0) yang kini baru mencapai 13 persen, sementara tingkat idealnya sekitar 20 persen.

Ia memperkirakan langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen pada akhir tahun.

”Triwulan keempat dan ke depan, kalau kebijakan tetap, ekonomi kita akan makin cepat tumbuhnya,” paparnya.

Selain memperkuat likuiditas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyiapkan enam langkah cepat atau quick win untuk mengejar target penerimaan pajak 2025 yang masih jauh dari proyeksi Rp 2.076,9 triliun.

Hingga Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari target.

Secara nominal, sisa penerimaan yang perlu dikejar tahun ini mencapai sekitar Rp 941,5 triliun.

Jika kinerja penerimaan pajak di empat bulan terakhir tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, proyeksi penerimaan tahun ini hanya akan berkisar 86,2-92,7 persen dari outlook.

Pada media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9/2025), Purbaya mengatakan telah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melancarkan implementasi program jangka pendek atau quick win yang ia siapkan.

Ia yakin program ini dapat menjadi pengungkit penerimaan untuk mengecilkan selisih antara realisasi penerimaan pajak dan target.

“Ada beberapa effort yang sedang kami jalankan. Saya yakin tidak ada masalah,” beber Purbaya.

Salah satu strategi utama yang ditempuh ialah mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menaikkan tarif pajak, melalui penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di lima bank BUMN untuk memperluas peredaran uang primer.

Dok. Sekretariat Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).Pemerintah bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 untuk mempercepat pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Paket tersebut diumumkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Purbaya Yudhi Sadewa seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada 15 September 2025.

Menko Airlangga menyampaikan, paket kebijakan ini terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di tahun 2026, serta lima program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.

Untuk program akselerasi pembangunan terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi dengan target 20.000 peserta.

Pemerintah juga memperluas fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, dengan target penerima manfaat sebanyak 552.000 pekerja.

Selain itu, juga terdapat program bantuan pangan 10 kilogram beras yang akan disalurkan pada Oktober dan November 2025.

Program ini juga memberikan subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah atau informal seperti pengemudi ojek online, sopir, dan kurir dengan target penerima manfaat 731.361 orang.

Untuk meningkatkan likuiditas di masyarakat, pemerintah juga menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate plus 5 persen menjadi BI Rate plus 3 persen dan pemerintah juga memberikan kepastian perpajakan bagi UMKM dengan memperpanjang tarif PPh final 0,5 persen hingga 2029.

Untuk menunjang pengembangan usaha, pemerintah juga berupaya mempercepat integrasi sistem Kementerian/Lembaga dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan OSS (online single submission) untuk memudahkan izin usaha serta menyiapkan pilot project ekonomi digital (gig economy) di sejumlah kota besar, salah satunya adalah Jakarta.

Sumber: Mengapa Purbaya Mendapat Sentimen Positif yang Kian Tinggi dari Warganet?

Tag:  #kucuran #triliun #jurus #pajak #strategi #menkeu #purbaya #genjot #ekonomi