Dorong Transformasi Birokrasi dan Good Governance untuk Tingkat Investasi Demi Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

- Indonesia masih berada dalam kondisi Middle Income Trap (MIT). Persoalan itu membutuhkan energi tinggi agar Indonesia bisa keluar dari kondisi MIT. Di antaranya meningkatkan investasi supaya perekonomian meningkat.

Selama ini dinamika yang dihadapi kala meningkatkan investasi, yakni kepastian hukum dan birokrasi yang berbelit-beli. Sejatinya transparansi birokrasi berjalan dengan baik, maka kepastian hukum mudah tercapai. Investor tidak ragu menanamkan modal.

Ketua Bidang Reformasi Birokrasi MN KAHMI Hery Susanto menegaskan, transformasi birokrasi merupakan langkah mendasar dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. “Birokrasi yang transparan dan efisien adalah fondasi utama dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi,” ujar Hery Susanto di sela-sela seminar nasional yang diselenggarakan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Manhattan Hotel, Jakarta, pada Rabu (12/2).

Seminar tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Menurut Hery, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah yakni produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, biaya produksi tinggi, serta kurangnya nilai tambah pada produk industri nasional.

Sekjen KAHMI Syamsul Qomar yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu menambahkan, reformasi birokrasi juga harus mencakup penyederhanaan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi. “Kita harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak menjadi hambatan, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Syamsul.

Dia menyoroti perlunya keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan dengan dukungan pemerintah yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan industri.

Staf Ahli Menteri PANRB Abdul Hakim menyampaikan, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem birokrasi, termasuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Digitalisasi adalah kunci untuk memangkas birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik,” jelasnya.

Dia menegaskan, dengan sistem yang lebih efisien, investasi dapat masuk lebih cepat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengungkapkan, meskipun realisasi investasi 2024 mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor.

“Keamanan investasi sangat penting. Kasus premanisme di kawasan industri harus segera ditangani agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” katanya.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menekankan, transformasi industri berbasis energi hijau juga merupakan strategi utama dalam keluar dari MIT.

“Hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan energi baru terbarukan akan memberikan nilai tambah pada produk ekspor kita, serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil,” ujar Eniya. Kebijakan itu sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, persoalan maladministrasi dalam pelayanan publik perijinan usaha juga menjadi perhatian dalam seminar ini.

Sutomo selaku Ketua Relawan Setia Prabowo membeberkan bentuk maladministrasi yang masih terjadi. Yaitu, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, dan permintaan imbalan masih sering terjadi.

“Pemerintah harus lebih tegas dalam menindak oknum-oknum yang melakukan praktik maladministrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tetap terjaga,” tegasnya.

Dalam seminar itu, Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan yang turut hadir menuturkan, sektor industri juga harus berperan aktif dalam mendukung efisiensi birokrasi. “Kami berharap adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan kebijakan yang ramah investasi, termasuk dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah dan sektor swasta sepakat untuk mempercepat transformasi birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan investasi di sektor strategis, dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik maladministrasi.

Tag:  #dorong #transformasi #birokrasi #good #governance #untuk #tingkat #investasi #demi #indonesia #keluar #dari #middle #income #trap