Tertibkan Distribusi LPG 3 Kg, Politikus Golkar Minta Bahlil Tutup Celah Untuk Mafia
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
09:09
14 Februari 2025

Tertibkan Distribusi LPG 3 Kg, Politikus Golkar Minta Bahlil Tutup Celah Untuk Mafia

- Kebijakan distribusi LPG 3 kg Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menimbulkan polemik. Bahkan saat pembatasan penjualan diterapkan, terjadi banyak penolak dan mengakibatkan terjadi antrean panjang di sejumlah lokasi. Hingga pada akhirnya kebijakan tersebut dibekukan.

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna mengatakan, pihaknya sangat memahami kebijakan Bahlil tersebut. Selain untuk menekan kebocoran akibat permainan mafia, juga untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.

"Permasalahan utama adalah adanya mafia subsidi yang memanfaatkan sistem subsidi elpiji gas melon untuk kepentingan pribadi," kata Henry, Jumat (14/2).

Henry menilai, perlu pemberantasan mafia subsidi. Caranya dengan, pertama perlunya reformasi kebijakan subsidi LPG dengan mengubah sistem subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada target penerima yang berhak.

"Ini dapat membantu mengurangi inclusion error dan arbitrase yang sering terjadi dalam sistem subsidi LPG saat ini," jelasnya.

Kedua, penajaman target sasaran. Tentu langkah ini sudah dilakukan, namun harus terus diperbaharui dengan mengumpulkan data yang valid dan akurat tentang kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi. 

"Berikutnya, perlu dijajaki dan dicoba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor distribusi LPG 3 kg ini secara real time," terangnya.

Sejak era Presiden Joko Widodo, subsidi bahan bakar berupa LPG ini memang disikapi sebagai bentuk bantuan sosial. Ini berbeda dengan era sebelumnya yang menempatkan subsidi sebagai investasi untuk mencapai masyarakat sejahtera.

"Zaman Pak Harto yang diisi teknokrat-teknokrat Golkar, lanjut ke Pak Habibie, Gus Dur, juga ibu Mega menempatkan subsidi bahan bakar, saat itu minyak tanah dan premium sebagai investasi, bukan bantuan sosial," urainya.

Selama ini alur pembayaran subsidi gas LPG 3 kg diterimakan langsung kepada yang mendistribusikan. Dengan mengubah pola subsidi dari subsidi produk menjadi subsidi langsung ke masyarakat, otomatis akan mempersempit ruang gerak mafia distribusi LPG.

"Saya mendapat data bahwa ada agen atau distributor yang nakal. Mereka memang mengajukan pembayaran ke Kemenkeu berdasarkan data yang valid. Namun ketika pengemasan, ternyata yang isi 3 kg dikurangi untuk kemudian diisikan ke tabung besar yang nonsubsidi," kata Henry.

"Nah, dengan subsidi langsung ke masyarakat, nanti hanya akan ada satu harga saja karena masyarakat sudah menerima subsidi secara langsung sehingga tidak keberatan," pungkasnya.

Kebijakan membatasi ruang gerak mafia dinilai harus dilakukan. Sehingga para mafia tidak lagi meniliki ruang untuk menjalankan operasinya.

"Jadi intinya bukan pada teknis pembelian di warung atau agen atau pangkalan. Tapi secara substansi adalah memotong jalur yang sudah dibuat oleh mafia," pungkas Henry.

Editor: Sabik Aji Taufan

Tag:  #tertibkan #distribusi #politikus #golkar #minta #bahlil #tutup #celah #untuk #mafia

KOMENTAR