Pemerintah Atur Ulang Pajak Kripto Sesuai PPN 12 Persen, Apa Dampaknya ke Industri?

– Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak serta besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi aset kripto.

Regulasi ini mulai berlaku pada 4 Februari 2025 dan menyesuaikan tarif PPN baru sebesar 12 persen yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2025.

Dalam regulasi terbaru, pemerintah menetapkan skema penghitungan PPN untuk transaksi aset kripto sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan aset kripto oleh penjual melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar di Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tarif yang dikenakan adalah [1 persen x (11/12)] x 12 persen x nilai transaksi aset kripto.

2. Untuk penyerahan aset kripto oleh penjual melalui PMSE yang bukan PFAK, tarif yang berlaku adalah [2 persen x (11/12)] x 12 persen x nilai transaksi aset kripto.

Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto, Wan Iqbal, menyambut baik kebijakan ini dan menilai regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi industri kripto.

"Kami mengapresiasi langkah regulator dalam mengatur pajak transaksi kripto dengan skema yang lebih jelas dan sesuai dengan perkembangan industri. Ini akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto sebagai bagian dari ekosistem ekonomi digital," ujar Iqbal, melalui keterangan pers, dikutip Jumat (21/2/2025).

Sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) berlisensi penuh, Tokocrypto menyesuaikan tarif pajak transaksi di platformnya guna mematuhi ketentuan PMK 11/2025.

Iqbal menegaskan, berdasarkan regulasi baru ini, Tokocrypto akan menerapkan tarif PPN sebesar 0,11 persen dari nilai transaksi aset kripto, yang mulai berlaku efektif pada 20 Februari 2025.

Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp 1,19 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga Januari 2025, penerimaan pajak dari transaksi kripto mencapai Rp 1,19 triliun. Sejak diberlakukan pada 2022, penerimaan pajak kripto menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun.

Pada 2022, total pajak yang dikumpulkan sebesar Rp 246,45 miliar, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 220,83 miliar pada 2023. Namun, pada 2024 jumlahnya melonjak signifikan menjadi Rp 620,4 miliar, dan hingga Januari 2025 telah mencapai Rp 107,11 miliar.

"Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan transaksi aset kripto di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak serta kepastian regulasi yang diterapkan pemerintah," jelas Iqbal.

Dengan adanya kepastian regulasi ini, transaksi aset kripto di Indonesia diharapkan semakin meningkat karena pengguna memiliki pemahaman yang lebih jelas terkait kewajiban pajak mereka.

Regulasi ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investor serta mendorong pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia secara berkelanjutan.

Tag:  #pemerintah #atur #ulang #pajak #kripto #sesuai #persen #dampaknya #industri